Ambon – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah resmi mengimplementasikan penyesuaian tarif tiket terpadu untuk rute penyeberangan Galala - Namlea dan Hunimua - Waipirit mulai Jumat, 20 September lalu. Perubahan tarif ini merujuk pada keputusan Gubernur Maluku Nomor 1625 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 28 Agustus 2024 tentang penetapan tarif angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin, mengungkapkan bahwa ASDP, bersama Pemprov Maluku dan semua pihak terkait, telah melakukan sosialisasi tentang penyesuaian tarif ini di kedua lintasan. Langkah ini sejalan dengan komitmen ASDP untuk meningkatkan kualitas layanan penyeberangan dengan fokus pada keselamatan dan keamanan pengguna jasa.
“Tarif penyeberangan saat ini masih di bawah Harga Pokok Penjualan, yang mengakibatkan sejumlah pertimbangan penting. Tarif ini belum sepenuhnya mencerminkan biaya operasional yang diperlukan, sehingga evaluasi perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan layanan,” katanya.
Sejak tahun 2015 hingga 2024, penyesuaian tarif hanya dilakukan sekali pada tahun 2022, ketika terjadi kenaikan harga BBM sebesar tiga puluh dua persen. Beberapa faktor yang mendorong penyesuaian tarif ini termasuk peningkatan biaya operasional seperti perawatan kapal dan kenaikan harga suku cadang.
Rata-rata inflasi tahunan sebesar tiga koma lima tiga persen dan kenaikan nilai tukar dolar AS sebesar delapan belas persen dari 2015 hingga 2024 juga berkontribusi pada peningkatan biaya operasional. Hal ini menyebabkan biaya impor suku cadang kapal meningkat karena pelemahan nilai tukar Rupiah, yang berdampak pada biaya perawatan dan reparasi kapal.
Sebelum penyesuaian, tarif penyeberangan di lintasan Galala-Namlea berada tujuh belas persen di bawah HPP, sedangkan lintasan Hunimua-Waipirit berada tiga puluh dua persen di bawah HPP. Dengan penyesuaian ini, HPP di Galala-Namlea naik empat koma dua persen, dan HPP di Hunimua-Waipirit naik tujuh persen.
Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif ini penting untuk mendukung keberlanjutan operasional Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Pelabuhan, serta menjaga keseimbangan perekonomian daerah. “Idealnya, HPP harus mendekati seratus persen, sehingga penyesuaian ini sangat diperlukan,” ungkapnya.
ASDP berkomitmen untuk memastikan bahwa pendapatan cukup untuk menutupi biaya operasional dan mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan. “Dengan penyesuaian ini, kami berharap dapat memperkuat operasional dan keberlanjutan bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan dan daya saing dengan moda transportasi lainnya,” tambah Shelvy.
ASDP telah melakukan sosialisasi mengenai penyesuaian tarif ini melalui berbagai media, termasuk media sosial dan spanduk. Berikut adalah tarif baru yang berlaku di kedua lintasan tersebut: