Stok Melimpah, Thailand Bakal Ekspor Avtur ke Vietnam dan Filipina

BANGKOK - Otoritas Thailand mulai meninjau ulang regulasi mengenai ekspor bahan bakar minyak, khususnya jet fuel atau avtur, menyusul daya tampung penyimpanan minyak di negara tersebut yang telah mendekati ambang batas aman.

Keadaan ini terjadi berselang beberapa bulan semenjak pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan bakar dipicu oleh kekhawatiran atas krisis energi dunia.

Perubahan arah kebijakan tersebut timbul di tengah kian besarnya tekanan pada sektor industri kilang minyak Thailand yang diwajibkan memproduksi bahan bakar secara kontinu demi menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri.

Di sisi lain, tingkat konsumsi untuk beberapa jenis bahan bakar justru mengalami penurunan sehingga memicu tangki penyimpanan terisi penuh dengan cepat.

Berdasarkan laporan dari Nation Thailand, pihak pengelola kilang secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi Thailand agar diperbolehkan mengekspor sisa bahan bakar olahan yang berlebih, terutama komoditas avtur.

Pengajuan itu disampaikan menyusul kapasitas tampung di berbagai depot penyimpanan minyak yang kian mendekati level kritis yang disebut “tank-top level”, atau berada di kisaran 70 persen dari kapasitas aman penampungan.

Kondisi demikian memaksa sejumlah perusahaan kilang mulai memotong volume produksi mereka hingga mencapai 15 persen guna menghindari meluapnya tangki penyimpanan.

Tindakan tersebut terpaksa diambil sekalipun pada waktu sebelumnya pemerintah meminta pihak kilang untuk tetap beroperasi secara maksimal demi menjamin ketahanan energi domestik.

Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Chatchai Bangchuad mengungkapkan bahwa pihak pemerintah pada akhirnya memberikan lampu hijau untuk ekspor avtur dengan tujuan negara Vietnam dan Filipina.

Langkah tersebut disepakati usai pihak berwenang melakukan penilaian bahwa stok energi domestik Thailand masih berada dalam status aman.

“Thailand memiliki cadangan yang cukup dan ekspor dapat dilakukan tanpa memengaruhi keamanan energi dalam negeri,” kata Chatchai seperti dikutip Bangkok Post, Kamis (21/5/2026).

Pemberian izin tersebut sekalian menjadi penanda dimulainya pelonggaran kebijakan pembatasan ekspor bahan bakar yang sempat diberlakukan sejak awal Maret 2026 yang lalu.

Pada momen tersebut, pemerintah Thailand menghentikan total aktivitas ekspor untuk bermacam produk minyak olahan, termasuk bensin, diesel, dan juga avtur, sebagai bentuk respons terhadap eskalasi ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Boikot ekspor itu dijalankan lantaran konflik di wilayah Timur Tengah memicu kecemasan mendalam akan terjadinya hambatan pada pasokan energi global.

Thailand, yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pasokan energi impor, mengambil opsi untuk menahan ketersediaan bahan bakar di dalam negeri demi mengantisipasi lonjakan harga serta potensi kelangkaan barang.

Dalam maklumat resmi otoritas Thailand pada Maret 2026 silam, pembatasan ekspor dijalankan guna mempertahankan kestabilan energi domestik.

Pemerintah pada masa itu juga mengklaim stok cadangan energi negara masih sanggup bertahan untuk jangka waktu sekitar 95 hari.

Sementara untuk saat ini, cadangan energi yang dimiliki Thailand sudah setara dengan kebutuhan selama 110 hari.

Menteri Energi Thailand Atthapol Rerkpiboon pada waktu sebelumnya menuturkan bahwa pemerintah terus berupaya mendapati sumber energi alternatif demi menekan risiko gangguan pasokan.

Thailand pun memperpanjang kebijakan pengawasan harga untuk gas memasak serta mengucurkan subsidi guna memacu pemanfaatan biodiesel dan benzena.

Akan tetapi, sesudah beberapa bulan kebijakan itu berjalan, pembatasan ekspor malah menimbulkan dilema baru.

Tingkat kebutuhan terhadap solar di dalam negeri justru mengalami pelemahan, sedangkan volume produksi dari kilang tetap berada di angka yang tinggi.

Dampaknya, persediaan bahan bakar terus mengalami penumpukan.

Menurut laporan Nation Thailand, ruang penyimpanan minyak mulai mendekati ambang batas aman sehingga pihak pemerintah mulai memikirkan relaksasi aturan ekspor, khususnya untuk jenis Jet A-1 atau avtur.

Keadaan tersebut menggambarkan situasi sulit yang dihadapi Thailand dalam menyelaraskan antara ketahanan energi domestik dengan keberlangsungan operasional industri kilang minyak.

Pada satu sisi, pemerintah ingin menggaransi pasokan dalam negeri senantiasa aman.

Namun pada sisi yang lain, menahan ekspor dalam jangka waktu yang terlalu lama bisa menekan jalannya operasional kilang serta memicu biaya penyimpanan yang kian membengkak.

Langkah membuka kembali keran ekspor avtur ini juga dinilai sangat krusial bagi negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang sempat ikut terkena imbas pembatasan ekspor dari Thailand dan China.

Vietnam menjadi salah satu negara yang merasakan dampak paling signifikan.

Reuters sebelumnya mengabarkan, perusahaan penerbangan di Vietnam dihadapkan pada risiko pemangkasan jadwal penerbangan lantaran menipisnya pasokan avtur dari Thailand serta China.

Thailand menyetop ekspor komoditas minyak olahan pada tanggal 6 Maret 2026, sementara pihak China memperketat regulasi ekspor bahan bakar mereka berselang beberapa hari setelahnya.

Tindakan dari kedua negara tersebut memicu kecemasan terhadap ketersediaan avtur di wilayah Asia.

Vietnam diketahui mempunyai ketergantungan yang amat besar pada pasokan impor avtur asal Thailand dan China.

Oleh karena itu, pelonggaran ekspor oleh Thailand dirasa dapat membantu menurunkan beban tekanan pasokan pada sektor industri penerbangan regional.

Bukan hanya Vietnam, Filipina turut menjadi negara sasaran ekspor avtur dari Thailand usai pihak pemerintah merilis izin ekspor dalam skala terbatas.

Di kala terjadinya pergeseran kebijakan tersebut, tingkat konsumsi bahan bakar di Thailand sebetulnya memperlihatkan tren pertumbuhan pada awal tahun ini.

Bangkok Post mengabarkan bahwa tingkat konsumsi bahan bakar Thailand pada kuartal I 2026 mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen secara tahunan dengan rata-rata menyentuh 167 juta liter setiap harinya.

Lonjakan konsumsi tersebut utamanya dipicu oleh bergairahnya kembali roda ekonomi dan sektor transportasi.

Konsumsi untuk avtur juga merangkak naik selaras dengan pulihnya rute perjalanan udara internasional.

Walau demikian, peningkatan angka konsumsi tersebut rupanya belum memadai untuk menyerap seluruh hasil produksi dari kilang minyak dalam negeri.

Permintaan solar yang lesu disebut menjadi salah satu aspek utama yang memicu terjadinya penumpukan stok.

Dalam pemberitaan Nation Thailand, pihak pengelola kilang mengutarakan bahwa aktivitas ekspor menjadi jalan keluar sementara guna memangkas tekanan pada ruang penyimpanan.

Sementara itu, sektor industri penerbangan Thailand sendiri sempat mengutarakan kecemasan mereka mengenai ketersediaan avtur dalam kurun beberapa bulan belakangan.

Bangkok Aviation Fuel Services Plc (BAFS), selaku korporasi penyedia jasa pengisian avtur di Thailand, pada waktu sebelumnya mendesak pemerintah agar mengecualikan komoditas avtur dari kebijakan larangan ekspor.

Maskapai nasional Thai Airways pun sempat mengutarakan kekhawatiran terkait potensi hambatan ketersediaan bahan bakar untuk penerbangan.

Kendati begitu, pihak perusahaan tetap memproyeksikan penambahan jadwal penerbangan menuju Eropa dalam beberapa bulan ke depan.

Di tengah hambatan ketersediaan energi global, Thailand juga mulai memacu pemanfaatan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) kini tengah menggodok peta jalan untuk implementasi SAF secara bertahap hingga tahun 2037 nanti.

Pada tahapan awal, Thailand menetapkan target bauran SAF sebesar 1 persen di tahun 2026 sebelum nantinya ditingkatkan menjadi 8 persen di tahun 2037.

Regulasi mengenai standar Jet A-1 yang memperbolehkan adanya percampuran SAF hingga batas 50 persen sudah mulai diberlakukan semenjak awal tahun 2026.

Kebijakan itu menjadi bagian dari taktik jangka panjang negara Thailand guna menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menyokong peralihan energi pada sektor transportasi udara.

Meski begitu, untuk rencana jangka pendek, konsentrasi utama pemerintah Thailand masih tertuju pada langkah mempertahankan keselarasan stok energi domestik dan stabilitas industri kilang minyak.

Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi dunia juga tetap menjadi atensi paling utama bagi pemerintah Thailand.

Sejumlah negara di kawasan Asia mulai mengimplementasikan kebijakan penghematan energi, pengendalian harga jual bahan bakar, sampai dengan pembatasan ekspor guna mengamankan stok dalam negeri masing-masing.

Thailand terhitung sebagai salah satu negara yang paling responsif dalam menerapkan kebijakan pengamanan energi semenjak awal konflik mulai memanas.

Selain menghentikan pengiriman ekspor bahan bakar, pihak pemerintah pun mengimbau publik untuk menghemat penggunaan energi, termasuk lewat penerapan kebijakan work from home untuk sebagian sektor usaha.

Namun, dinamika terkini memperlihatkan bahwa tekanan pada kapasitas ruang penyimpanan justru menjelma menjadi tantangan baru yang wajib diselesaikan oleh pemerintah Thailand.

Dengan mulai dibukanya kembali jalur ekspor avtur menuju Vietnam dan Filipina, otoritas Thailand berupaya keras memangkas kelebihan stok tanpa harus mengorbankan ketersediaan pasokan di dalam negeri sendiri.

Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana dinamika yang terjadi pada pasar energi dunia mampu memengaruhi keputusan strategis dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara.