Indonesia Ekspor Bumbu dan Makanan Haji, Perkuat Ekosistem Terintegrasi
JAKARTA - Upaya memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah kini mulai diwujudkan secara konkret.
Pemerintah tidak hanya fokus pada pelayanan ibadah, tetapi juga mulai menggarap potensi ekonomi yang selama ini belum dimaksimalkan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan logistik jemaah haji.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia luar negeri sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan potensi besar jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia, pemerintah berupaya memastikan bahwa perputaran ekonomi dapat lebih banyak terjadi di dalam negeri.
Baca JugaWFH Jumat ASN Dipantau Ketat dengan Geo-Location, Cegah Libur Panjang
Ekspor Perdana Bumbu dan Makanan Siap Saji
Pemerintah Indonesia melepas ekspor bumbu pasta dan makanan ready to eat (RTE) untuk kebutuhan logistik jemaah haji Indonesia. Langkah ini menjadi upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan produk nasional bagi jemaah haji Indonesia.
Untuk mendukung proses pengiriman, pemerintah mendorong sinergi PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia untuk memberikan dukungan logistik haji dengan biaya logistik yang efisien dan kompetitif.
Pada tahap awal, pengiriman perdana akan mengirimkan 100 ton bumbu pasta dan makanan RTE, yang dilakukan secara bertahap mulai 2-6 April 2026. Sementara untuk tahap berikutnya, sebanyak 130 ton sedang dijadwalkan dalam rentang waktu 17-29 April 2026.
Langkah ini menjadi tonggak awal dalam membangun rantai pasok logistik haji yang lebih mandiri, sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional.
Sinergi BUMN Dorong Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menilai bahwa kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan BUMN menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ini. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan efisiensi biaya sekaligus meningkatkan daya saing layanan logistik Indonesia.
"Momentum sinergi kementerian/lembaga dan BUMN dalam pengiriman logistik haji yang dimulai tahun 2026 ini baru step awal, ke depan akan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jemaah umrah sepanjang tahun yang tentunya akan berdampak langsung dalam menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan pertumbuhan ekonomi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam keterangan tertulis.
Hal ini disampaikannya pada acara Pelepasan Ekspor Bumbu Pasta dan Makanan RTE: Sinergi BUMN dalam Mendukung Ekosistem Logistik Haji 2026 di Tangerang, pada Kamis, 2 April 2026.
Dengan kolaborasi yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat membuka peluang ekonomi baru yang lebih luas, tidak hanya pada musim haji tetapi juga sepanjang tahun melalui layanan umrah.
Potensi Besar Ekonomi Haji dan Umrah Indonesia
Sebagaimana diketahui, penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan devisa nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan arus keluar devisa (cash outflow) sekaligus meningkatkan arus masuk devisa (cash inflow).
Adapun saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Dengan lebih dari dua ratus ribu jemaah haji per tahun dan sekitar dua juta jemaah umrah per tahun, Indonesia memiliki potensi ekosistem ekonomi tahunan yang besar, mencakup perhotelan, transportasi, logistik, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya.
Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia, defisit neraca jasa tahun 2025 mencapai USD 19,8 miliar, dengan jasa transportasi sebagai kontributor terbesar. Sebagian dari defisit jasa transportasi tersebut bersumber dari pengeluaran jemaah yang memanfaatkan berbagai layanan logistik dan konsumsi dari penyedia asing.
Semakin besar porsi layanan logistik, konsumsi, dan transportasi haji yang dapat dipenuhi oleh penyedia nasional, semakin besar pula potensi penghematan devisa yang dapat diraih.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ekosistem Terintegrasi
Meski memiliki potensi besar, optimalisasi ekosistem ekonomi haji dan umrah membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi menyampaikan sudah saatnya Kementerian/Lembaga dan BUMN berkolaborasi mewujudkan ekosistem haji dan umrah terintegrasi. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jemaah, tetapi juga masyarakat Indonesia melalui multiplier effect dalam rantai nilai ekonomi yang terintegrasi.
Penguatan ekosistem logistik haji ini diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga umrah sepanjang tahun. Layanan seperti katering, transportasi, perdagangan, hingga penyediaan oleh-oleh dapat melibatkan pelaku usaha dalam negeri.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan terkait penguatan ekosistem haji.
"Kami menindaklanjuti pertemuan antara Pak Menko dengan Pak Wamen Haji agar kita bisa sama-sama melakukan penguatan ekosistem haji untuk bisa lebih memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional, dan mulai saat ini ketika bicara haji dan umrah kita tidak hanya bicara aspek ritualnya saja," pungkasnya.
Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pengirim jemaah terbesar, tetapi juga pemain utama dalam rantai ekonomi haji dan umrah global. Dengan ekosistem yang terintegrasi, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Rekomendasi
