Bank

Inflasi Bali 2024 Terkendali, Namun Waspada Risiko di Masa Depan

Senin, 06 Januari 2025

Jakarta - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Bali) dengan tegas menyatakan bahwa inflasi di tahun 2024 berhasil dipertahankan dalam kondisi terkendali. Kendati demikian, KPwBI Bali juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai di masa depan.

Faktor yang diwaspadai termasuk potensi kenaikan permintaan menjelang libur panjang akhir Januari 2025, kenaikan harga hortikultura akibat akhir panen serta kondisi cuaca, kenaikan harga emas perhiasan yang mengikuti tren global, dan kenaikan harga CPO yang dapat berdampak pada harga minyak goreng, Senin, 6 Januari 2025.

"Meski demikian, beberapa faktor diprakirakan dapat mendukung terkendalinya inflasi, yakni perluasan areal tanam (PAT) padi di Bali," jelas Kepala KPwBI Bali, Erwin Soeriadimadja, Jumat, 3 Januari 2025. Erwin menambahkan bahwa perluasan areal tanam telah mencapai 90,09% dari target Kementerian Pertanian. Selain itu, upaya penguatan pasokan beras, kebijakan diskon tarif listrik, dan penurunan harga tiket pesawat selama periode tahun baru juga berkontribusi dalam pengendalian inflasi.

Untuk mengantisipasi risiko inflasi di masa mendatang, KPwBI Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi dengan semua Kabupaten/Kota di Bali dalam upaya pengendalian inflasi yang berkelanjutan. "Kolaborasi antara seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Bali diwujudkan melalui implementasi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," ujar Erwin.

Langkah nyata dalam menjaga inflasi rendah antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, serta Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan pemerintah. KPwBI Bali juga menekankan penguatan pengawasan terhadap ketersediaan stok, memperluas distribusi cadangan pangan pemerintah melalui mitra distributor, Toko Pangan Kita, dan pengecer serta memaksimalkan bantuan transportasi untuk memperlancar distribusi pangan.

Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana produksi pangan, penyebaran informasi pasar murah kepada masyarakat disertai imbauan berbelanja bijak, serta penguatan dan integrasi data neraca pangan daerah dengan pusat terus dilanjutkan. "Dengan terus memperkuat implementasi kebijakan 4K, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%," tambah Erwin Soeriadimadja.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada Desember 2024, Bali mengalami inflasi bulanan sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibandingkan November yang sebesar 0,50% (mtm). Secara tahunan, inflasi menurun menjadi 2,34% (yoy) dari 2,50% (yoy) pada November 2024. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan harga selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Di tingkat nasional, inflasi bulanan pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,44% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 1,57% (yoy). Inflasi yang terjaga ini dibantu dengan upaya pengendalian yang terus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi TPID.

Dalam skala spasial, seluruh kota penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali menunjukkan inflasi bulanan. Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,69% (yoy), sementara Kabupaten Badung 0,37% (mtm) atau 1,98% (yoy). Kabupaten Tabanan mengalami inflasi 0,49% (mtm) atau 2,44% (yoy), dan Kota Singaraja 0,32% (mtm) atau 1,93% (yoy).

Dengan strategi dan langkah taktis yang berkelanjutan, Bank Indonesia bersama seluruh pihak terkait, yakin bahwa inflasi Bali akan tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional, menunjukkan kemampuan dan komitmen daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis.