BGN Tunjuk Peruri Bangun Sistem Informasi Digital Program Gizi Nasional
JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan melalui transformasi digital.
Badan Gizi Nasional (BGN) kini menyiapkan sistem informasi pemenuhan gizi nasional sebagai fondasi pengawasan dan distribusi program berskala besar tersebut. Proyek digitalisasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Pembangunan sistem informasi tersebut memiliki nilai anggaran Rp600 miliar dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pengadaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan dipercayakan kepada Perum Peruri sebagai pelaksana proyek. Langkah ini menandai keseriusan BGN dalam mengedepankan digitalisasi sebagai instrumen utama pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.
Baca JugaDeretan Mobil Hybrid Terbaru yang Resmi Meluncur di Indonesia 2025
Rencana pengadaan sistem informasi nasional
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikutip pada Selasa, 16 Desember 2025, rencana pengadaan tersebut tercatat dengan kode RUP 60685000 dan dibuat pada 22 Oktober 2025. Dalam rencana tersebut, BGN secara langsung menunjuk perusahaan yang akan menggarap proyek sistem informasi bernilai besar itu.
Penunjukan langsung ini dilakukan untuk mendukung percepatan implementasi digitalisasi program nasional yang telah berjalan luas. Sistem informasi pemenuhan gizi nasional dirancang sebagai tulang punggung pengelolaan data, distribusi, serta pengawasan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Penjelasan BGN terkait tujuan digitalisasi
Menanggapi proyek tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan akan difokuskan untuk mendukung digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis. “Peruri [perusahaan yang ditunjuk] tujuannya untuk digitalisasi Program MBG,” kata Dadan singkat kepada Bisnis.
Sebelumnya, Dadan juga telah menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran. Menurutnya, program berskala nasional dengan jangkauan luas memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Selain digitalisasi, pengawasan bersama juga menjadi fokus utama Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia. BGN menilai bahwa kolaborasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi dapat meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Yang pasti kami lakukan digitalisasi, pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.
Skala besar program makan bergizi gratis
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan capaian Program Makan Bergizi Gratis per 5 Desember 2025. Menurut Kepala Negara, program tersebut telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari. Capaian ini disebut sebagai salah satu implementasi logistik terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia.
“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa skala implementasi program ini bukan hanya besar dari sisi jumlah penerima manfaat, tetapi juga berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Menurutnya, distribusi makanan bergizi ke pelosok menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata bagi masyarakat.
Perbandingan dengan negara lain
Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Ia menyebut bahwa Brasil membutuhkan waktu sebelas tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sementara Indonesia mampu melampaui angka tersebut dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini,” ujar Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut.
Ia menambahkan bahwa pencapaian tersebut bukan sekadar kebanggaan angka semata, melainkan berdampak langsung pada kehidupan anak-anak penerima manfaat. Presiden menggambarkan bagaimana program ini membawa perubahan nyata bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan makanan bergizi.
“Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.
Digitalisasi sebagai fondasi keberlanjutan
Dengan skala program yang sangat besar, digitalisasi melalui sistem informasi nasional dinilai menjadi kebutuhan mendesak. BGN menargetkan sistem ini mampu mendukung transparansi, akurasi data penerima manfaat, serta pengawasan distribusi di lapangan. Penunjukan Peruri diharapkan dapat mempercepat realisasi sistem tersebut agar Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan akuntabel.
Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa program prioritas nasional tersebut tidak hanya menjangkau jutaan penerima manfaat, tetapi juga dikelola secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab.
Rekomendasi
