Imbas Protes Ortu Siswa, Gubernur Jabar Copot Kepala Tikomdik
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi memberhentikan sementara Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar Suhendar dari posisinya pada Rabu (10/6/2026).
Kebijakan tegas ini diputuskan pasca agenda Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 mengundang gelombang protes yang masif dari kalangan orang tua murid yang mendapati hambatan dalam mekanisme pendaftaran daring Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kondisi ketegangan mencapai puncaknya di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman, Kota Bandung, menyusul langkah ratusan orang tua siswa memadati area tersebut selama dua hari berturut-turut demi melaporkan kendala pada sistem.
Persoalan Akun: Sejumlah besar calon peserta didik mendapati akun mereka tidak kunjung melewati proses verifikasi walaupun proses pendaftaran telah dirampungkan.
Akses serta Data: Masyarakat mengeluhkan hambatan saat mencoba masuk (login) ke platform, berkas peserta yang gagal terbaca oleh sistem, sampai problem lenyapnya dokumen data yang sudah dimasukkan sebelumnya.
Gubernur Dedi Mulyadi memantau langsung ke lokasi guna berdialog dengan para orang tua siswa sekaligus mengklarifikasi kendala teknis kepada jajaran pejabat yang memegang tanggung jawab.
Dalam forum diskusi terbuka, Dedi mengonfirmasi rekam jejak kompetensi Suhendar selaku komandan dari tim IT.
Dedi menekankan jika pos strategis yang memegang peranan vital dalam proses penerimaan peserta didik wajib dinakhodai oleh figur yang betul-betul menguasai bidang teknologi informasi.
"Anda ngerti nggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan anda di bidang ini?" kata Dedi.
Berkaca pada hasil investigasi di lapangan, Dedi mengidentifikasi bahwa sumber masalah bukan bertumpu pada aturan regulasi, melainkan pada tata kelola perancangan aplikasi yang menyalahi instruksi pemerintah provinsi.
Sistem dari Awal: Dedi Mulyadi menyesalkan tindakan tim IT Disdik yang merancang sistem aplikasi baru dari nol, ketimbang mengoptimalkan fungsionalitas sistem terdahulu yang sebetulnya telah pernah dioperasikan.
Pelanggaran Integrasi: Selaras dengan garis kebijakan Pemprov Jabar, tiap-tiap aplikasi berbasis pemerintahan wajib dikelola secara terpadu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bukannya dirancang secara mandiri oleh dinas teknis terkait.
Mengenai kerumitan sistem, Dedi berpendapat, "Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat."
Demi mengawal kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diagendakan bergulir mulai 15 Juni nanti, tata kelola IT sekarang dialihkan.
Mandat Plh: Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya, secara sah didelegasikan menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPTD Tikomdik.
Fase Peralihan: Tata laksana sistem bakal diserahkan sepenuhnya ke bawah kendali Diskominfo hingga ditetapkannya pejabat definitif yang baru untuk menenangkan kepanikan di tengah masyarakat.
Penyelarasan PCMB: Gubernur Dedi memberikan klarifikasi bahwa PCMB sejatinya cuma berstatus sebagai alat ukur pemetaan awal guna mendeteksi sebaran calon murid, bukan bagian dari tahapan seleksi masuk yang resmi.
