JAKARTA - Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial tepat sasaran terus diperkuat melalui pembenahan sistem penyaluran berbasis digital.
Kementerian Sosial Republik Indonesia menilai transformasi ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan klasik dalam penyaluran bansos, yakni ketidaktepatan data penerima dan potensi kesalahan distribusi di lapangan.
Digitalisasi bansos dipandang sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya memudahkan proses penyaluran, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem daring, pemerintah berharap data penerima dapat diperbarui secara berkelanjutan, menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi perlindungan sosial nasional. Kementerian Sosial menargetkan sistem bansos yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data aktual sehingga anggaran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Digitalisasi Bansos Jadi Fokus Pembahasan DPR
Kementerian Sosial (Kemsos) Republik Indonesia tengah mematangkan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital atau daring. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial, salah satu poin yang dipaparkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada anggota Komisi VIII DPR adalah perkembangan digitalisasi bansos. Dalam forum tersebut, Kemsos menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi prioritas utama untuk memperbaiki sistem yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala teknis.
Digitalisasi bansos tidak dilakukan secara parsial, melainkan dirancang sebagai sistem terintegrasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penyaluran bantuan, dapat dipantau secara transparan melalui satu ekosistem data nasional.
Keterlibatan Dewan Ekonomi Nasional
Mensos menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional dalam tim besar yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Keterlibatan lintas lembaga ini dimaksudkan agar sistem yang dibangun memiliki fondasi kuat, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur teknologi.
Kolaborasi tersebut juga menjadi sinyal bahwa digitalisasi bansos tidak sekadar proyek teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan bansos sejalan dengan arah pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial jangka panjang.
Dengan dukungan Dewan Ekonomi Nasional, Kemsos berharap pengembangan sistem digital dapat berjalan lebih terarah dan terukur, termasuk dalam memastikan validitas data penerima bantuan.
Uji Coba Digitalisasi di Banyuwangi
Uji coba penyaluran bansos digital telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi di akhir tahun 2025. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi percontohan untuk melihat secara langsung efektivitas sistem digital dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data penerima.
Hasil uji coba itu digunakan untuk memperbaiki data penerima bansos berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memetakan kondisi riil masyarakat dan menyesuaikan daftar penerima bansos secara lebih akurat.
Uji coba tersebut juga menjadi sarana evaluasi bagi Kemsos untuk mengidentifikasi kelemahan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Pemerintah menilai fase uji coba penting agar digitalisasi bansos tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Mekanisme Pengajuan Mandiri oleh Masyarakat
Menurut Gus Ipul, digitalisasi bansos memungkinkan setiap masyarakat mengajukan diri sebagai penerima. Skema ini membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, terutama bagi warga yang selama ini belum tercatat dalam sistem.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ditentukan sistem berbasis data. Dengan demikian, pengajuan mandiri tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bansos, melainkan akan melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat.
Pendekatan ini diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang memenuhi kriteria.
Penurunan Tingkat Kesalahan Data
“Alhamdulillah dengan adanya uji coba di Banyuwangi kita semakin tahulah memang ada bansos-bansos yang belum tepat sasaran. Yang error-eror ini kita perbaiki. Ada penurunan error itu ya. Sekarang tinggal hanya 28 persen errornya. Mudah-mudahan nanti dengan digitalisasi bansos ini erornya sudah di bawah 10 persen,” kata Gus Ipul.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam perbaikan data penerima bansos. Pemerintah menilai capaian ini menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu mengurangi kesalahan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Target penurunan error di bawah 10 persen menjadi indikator keberhasilan transformasi sistem bansos. Kemsos optimistis target tersebut dapat dicapai seiring penyempurnaan teknologi dan peningkatan kualitas data.
Harapan Penyaluran Lebih Tepat Sasaran
Dengan sistem digital yang terus disempurnakan, Kemsos berharap penyaluran bansos ke depan dapat berjalan lebih adil dan transparan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran perlindungan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Digitalisasi juga diharapkan mempermudah pengawasan, baik oleh pemerintah maupun publik. Dengan data yang terbuka dan terintegrasi, potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat ditekan sejak dini.
Ke depan, Kemsos menargetkan sistem bansos digital menjadi fondasi utama kebijakan perlindungan sosial nasional yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan.