JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memberikan penegasan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kualitasnya tidak layak wajib segera dilakukan perbaikan atau dihentikan sementara.
Pernyataan tersebut diungkapkan Dudung usai dirinya melangsungkan inspeksi mendadak pada dua titik dapur SPPG di daerah Kebon Jeruk serta Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada hari Selasa.
"Yang pertama harus kami perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," ujar Dudung sebagaimana keterangan yang diterima.
Dudung menjelaskan bahwa pengerjaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dipantau secara ketat demi menjamin kelancaran yang cepat, aman, transparan, serta memberikan kegunaan nyata bagi anak-anak di Indonesia.
Melalui hasil pemantauan di lokasi, Dudung mengungkapkan masih terdapat berbagai masalah krusial, khususnya menyangkut kebersihan, manajemen dapur, serta standar kesehatan pada pangan.
Dirinya menekankan bahwa sertifikasi serta tahapan verifikasi dapur SPPG tidak boleh sebatas formalitas administrasi belaka.
Baginya, poin terpenting adalah menjamin kondisi riil di lapangan telah sesuai dengan standar kesehatan, aspek kebersihan, serta keamanan pada makanan.
"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Saat sidak tersebut, Dudung menjumpai kondisi yang dinilai melanggar standar, seperti area dapur kotor, temuan belatung, penggunaan palet yang tidak sehat, area pencucian yang buruk, suhu ruangan panas, hingga pencampuran area dapur kering dan basah.
Menurutnya, pemisahan lokasi kotor dan lokasi bersih merupakan aturan fundamental dalam manajemen dapur makanan.
Maka dari itu, ia menginstruksikan agar dapur SPPG yang di bawah standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.
"Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," katanya.
Dudung memaparkan bahwa pihak KSP telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana guna menindaklanjuti temuan lapangan tersebut.
Ia pun meminta agar operasional dapur SPPG yang tidak memenuhi kriteria segera ditangguhkan atau disuspensi.
"Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kami dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja," ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Dudung memberikan penekanan bahwa MBG ialah program utama Presiden Prabowo Subianto demi memenuhi nutrisi anak Indonesia dan mencetak generasi berkualitas untuk Indonesia Emas 2045.
Oleh sebab itu, pengerjaannya tidak boleh sekadar mengejar angka jumlah makanan, namun wajib menjamin nilai gizi serta kesehatan para penerimanya.
"Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ucapnya.
Dudung pun mengingatkan bahwa sumber dana MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara tepat.
Ia mengimbau seluruh pihak, mulai dari yayasan hingga pemerintah daerah, agar tidak memanfaatkan program ini hanya sebagai instrumen mencari keuntungan bisnis semata.
"Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kami itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Dudung turut mengajak masyarakat dan pengurus wilayah seperti RT untuk ikut memantau pengerjaan program MBG di lapangan.
Menurutnya, keteledoran terhadap standar kesehatan bisa memicu dampak fatal bagi anak-anak yang menerima bantuan tersebut.
"Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kami inginkan," tegasnya.
Dudung menjamin bahwa KSP akan terus mengawasi jalannya program MBG secara konsisten.
Ia bahkan berencana melakukan sidak tanpa pemberitahuan ke berbagai daerah lain, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, guna memastikan program berjalan sesuai standar.
"Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.
Dudung menyatakan bahwa pengawasan program MBG adalah bagian dari tugas KSP guna memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
"Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama," katanya.