JAKARTA – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta menekankan agar kajian tarif Transjakarta tidak membebani masyarakat serta tetap mempertimbangkan daya beli warga di ibu kota.
Wacana penyesuaian biaya layanan transportasi publik di Jakarta kini tengah menjadi perhatian serius bagi kalangan legislatif di Kebon Sirih.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah saat ini.
"Harapan kami kajian tersebut matang dan tarif Transjakarta tak bebani masyarakat, terutama bagi pengguna harian yang sangat bergantung pada layanan ini," ujar Nova Paloh, sebagaimana dilansir dari rri.co.id, Selasa (28/04/2026).
Nova Paloh berpendapat bahwa setiap kebijakan mengenai penyesuaian harga harus disertai dengan peningkatan fasilitas dan keamanan yang sebanding bagi para pelanggan.
Dewan meminta agar Dinas Perhubungan melakukan simulasi dampak ekonomi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan final terkait angka tarif baru.
"Kami ingin memastikan bahwa aksesibilitas transportasi umum tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah tanpa mengurangi kualitas operasionalnya," ucap Nova Paloh, dikutip dari rri.co.id, Selasa (28/04/2026).
DPRD DKI menginginkan agar subsidi transportasi tetap dialokasikan secara tepat sasaran guna menjaga stabilitas pengeluaran transportasi rumah tangga warga Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak terburu-buru dalam menetapkan regulasi tarif tanpa mendengar aspirasi dari berbagai komunitas pengguna jasa busway.
Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga harus tetap menjadi pilihan yang paling ekonomis dibandingkan dengan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
"Prinsipnya jangan sampai kenaikan yang direncanakan justru membuat masyarakat beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi yang akan memperparah kemacetan," pungkas Nova Paloh, melansir rri.co.id, Selasa (28/04/2026).
Rapat kerja lanjutan dijadwalkan akan segera digelar guna membahas detail parameter yang digunakan dalam kajian penyesuaian biaya tersebut.
Legislator menekankan bahwa angka 3.500 rupiah selama ini sudah sangat melekat sebagai simbol transportasi murah dan berkualitas bagi publik Jakarta.
Kajian yang sedang dilakukan wajib mencakup aspek operasional hingga dampak sosial yang mungkin timbul jika kebijakan harga tersebut diimplementasikan.