Ancaman Mismatch Pekerjaan di Tengah Melimpahnya Usia Produktif

JAKARTA - Indonesia saat ini tengah berada dalam periode yang kerap diistilahkan sebagai masa emas pembangunan.

Sebab, jumlah masyarakat dengan usia produktif jauh mendominasi ketimbang kelompok usia nonproduktif.

Di dalam konsep ekonomi, situasi ini menjadi modal utama untuk memacu pertumbuhan, menaikkan produktivitas, serta memperkuat daya saing negara.

Akan tetapi, di balik pandangan optimistis terkait bonus demografi tersebut, ada sebuah anomali yang kian nyata di sektor ketenagakerjaan.

Saat jumlah generasi muda melimpah, angka pengangguran di kelompok ini justru menjadi yang paling tinggi ketimbang kelompok usia lainnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional mengalami penurunan dari 5,56 persen pada tahun 2017 menjadi 4,91 persen pada Februari 2024.

Meski begitu, TPT untuk generasi muda di masa yang sama tetap menyentuh angka 12,24 persen, atau lebih dari dua kali lipat dari angka nasional.

Bahkan ketika pandemi melanda pada tahun 2020, persentase tersebut sempat meroket hingga mendekati 15,7 persen.

Selanjutnya, BPS memaparkan bahwa TPT berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 berada di angka 4,68 persen.

Hal itu berarti ada sekitar lima orang yang menganggur dari setiap 100 orang di angkatan kerja.

Angka TPT ini menunjukkan penurunan sebesar 0,08 persen poin jika dibandingkan dengan periode Februari 2025.

Pada Februari 2026, TPT untuk laki-laki tercatat sebesar 4,88 persen, yang mana angka ini lebih tinggi dari TPT perempuan yang berada di angka 4,36 persen.

Baik TPT laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami penurunan masing-masing sebanyak 0,10 persen poin dan 0,05 persen poin jika disandingkan dengan Februari 2025.

Melalui deretan angka tersebut, terlihat bahwa kendala utamanya bukan hanya soal menyediakan lapangan kerja baru, melainkan bagaimana sektor kerja dapat menampung generasi muda sesuai dengan keahlian yang mereka punya.

Pada titik inilah timbul masalah yang kian sering diperbincangkan oleh para pengamat ekonomi ketenagakerjaan, yakni ketidaksesuaian (mismatch) antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan.

Selama bertahun-tahun, menempuh pendidikan tinggi selalu dianggap sebagai jalan utama untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Makin tinggi jenjang pendidikan yang diselesaikan seseorang, maka makin besar pula kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang tinggi.

Namun, realitas yang terjadi di pasar tenaga kerja tidak selalu sejalan dengan pandangan tersebut.

BPS memberikan catatan bahwa hanya ada sekitar 64,64 persen pekerja usia muda yang bekerja secara selaras dengan tingkat pendidikan mereka.

Sisanya justru mengalami ketidakcocokan atau disebut sebagai vertical mismatch.

Ada sebanyak 22,36 persen yang masuk ke dalam kelompok overeducated, atau mempunyai jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaannya.

Sementara itu, 13 persen lainnya masuk dalam kategori undereducated, atau bekerja di posisi yang sebenarnya memerlukan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi daripada yang mereka miliki saat ini.

Dengan perkataan lain, ada sekitar 35,36 persen pekerja usia muda di Indonesia yang berada di sektor pekerjaan yang tidak sejalan dengan tingkat pendidikan terakhir mereka.

Gejala ini bukan lagi sekadar masalah yang dihadapi oleh tiap individu.

Hal tersebut sudah bergeser menjadi masalah struktural yang memperlihatkan adanya celah pemisah antara sistem pendidikan dengan kebutuhan ril di dunia industri.

Salah satu contoh yang paling gampang dijumpai yaitu lulusan sarjana yang mengambil posisi pekerjaan yang sebenarnya tidak memerlukan ijazah sarjana.

Untuk jangka pendek, pekerjaan semacam itu mungkin bisa menjadi jalan keluar demi mendapatkan pemasukan.

Namun untuk jangka panjang, situasi tersebut justru dapat memicu problem yang jauh lebih pelik.

BPS turut mengutip hasil studi yang memperlihatkan bahwa pekerja usia muda yang tergolong overeducated memperoleh gaji yang lebih rendah berkisar 7,57 persen jika dibandingkan dengan pekerja yang menempati posisi yang pas dengan tingkat pendidikannya.

Fenomena ini kerap dikenal dengan istilah wage penalty.

Latar belakang pendidikan yang tinggi tidak serta-merta memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar saat keahlian yang dimiliki tidak diterapkan secara maksimal di dalam bidang pekerjaannya.

Lebih jauh lagi, ketidaksesuaian ini memicu terjadinya inefisiensi di sektor ekonomi.

Dana investasi yang telah digelontorkan oleh keluarga, pemerintah, maupun individu untuk keperluan pendidikan tidak sepenuhnya bisa dikonversikan menjadi produktivitas yang maksimal di pasar tenaga kerja.