Realisasi Belanja Program Prioritas Capai Rp 752,7 Triliun Hingga November 2025

Realisasi Belanja Program Prioritas Capai Rp 752,7 Triliun Hingga November 2025

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja belanja program prioritas pemerintah hingga akhir November 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Realisasi belanja program-program prioritas tercatat mencapai Rp 752,7 triliun atau setara 81,2% dari total pagu anggaran sebesar Rp 927,2 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pemerintah untuk program prioritas masih berada pada jalur yang sesuai rencana atau on track.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa capaian ini menjadi indikator bahwa pemerintah berhasil menyalurkan anggaran sesuai target dan mendukung berbagai program strategis yang telah ditetapkan. 

Baca Juga

BEI Catat Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20 Juta Rekor Baru

“Program-program yang sifatnya regular penyerapannya memang lebih cepat, dan sudah banyak yang hampir mencapai 90% lebih,” ujar Suahasil.

Program-Program Regular Menjadi Andalan Penyerap Anggaran Cepat

Program-program yang bersifat regular memang menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian serapan anggaran yang tinggi. Beberapa program telah mendekati tingkat serapan di atas 90%, menunjukkan efektivitas alokasi dan pelaksanaan anggaran. Contohnya, program Keluarga Harapan (PKH) telah terserap sebesar Rp 28,1 triliun atau 98% dari pagu, menunjukkan dukungan pemerintah yang konsisten bagi keluarga pra-sejahtera.

Selain itu, program PIP/KIP Kuliah dan berbagai beasiswa lainnya mencapai Rp 25,3 triliun atau 91%, Kartu Sembako/BPNT terealisasi Rp 41,7 triliun atau 95%, serta Bantuan Iuran PBI JKN mencapai Rp 44,8 triliun atau 96%. Data ini menggambarkan bahwa program-program sosial yang menyentuh langsung masyarakat mampu terserap dengan cepat dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.

Beberapa Program Belum Optimal Namun Tetap Terencana

Meski sebagian besar program prioritas menunjukkan serapan tinggi, masih ada beberapa program yang tingkat penyerapannya relatif rendah. Salah satunya adalah program Sekolah Rakyat, yang baru terserap 22% dari pagu Rp 10,2 triliun atau sekitar Rp 2,3 triliun. 

Wakil Menteri Keuangan menjelaskan bahwa rendahnya realisasi ini disebabkan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. “Sekolah Rakyat ini relatif rendah karena sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya yang akan berlanjut tahun depan. Jadi serapan tahun ini baru untuk uang muka,” jelas Suahasil.

Selain itu, proyek-proyek yang bersifat tunda bayar, seperti pembangunan bendungan, irigasi, sarana prasarana jalan dan jembatan, juga mencatat realisasi lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian besar proyek fisik telah selesai, tetapi pencairan anggarannya masih menunggu penyelesaian administrasi pembayaran. Menurut Suahasil, rata-rata proyek tersebut sudah dikerjakan, sehingga pemerintah optimistis realisasi anggaran akan mendekati 90% menjelang akhir tahun.

Strategi Pengelolaan Anggaran untuk Mendukung Program Prioritas

Realisasi belanja program prioritas yang mencapai lebih dari 80% menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola anggaran secara efisien, terutama pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Pengelolaan yang tepat ini juga mencerminkan koordinasi yang baik antara kementerian/lembaga dan pemerintah pusat dalam mengeksekusi program prioritas.

Wakil Menteri Keuangan menekankan pentingnya mengatur alokasi belanja sesuai dengan karakteristik program. Program regular yang mudah diserap dapat digunakan untuk memastikan pencapaian target jangka pendek, sementara program yang bersifat proyek infrastruktur, yang memerlukan proses panjang, tetap memerlukan pemantauan untuk memastikan realisasi anggaran tidak tertunda.

Dampak Positif Terhadap Masyarakat dan Ekonomi

Tingkat serapan yang tinggi pada program-program prioritas membawa dampak positif langsung kepada masyarakat. Program PKH, PIP/KIP Kuliah, Kartu Sembako, serta PBI JKN memberikan perlindungan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Realisasi anggaran ini juga mendorong konsumsi domestik dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan, meskipun penyerapannya tertunda karena administrasi, memiliki dampak jangka panjang. Pembangunan sekolah, bendungan, irigasi, dan sarana prasarana transportasi akan meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Optimisme Pemerintah Menjelang Akhir Tahun

Dengan kondisi saat ini, pemerintah optimistis bahwa realisasi anggaran untuk program prioritas akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Langkah-langkah pemantauan, evaluasi, dan percepatan pencairan anggaran diharapkan mampu memastikan seluruh program prioritas terserap sesuai target, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Realisasi belanja program prioritas hingga November 2025 sebesar Rp 752,7 triliun atau 81,2% dari total pagu menegaskan bahwa pemerintah mampu menyalurkan anggaran secara efektif. 

Meskipun ada beberapa program yang masih menunggu pencairan atau bersifat proyek fisik jangka panjang, pemerintah tetap optimistis seluruh program akan on track menjelang akhir tahun. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, diharapkan program prioritas ini tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.