JAKARTA — Perubahan iklim yang kian ekstrem dan meningkatnya frekuensi bencana alam mendorong perlunya pendekatan baru dalam tata kelola lingkungan. Di tengah tantangan tersebut, penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkokoh mitigasi bencana di Indonesia. Pandangan ini mengemuka dalam diskusi publik di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang menyoroti pentingnya sinergi kebijakan, kesadaran kolektif, dan keberlanjutan lingkungan.
Urgensi Regulasi SDA di Tengah Ancaman Cuaca Ekstrem
Anggota DPR RI Muhammad Nasir Djamil menekankan bahwa Indonesia membutuhkan aturan khusus yang lebih tegas dan komprehensif dalam mengelola sumber daya alam. Menurutnya, kekayaan alam yang melimpah justru dapat berbalik menjadi ancaman jika tidak dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi, dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana”, ia menyampaikan pentingnya regulasi yang memastikan keterlibatan manusia dalam menjaga kelestarian alam.
Baca Juga
Ia menegaskan, “Dibutuhkan regulasi yang mengatur bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita, bagaimana keterlibatan manusia untuk menjaga sumber daya alam itu menjadi sangat penting, dan mudah-mudahan energi dan kolaborasi bersama atas bencana bukan hanya ada di atas kertas.” Pernyataan tersebut mencerminkan harapan agar kebijakan yang lahir tidak sekadar normatif, melainkan mampu diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Kekayaan Alam, Antara Berkah dan Potensi Petaka
Indonesia dikenal memiliki hutan lebat, sungai yang luas, serta bentang alam yang kaya. Namun, di balik potensi tersebut tersimpan risiko besar apabila pengelolaannya tidak terkontrol. Nasir menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi dapat memicu luapan sungai, longsor, hingga banjir bandang, terutama di wilayah dengan tata kelola lingkungan yang buruk.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam sejatinya adalah anugerah, tetapi tanpa pengelolaan yang bijak, dapat berubah menjadi bencana. Dalam konteks ini, regulasi khusus dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan prinsip mitigasi bencana.
Peran Pemerintah dalam Mengawal Mitigasi Berkelanjutan
Lebih lanjut, Nasir menaruh harapan besar pada peran aktif pemerintah dalam menghadapi potensi bencana. Ia menilai, selain merespons saat bencana terjadi, negara perlu memperkuat langkah pencegahan melalui kebijakan lintas sektor. Menurutnya, mitigasi harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan, bukan sekadar program insidental.
“Sumber daya alam bisa menjadi bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengatasi bencana dan juga bisa mengawal agar cuaca ekstrem ini tidak memberikan kerusakan besar bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Indonesia,” ujarnya. Pesan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan SDA.
Mandat Konstitusi: Merawat Alam Demi Keselamatan Bangsa
Pandangan senada disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono. Ia menekankan bahwa merawat alam bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan mandat konstitusi. Dalam pandangannya, upaya mitigasi kerusakan lingkungan adalah fondasi utama untuk melindungi segenap bangsa.
“Merawat alam ini sebenarnya adalah kewajiban kita yang tertulis jelas dalam Preambule Konstitusi. Bagaimana mungkin kita bisa melindungi segenap bangsa jika kita gagal menjaga rumah tempat mereka tinggal,” kata Diaz. Pernyataan ini mempertegas bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan sebagai ruang hidup bersama.
Sinergi Kebijakan dan Partisipasi Publik
Regulasi yang kuat tidak akan efektif tanpa dukungan sinergi lintas sektor dan partisipasi publik. Dalam konteks pengelolaan SDA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan. Edukasi lingkungan, pengawasan berbasis komunitas, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dapat memperkuat implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.
Selain itu, integrasi data kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, dan sistem peringatan dini perlu terus ditingkatkan. Langkah-langkah ini tidak hanya meminimalkan dampak bencana, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif, regulasi SDA dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan pembangunan yang tangguh terhadap risiko iklim.
Menata Masa Depan: Dari Regulasi ke Aksi Nyata
Tantangan ke depan menuntut transformasi kebijakan dari sekadar regulasi tertulis menjadi aksi nyata yang terukur. Evaluasi berkala, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi agenda utama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Dengan demikian, penguatan regulasi SDA bukan hanya soal mengatur, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia. Ketika alam terjaga, risiko bencana dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Di sinilah pentingnya komitmen bersama untuk menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas nasional yang berkelanjutan.
Rekomendasi
