JAKARTA-Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menjelaskan kontroversi terkait data bantuan sosial (bansos) antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Prastowo menyoroti bahwa perdebatan ini meningkat menjadi hangat terutama karena tahun politik.
Pada dasarnya, perbedaan data tersebut berkisar pada sudut pandang masing-masing departemen terkait. Sri Mulyani membahas anggaran perlindungan sosial secara menyeluruh, termasuk bansos, dengan total anggaran mencapai Rp497 triliun. Sementara itu, Risma berkonsentrasi pada anggaran bansos yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial, yang mencapai Rp78 triliun.
Prastowo menekankan bahwa kedua klaim tersebut sebenarnya benar dalam konteksnya masing-masing. Sri Mulyani membicarakan anggaran perlindungan sosial secara umum, sementara Risma memfokuskan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos.
Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Namun, realisasi anggaran hingga Februari 2024 baru mencapai 7,6 persen.
Adapun realisasi anggaran bansos, termasuk PKH dan program kartu sembako, juga telah dimulai, meskipun masih belum mencapai target penuh. Prastowo menegaskan komitmen pemerintah untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan kesepakatan APBN, serta memastikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.