Registrasi SIM Card Pakai Scan Wajah Mulai Tahun Depan!
JAKARTA - Cara masyarakat membeli dan mengaktifkan nomor ponsel akan memasuki babak baru. Pemerintah bersama operator telekomunikasi tengah menyiapkan sistem registrasi SIM Card yang lebih ketat dan berbasis teknologi biometrik. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat keamanan data pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler yang kerap terjadi selama ini.
Selama bertahun-tahun, registrasi kartu SIM hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Namun, mekanisme tersebut dinilai belum cukup efektif untuk mencegah penggunaan identitas ganda maupun praktik jual beli data. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menambahkan teknologi pengenalan wajah sebagai lapisan keamanan baru dalam proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
Perubahan Sistem Registrasi Kartu SIM
Baca JugaPenyesuaian Harga iPhone 16 Pro Max Menarik Perhatian Konsumen Indonesia
Mulai tahun depan, masyarakat yang membeli nomor HP baru tidak lagi hanya diminta memasukkan data kependudukan. Registrasi SIM Card akan dilakukan dengan memanfaatkan biometrik pengenalan wajah yang dikombinasikan dengan NIK. Sistem baru ini dijadwalkan mulai berlaku penuh pada 1 Juli 2026.
Sebelum penerapan penuh tersebut, pemerintah memberikan masa transisi. Pada 1 Januari 2026, registrasi biometrik sudah bisa digunakan bersamaan dengan metode lama yang masih mengandalkan NIK dan Nomor Kartu Keluarga. Dengan demikian, pelanggan memiliki pilihan dalam proses pendaftaran selama masa awal implementasi.
"Sebetulnya secara sukarela dimulai semenjak 1 Januari 2026, jadi masyarakat akan menggunakan 2 metode, NIK dan no KK masih berlaku tapi juga biometrik tetap berjalan," kata Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir dalam Talkshow Registrasi Biometrik Face Recognition, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Pendekatan bertahap ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru tanpa mengganggu akses layanan telekomunikasi.
Masa Transisi dan Evaluasi Pelaksanaan
Selama enam bulan pertama penerapan dua sistem registrasi, pemerintah dan operator akan melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan memastikan teknologi biometrik dapat berjalan optimal di berbagai daerah serta tidak menimbulkan kendala bagi pelanggan.
Jika dalam masa evaluasi ditemukan hambatan teknis atau sosial, pemerintah membuka kemungkinan untuk meminta perpanjangan waktu sebelum penerapan penuh diberlakukan. Fleksibilitas ini dinilai penting agar kebijakan tidak justru menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan komunikasi.
Marwan menjelaskan bahwa registrasi biometrik hanya berlaku untuk pelanggan baru. Sementara itu, ketentuan satu nomor per operator tetap diberlakukan dalam sistem registrasi terbaru ini. Artinya, pelanggan tetap dibatasi kepemilikan nomor sesuai aturan yang telah berjalan sebelumnya.
Hingga saat ini, sistem registrasi biometrik telah melalui beberapa tahap uji coba. Tercatat sudah ada tiga kali uji coba yang dilakukan, termasuk live demo yang berlangsung pada periode Agustus hingga Oktober lalu. Hasil uji coba tersebut menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara luas.
Aturan Pemerintah yang Sedang Difinalisasi
Di sisi regulasi, pemerintah tengah merampungkan aturan yang menjadi dasar hukum penerapan registrasi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya menggelar konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa proses konsultasi publik untuk rancangan aturan tersebut telah selesai. Seluruh masukan dari berbagai pihak telah dicatat dan dimasukkan ke dalam dokumen rancangan.
Saat ini, Rancangan Peraturan Menteri tersebut masih dalam tahap harmonisasi, baik secara internal maupun eksternal, bersama Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini bertujuan memastikan aturan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan regulasi lain dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
"Jadi kalau lancar semuanya dalam waktu dekat Kita akan ditandatangani oleh Menteri (Komunikasi dan Digital)," dia menuturkan. Meski demikian, Edwin belum menyebutkan secara pasti kapan aturan tersebut akan resmi ditetapkan.
Dampak bagi Pelanggan Baru
Penerapan registrasi biometrik dengan pengenalan wajah diharapkan membawa sejumlah dampak positif. Sistem ini diyakini dapat meningkatkan validitas data pelanggan, mengurangi penyalahgunaan identitas, serta memperkuat keamanan ekosistem digital nasional.
Bagi pelanggan baru, proses registrasi akan melibatkan pemindaian wajah sebagai bagian dari verifikasi identitas. Data biometrik ini akan dikaitkan dengan NIK, sehingga setiap nomor yang terdaftar benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya. Dengan sistem ini, peluang penggunaan nomor anonim untuk tindak kejahatan diharapkan dapat ditekan.
Di sisi lain, pemerintah dan operator juga dituntut memastikan perlindungan data pribadi pelanggan. Keamanan penyimpanan dan pengelolaan data biometrik menjadi aspek krusial agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru tetap terjaga.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan tata kelola registrasi SIM Card yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi kepentingan publik di tengah semakin kompleksnya tantangan digital.
Dengan sistem baru yang segera diterapkan, pembelian nomor HP ke depan tidak lagi sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih tertib dan aman bagi semua pihak.
Rekomendasi
