Ambon – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mulai menerapkan penyesuaian tarif untuk tiket penyeberangan di jalur Galala - Namlea dan Hunimua - Waipirit sejak Jumat, 20 September. Perubahan tarif ini berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Nomor 1625 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2024 mengenai tarif angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Shelvy Arifin, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, mengungkapkan bahwa ASDP bekerja sama dengan Pemprov Maluku dan pemangku kepentingan lainnya telah melakukan sosialisasi tentang penyesuaian tarif tersebut. Langkah ini sejalan dengan komitmen ASDP untuk meningkatkan layanan penyeberangan, terutama dalam hal keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
“Tarif penyeberangan saat ini masih berada di bawah Harga Pokok Penjualan, yang menyebabkan beberapa pertimbangan penting. Evaluasi perlu dilakukan agar tarif mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya dan mendukung keberlanjutan layanan kami,” jelasnya.
Dalam periode 2015 hingga 2024, penyesuaian tarif dilakukan satu kali pada tahun 2022 akibat kenaikan harga BBM sebesar tiga puluh dua persen. Faktor lain yang memengaruhi penyesuaian tarif ini adalah peningkatan biaya operasional, termasuk perawatan kapal dan harga suku cadang yang terus naik.
Selain itu, rata-rata inflasi tahunan sebesar tiga koma lima tiga persen dan kenaikan nilai tukar dolar AS sebesar delapan belas persen selama periode tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap biaya operasional. Hal ini menyebabkan kenaikan biaya impor suku cadang kapal dan perawatan, yang berimbas pada pengeluaran perusahaan.
Sebelum penyesuaian tarif, tarif penyeberangan di lintasan Galala-Namlea masih tujuh belas persen di bawah HPP, sedangkan lintasan Hunimua-Waipirit berada tiga puluh dua persen di bawah HPP. Dengan adanya penyesuaian ini, HPP di Galala-Namlea meningkat empat koma dua persen dan di Hunimua-Waipirit meningkat tujuh persen.
Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat, menekankan pentingnya penyesuaian tarif untuk mendukung keberlangsungan operasional Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Pelabuhan serta menjaga keseimbangan ekonomi daerah. “HPP idealnya mendekati seratus persen, sehingga penyesuaian ini menjadi kebutuhan yang mendesak,” katanya.
ASDP berkomitmen untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh cukup untuk menutupi biaya operasional dan mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur serta peralatan. “Kami berharap penyesuaian tarif ini dapat memperkuat operasional dan keberlanjutan bisnis kami, serta meningkatkan kualitas layanan dan daya saing dengan moda transportasi lainnya,” tambah Shelvy.
Sebelumnya, ASDP telah melakukan sosialisasi penyesuaian tarif ini melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan spanduk. Berikut adalah tarif terbaru yang berlaku di kedua lintasan: