KPAI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program MBG di Wilayah 3T
JAKARTA - Upaya pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga tersebut menilai perlu adanya penajaman sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok paling rentan, khususnya anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
KPAI meminta agar pemerintah tidak menerapkan pendekatan seragam dalam pelaksanaan MBG, melainkan memprioritaskan daerah yang selama ini menghadapi persoalan rawan pangan dan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keadilan akses gizi bagi seluruh anak Indonesia.
Fokus Awal di Daerah Rawan Pangan
Baca JugaAudit Lingkungan Tuntas, ESDM Bersiap Pulihkan Izin Operasi Gag Nikel
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa wilayah 3T seharusnya menjadi titik awal pelaksanaan Program MBG pada 2026. Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan atau daerah dengan infrastruktur memadai.
"Prioritaskan wilayah 3T. Fokuskan tahap awal pada daerah rawan pangan dan kerentanan ekonomi tinggi," ujar Jasra Putra, Selasa (27/1/2026).
Ia menilai, tanpa kebijakan afirmatif yang jelas, program nasional berisiko tidak menyentuh anak-anak yang justru paling membutuhkan intervensi gizi.
Evaluasi Tata Kelola Dapur SPPG
Selain soal pemerataan sasaran, KPAI juga menyoroti aspek tata kelola pelaksanaan Program MBG, khususnya pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jasra Putra menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan.
Menurutnya, kualitas dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam program yang menyasar jutaan anak tersebut. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melibatkan kantin sekolah yang telah memiliki sertifikasi kelayakan.
"Cegah kontaminasi silang dengan mempertimbangkan model pemberdayaan kantin sekolah yang tersertifikasi," kata Wakil Ketua KPAI.
Libatkan Anak dalam Evaluasi Program
KPAI juga menekankan pentingnya melibatkan anak sebagai subjek utama dalam evaluasi Program MBG. Keterlibatan ini dinilai dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat penerimaan anak terhadap menu dan pelaksanaan program di lapangan.
"Libatkan anak dalam perencanaan menu dan survei umpan balik untuk memberikan rasa aman," ujar Jasra Putra.
Ia menilai pendekatan partisipatif akan membantu pemerintah menyesuaikan menu dan metode distribusi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi anak, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap program.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Dalam pelaksanaannya, Program MBG tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas sektor. KPAI menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, sekolah, hingga masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin kualitas gizi dan higienitas makanan.
"Edukasi gizi yang komprehensif juga penting. Tanamkan pola hidup bersih dan sehat, bukan sekadar mengirim ribuan paket makanan," katanya.
Menurut KPAI, pendekatan edukatif harus berjalan seiring dengan distribusi makanan agar dampak program tidak bersifat jangka pendek semata.
Kanal Pengaduan Harus Mudah Diakses
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian KPAI. Lembaga ini mengimbau pemerintah menyediakan kanal pengaduan Program MBG yang mudah diakses oleh masyarakat dan orang tua. Kanal tersebut dinilai penting untuk menampung laporan terkait kualitas makanan, distribusi, maupun potensi pelanggaran di lapangan.
"Sediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan orang tua," pungkas Wakil Ketua KPAI.
Dengan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, KPAI berharap perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan transparan.
Capaian Program MBG Hingga Januari 2026
Berdasarkan data hingga 19 Januari 2026, tercatat sebanyak 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri di berbagai daerah. Program MBG juga telah menjangkau sekitar 58,3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Untuk mendukung operasional program tersebut, dana operasional harian yang digelontorkan mencapai Rp855 miliar. Angka ini mencerminkan skala besar Program MBG sekaligus menuntut tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada keselamatan penerima manfaat.
KPAI berharap, dengan prioritas yang jelas pada wilayah 3T, penguatan tata kelola, serta keterlibatan berbagai pihak, Program Makan Bergizi Gratis dapat benar-benar menjadi instrumen pemenuhan hak anak atas gizi yang layak dan aman.
Rekomendasi
