Pengamat: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi untuk Jaga Kurs Rupiah
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata berpandangan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dilakukan demi mengamankan nilai tukar rupiah atas dolar AS sekaligus menekan beban APBN.
"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujar Bonti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menerangkan bahwa harga Pertamax yang termasuk dalam BBM nonsubsidi pada prinsipnya bergerak mengikuti tren harga minyak global dan kurs rupiah.
Apabila kedua komponen tersebut terus tertekan dalam periode yang relatif panjang, pemerintah mau tidak mau harus mengambil langkah penyesuaian demi menghindari beban fiskal yang semakin berat.
Bonti menganggap keputusan pemerintah yang sempat menahan harga pada beberapa bulan ke belakang layak dipuji lantaran mampu memberikan perlindungan ekonomi dan psikologis bagi warga.
Namun ia melihat bahwa penundaan penyesuaian harga yang terlalu lama justru akan melipatgandakan beban yang mesti dipikul oleh negara serta korporasi energi.
Ia juga mengemukakan bahwa mempertahankan harga BBM nonsubsidi di bawah nilai keekonomiannya secara berkepanjangan berisiko mengganggu arus kas sekaligus memperbesar nilai kompensasi energi.
Oleh sebab itu, perubahan harga dipandang sebagai opsi yang rasional demi menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan negara.
"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Ia turut menyebutkan bahwa potensi resistensi atau gejolak sosial dari kenaikan harga Pertamax cenderung lebih minim ketimbang jika pemerintah menaikkan tarif BBM bersubsidi.
Alasannya adalah para konsumen Pertamax mayoritas merupakan kalangan masyarakat yang mempunyai alternatif serta fleksibilitas lebih tinggi dalam mengelola konsumsi energinya.
Pandangan yang mirip turut diutarakan oleh Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo.
Ia menyatakan bahwa lembaganya dapat mengerti bahwa fluktuasi harga minyak internasional serta nilai tukar rupiah atas dolar AS sangat memengaruhi harga BBM nonsubsidi.
Rio pun mendesak agar kebijakan naiknya harga Pertamax ini dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan yang dapat dinikmati langsung oleh pelanggan.
Ia berpendapat bahwa publik berhak mendapatkan mutu produk sekaligus kualitas pelayanan yang sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.
Ia menggarisbawahi bahwa para pembeli berhak memperoleh garansi mutu BBM, kelancaran akses, kepastian distribusi, ketepatan takaran pompa, hingga servis yang optimal di tiap-tiap SPBU.
"Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.