Bank Dunia: Ekonomi Global 2026 Melambat Jadi 2,5 Persen

JAKARTA - Kondisi ekonomi dunia saat ini tengah menghadapi tekanan baru akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi, inflasi, serta potensi pengetatan kebijakan moneter.

Melalui laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bakal melambat ke angka 2,5 persen pada tahun 2026, setelah sebelumnya mencapai 2,9 persen di tahun 2025.

Angka proyeksi ini menjadi yang paling rendah sejak masa pandemi Covid-19 berakhir.

Penurunan laju pertumbuhan ini utamanya dirasakan oleh negara-negara impor energi serta wilayah yang berada di sekitar area konflik.

Meski demikian, geliat ekonomi dunia diprediksi akan kembali bertenaga pada rentang tahun 2027 hingga 2028 seiring membaiknya pasokan energi dan pulihnya jalur perdagangan global.

Perlambatan ekonomi ini juga dialami oleh kelompok negara berkembang dan pasar berkembang (EMDEs) yang diperkirakan hanya tumbuh 3,6 persen pada tahun ini.

Hampir seluruh wilayah EMDE diproyeksikan mencatat pertumbuhan yang lebih rendah di tahun 2026 jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Kondisi tersebut dibarengi dengan penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita ke level terendah sejak pandemi.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa pendapatan per kapita negara berkembang di luar China dan India diperkirakan belum bisa menyamai level sebelum pandemi hingga lewat tahun 2028.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kemunduran dalam upaya penyetaraan tingkat pendapatan antara negara berkembang dan negara maju selama hampir sepuluh tahun terakhir.

Prospek perekonomian ke depan dinilai masih dipenuhi oleh berbagai risiko yang bisa memperburuk situasi.

Bank Dunia menyebut, eskalasi konflik yang kembali meningkat atau gangguan yang lebih berkepanjangan terhadap arus komoditas dapat mendorong kenaikan harga komoditas lebih lanjut, memperparah tekanan inflasi dan kerawanan pangan, memicu tekanan di sektor keuangan, serta menekan pertumbuhan ekonomi.

Apabila gangguan energi terjadi lebih parah dan memicu krisis keuangan, pertumbuhan ekonomi dunia berisiko merosot hingga ke level 1,3 persen pada 2026.

Faktor lain seperti ketidakpastian kebijakan dagang dan perubahan cuaca ekstrem juga tetap menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi.

Namun, ekspansi investasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat menjadi stimulus baru bagi perekonomian dunia.

Guna mengatasi situasi sulit ini, Bank Dunia mendorong adanya langkah serta kebijakan yang terintegrasi antarnegara.

Sinergi internasional sangat dibutuhkan dalam menjaga ketahanan pangan, energi, serta mempermudah transisi energi global.

Di lingkup domestik, otoritas terkait harus cermat dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian laju inflasi dan upaya mendukung aktivitas ekonomi warga.

Bank Dunia turut memperingatkan bahwa minimnya pertumbuhan ekonomi bisa berdampak pada berkurangnya angka investasi dan lapangan kerja.

Tantangan dalam menyediakan lapangan kerja di negara berkembang akan semakin berat seiring bertambahnya angkatan kerja dan hadirnya teknologi AI.

Oleh karena itu, pemerintah perlu berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi sektor digital demi memicu investasi swasta.

Di samping memuat proyeksi makro, laporan ini juga menyertakan dua hasil kajian analitis yang mendalam.

Analisis pertama menyoroti pengaruh akumulasi utang pemerintah terhadap pergerakan suku bunga di negara-negara berkembang.

Menurut lembaga tersebut, meningkatnya utang pemerintah menjadi tantangan utama bagi EMDE karena menyebabkan kenaikan suku bunga, pembayaran bunga utang yang lebih tinggi, dan meningkatnya risiko tekanan utang (debt distress).

Tingginya rasio utang ini berbanding lurus dengan peningkatan sovereign spread obligasi negara, baik dalam mata uang asing maupun domestik.

Sifat hubungan ini juga nonlinier, di mana kenaikan rasio utang terhadap PDB akan memicu lonjakan suku bunga yang jauh lebih besar ketika posisi utang awal sudah tergolong tinggi.

Sejat tahun 2010, kenaikan rasio utang terhadap PDB di negara berkembang memicu kenaikan spread hingga 110 basis poin.

Lonjakan utang di negara-negara maju juga ikut mengerek naik suku bunga di negara berkembang karena adanya penyesuaian yield di negara maju.

Mengingat akumulasi utang EMDE saat ini sudah menyentuh rekor tertinggi, penarikan pinjaman baru dipastikan akan membuat suku bunga membubung tinggi.

Dampak ini akan jauh lebih terasa pada negara yang memiliki rekam jejak gagal bayar atau tata kelola keuangan yang buruk.

Melalui temuan ini, urgensi untuk memperkuat struktur fiskal di negara berkembang menjadi sangat krusial.

Bank Dunia memaparkan bahwa langkah ini bisa ditempuh lewat otomatisasi pendapatan dalam negeri serta efisiensi anggaran belanja.

Langkah strategis tersebut dipercaya mampu menekan biaya pinjaman sekaligus mengamankan ruang anggaran pemerintah.

Kajian kedua membahas mengenai dinamika pengelolaan fiskal di negara berkembang yang mengandalkan ekspor komoditas.

Fluktuasi harga komoditas yang dipicu konflik Timur Tengah kembali mempertegas kerentanan fiskal kelompok negara ini.

Sejak awal milenium baru, posisi fiskal negara eksportir komoditas tercatat lebih rentan akibat pendapatan yang tidak stabil dan minimnya tabungan cadangan.

Walau utang luar negeri global meningkat pascakrisis finansial, negara eksportir komoditas memiliki tingkat risiko yang jauh lebih mengkhawatirkan.

Bank Dunia menyatakan, kenaikan harga komoditas sebesar 1 persen meningkatkan pendapatan pemerintah dan belanja primer negara eksportir komoditas sekitar 0,4 persen dalam periode lima tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa keuntungan dari kenaikan harga komoditas cenderung langsung habis dibelanjakan alih-alih ditabung.

Karakteristik pengelolaan fiskal ini pun berbeda-beda tergantung dari jenis komoditas utama yang diekspor.

Pada negara pengekspor energi, rasio utang biasanya menurun saat harga melambung tinggi karena belanja negara tetap terkendali.

Sebaliknya, negara pengekspor hasil pertanian justru langsung mendongkrak belanja saat harga naik, sehingga utang baru tetap menumpuk.

Keberadaan sovereign wealth funds (SWF) serta aturan fiskal sejauh ini dinilai baru memberikan proteksi yang terbatas saat gejolak harga terjadi.

Karena itu, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti pentingnya pendekatan terpadu yang mencakup aturan fiskal yang kredibel, pengelolaan SWF yang baik, dewan fiskal independen, penguatan manajemen utang, diversifikasi sumber penerimaan, serta institusi yang kuat untuk meningkatkan ketahanan fiskal dan mengurangi volatilitas ekonomi.