Krisis Populasi, Korea Selatan Kembangkan Sektor Militer Pintar AI

JAKARTA - Merosotnya angka kelahiran akhir-akhir ini memicu penyusutan jumlah populasi usia produktif secara signifikan, yang berimbas langsung terhadap ketersediaan calon personel militer negara.

Sebagai solusi atas permasalahan pelik tersebut, jajaran otoritas di sana mulai mengakselerasi pembaruan lini pertahanan dengan bertumpu pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Negara Korsel bahkan menggelontorkan modal investasi sebesar 40 miliar won atau setara Rp 474 miliar demi mematangkan penerapan teknologi AI dalam ekosistem militer mereka.

Langkah strategis ini diumumkan melalui peluncuran "Proyek Dukungan Komersialisasi Cepat Aplikasi Kecerdasan Buatan", yaitu sebuah program terpadu guna menyerap teknologi AI dari sektor komersial ke dalam operasional militer.

Kebijakan ini merupakan bagian dari sasaran jangka panjang pertahanan mereka untuk merealisasikan konsep Smart Army, yakni jajaran militer modern yang memaksimalkan peran otomatisasi, armada tanpa awak, serta sistem cerdas untuk meminimalkan ketergantungan terhadap tentara manusia.

Lewat pelaksanaan program tersebut, pihak terkait menetapkan 20 rumpun penelitian yang diklasifikasikan ke dalam empat sektor utama.

Pada sektor pendukung pertempuran, kecerdasan buatan akan diaplikasikan demi memaksimalkan pemantauan wilayah perbatasan, kendali unit pengintai tanpa awak (drone), hingga perangkat penunjang keputusan yang mampu menyusun data secara cepat.

Komando militer setempat bahkan memprediksi bahwa di masa depan, di atas 75% tugas penjagaan di zona terdepan dapat ditunjang atau dialihkan sepenuhnya pada sistem berbasis AI.

Bukan itu saja, kemampuan AI turut dimanfaatkan guna memperkokoh manajemen internal di lingkungan militer.

Sistem pintar ini mencakup fungsi penanganan cepat bagi prajurit yang terluka, tata kelola logistik secara cerdas, sistem keamanan otomatis di lingkungan barak, hingga pendeteksian dini terhadap kerusakan alutsista.

Pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga diproyeksikan sanggup meningkatkan efisiensi operasional harian.

Mulai dari pengelolaan anggaran pertahanan negara, manajemen rantai pasok sektor industri militer, hingga efisiensi penggunaan energi di berbagai pos pertahanan.

Tidak kalah penting, aspek pertahanan siber turut dijadikan prioritas utama.

Teknologi AI dikembangkan secara optimal guna mendeteksi gangguan siber, memetakan infiltrasi jaringan, memperkuat enkripsi data, serta meningkatkan kapabilitas dalam pertempuran siber modern.

Program pembaruan dalam skala besar ini merupakan bagian dari peta jalan pertahanan yang dinamakan Defense Reform 4.0 atau Reformasi Pertahanan 4.0.

Fase awal dari proyek ambisius ini ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun 2027 mendatang.

Berikutnya, pihak otoritas menargetkan pembentukan sekitar 90 unit tempur berbasis kecerdasan buatan sebelum tahun 2028 dimulai.

Selain itu, sebanyak 16 fasilitas latihan simulasi berteknologi pintar ditargetkan telah berfungsi penuh pada tahun 2032 guna mematangkan kecakapan prajurit di era modern.

Sebagai wujud keseriusan, porsi pembagian anggaran pertahanan untuk kebutuhan teknologi AI serta sistem tanpa awak dipastikan melonjak dari semula 15% menjadi 20% dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Walau dinilai memiliki prospek cerah, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa peralihan menuju sistem militer berbasis AI ini tidak akan lepas dari kendala.

Hambatan paling mendasar berada pada tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan riset teknologi.

Kucuran dana senilai 40 miliar won dipandang masih relatif minim apabila harus dibagi ke dalam 20 kategori riset yang masing-masing menuntut kajian mendalam tingkat tinggi.

Di samping masalah dana, faktor proteksi sistem juga menjadi poin yang sangat krusial.

Platform AI yang dioperasikan di wilayah konflik wajib mempunyai ketahanan yang kokoh dari serangan siber, upaya pembungkaman sinyal (jamming), hingga kondisi operasional yang ekstrem di lapangan.

Para ahli mengambil kesimpulan bahwa penerapan AI memang sangat membantu menekan dampak kekurangan populasi pada sistem pertahanan mereka.

Namun untuk periode jangka pendek, kecerdasan buatan dinilai masih akan menempati peran sebagai instrumen pembantu prajurit, dan belum dapat menggantikan posisi tentara manusia secara menyeluruh di medan perang.

Menghadapi tingkat kelahiran yang terus menyusut sebagai salah satu yang paling rendah di tingkat global, otoritas terkait tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain mempercepat langkah menuju era Smart Army berbasis AI.