Qodari Sebut Tidak Ada Aparat yang Istimewa di Mata Hukum
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi secara konsisten. Prabowo telah memberikan peringatan kepada seluruh aparatur negara, termasuk birokrasi, TNI, Polri, dan Kejaksaan, agar segera melakukan introspeksi serta membenahi diri mereka.
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," ujar Qodari sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pemerintah juga memastikan menghargai setiap proses hukum yang kini tengah berjalan dan digarap oleh para penegak hukum atas berbagai kasus yang menyedot perhatian publik. Menurut Qodari, tidak boleh ada satu pun aparat negara yang mendapatkan keistimewaan ketika berhadapan dengan hukum.
"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," tuturnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pihak pemerintah memercayai bahwa setiap proses hukum mempunyai mekanisme yang wajib dihormati dan dilakukan secara profesional sesuai regulasi yang berlaku. Penegakan hukum yang berjalan konsisten merupakan wujud komitmen negara dalam memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," jelas Qodari sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di sisi lain, Qodari mengimbau agar seluruh pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam jalannya proses hukum. Hal tersebut sangat krusial guna mencegah timbulnya spekulasi sebelum ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau mengikat.
Pemerintah turut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong-royong dalam menjaga kondusivitas, stabilitas, keamanan, serta persatuan. Persatuan bangsa dianggap sebagai modal utama yang sangat penting bagi Indonesia dalam melewati berbagai tantangan yang ada.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kami dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Qodari sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Presiden RI Prabowo Subianto meminta langsung kepada segenap aparat dan pegawai kementerian untuk memperbaiki kualitas diri mereka. Prabowo menuntut agar mereka tidak menentang kemauan rakyat yang sangat mendambakan hilangnya praktik korupsi dan penipuan di tanah air.
"Pesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kami bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Prabowo juga mengutarakan keengganannya untuk melihat masa lalu dan meminta agar semua pihak berbenah diri. Beliau menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin melihat korupsi terus dibiarkan terjadi dan enggan melihat penipuan dilanjutkan.
"Saya tidak mau melihat ke belakang tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," sambungnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Selanjutnya, Prabowo memberikan teguran kepada para pejabat tinggi di lingkungan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Prabowo mengingatkan kedudukan mereka yang merupakan milik rakyat dan meminta kepolisian, militer, serta jaksa untuk mawas diri.
Prabowo menjabarkan secara terperinci bahwa pangkat bintang, sepatu, hingga topi yang dipakai para pejabat tersebut dibiarkan ada karena rakyat. Oleh sebab itu, para penegak hukum serta pelayan masyarakat diminta tidak melupakan fakta mendasar tersebut.
"Kami semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya di sana? Iya. Pakai bintang juga kau? Kau juga milik rakyat," imbuh Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.