JAKARTA - Tanah Papua kini berada di persimpangan jalan antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan kelestarian identitas masyarakat adatnya. Di tengah masifnya perluasan industri agro-ekstraktif, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Pusaka Bentala Rakyat baru saja merilis temuan riset yang cukup menggetarkan. Melalui diskusi publik yang digelar secara hibrida di Jakarta, terungkap bahwa di balik deretan angka ekspor dan investasi, terdapat dampak sosial serta ekologis yang mendalam bagi penduduk asli Papua.
Diskusi yang berlangsung di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sarwono Prawirohardjo pada Rabu (28/1) tersebut, bukan sekadar pemaparan data. Forum ini menjadi ruang konfrontasi antara teori pembangunan dengan realitas pahit yang dialami masyarakat adat, menyoroti konsekuensi dari eksploitasi sumber daya alam yang terus merayap ke wilayah timur Indonesia.
Kompleksitas Industri Sawit dan Ancaman Ketimpangan
Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda riset tersebut. Desmiwati, Peneliti dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, memperingatkan bahwa ekspansi sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Karakteristik sosial dan budaya yang unik serta status tanah adat yang kompleks menuntut pendekatan yang jauh lebih hati-hati. Menurutnya, kegagalan dalam mempertimbangkan aspek-aspek lokal ini hanya akan memperdalam jurang ketimpangan di Papua.
Ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat adat secara aktif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. "Pengembangan ekonomi di Papua harus dilakukan secara humanis dan berkeadilan agar tidak memperdalam ketimpangan," tegas Desmiwati. Pesan ini menjadi peringatan keras bagi para pengambil kebijakan agar tidak hanya mengejar target ekonomi namun melupakan hak-hak dasar perlindungan masyarakat lokal.
Pergeseran Eksploitasi Kayu: Dari Kalimantan ke Wilayah Adat Moi
Selain sektor perkebunan, industri perkayuan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Peneliti BRIN, Lukas Rumboko Wibowo, memaparkan fakta bahwa setelah hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatra mengalami eksploitasi besar-besaran, kini mata industri tertuju pada hutan Papua. Wilayah adat Moi di Kabupaten dan Kota Sorong menjadi salah satu titik yang merasakan dampak langsung dari pergeseran target industri ekstraktif ini.
Lukas menyoroti adanya perampasan tanah adat yang memicu konflik sosial yang berkepanjangan serta ketimpangan ekonomi yang sangat kontras. Ironisnya, manfaat ekonomi yang mengalir ke kantong masyarakat adat sangatlah minim jika dibandingkan dengan nilai fantastis ekspor kayu yang dihasilkan dari tanah mereka. Fakta ini menunjukkan adanya disorientasi manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Krisis Hak Adat dan Lemahnya Prinsip Persetujuan
Dari sisi hak asasi manusia dan advokasi, Franky Samperante menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih maraknya pelanggaran hak masyarakat adat dalam pengembangan industri ekstraktif. Ia menyoroti lemahnya penerapan prinsip free, prior and informed consent (FPIC). Banyak warga asli Papua yang baru menyadari wilayah adat mereka telah masuk ke dalam area konsesi tanpa adanya proses komunikasi yang jujur dan transparan sebelumnya.
Kurangnya informasi ini membuat masyarakat adat terjepit dalam posisi tawar yang sangat rendah. Kompensasi yang diberikan sering kali sangat minim, tidak sebanding dengan hilangnya akses mereka terhadap hutan yang merupakan sumber kehidupan. Pelanggaran hak ini menciptakan dampak sosial yang luas, mulai dari hilangnya ruang hidup hingga rusaknya struktur sosial masyarakat yang telah menetap secara turun-temurun.
Suara Masyarakat Adat: Janji Plasma yang Menjadi Beban Hutang
Salah satu momen paling menggugah dalam diskusi tersebut datang dari Desi Mansinau, yang mewakili suara masyarakat adat. Ia memberikan testimoni langsung mengenai bagaimana janji-janji manis kesejahteraan sering kali berubah menjadi penderitaan. Skema kebun plasma yang awalnya digadang-gadang akan menyejahterakan warga justru menjadi beban yang mencekik.
Alih-alih mendapatkan keuntungan, masyarakat adat justru mendapati diri mereka terbelit hutang dan kehilangan kendali penuh atas tanah ulayat mereka sendiri. Pengalaman pahit ini meruntuhkan narasi pembangunan yang sering dipromosikan oleh perusahaan maupun pemerintah di daerah. “Sawit tidak membawa kesejahteraan bagi kami, justru penderitaan,” ujar Desi dengan tegas, merefleksikan hilangnya kedaulatan masyarakat atas tanahnya.
Membangun Masa Depan Papua Berbasis Riset yang Berkeadilan
Sebagai lembaga riset nasional, BRIN melalui diskusi ini ingin menegaskan kembali posisinya bahwa pembangunan di Papua harus didasarkan pada landasan ilmiah yang etis dan berkeadilan. Keberlanjutan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat adalah dua pilar yang tidak bisa ditawar dalam merancang kebijakan di masa depan.
Upaya diseminasi hasil riset ini diharapkan mampu mendorong dialog yang lebih sehat antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adat. Tujuannya jelas: memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya membawa keuntungan ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi benar-benar menghormati martabat manusia dan menjaga kelestarian ekologis di Bumi Cendrawasih untuk generasi mendatang.