Strategi OJK Sinkronkan Pasar Modal RI dengan Standar Global MSCI

Strategi OJK Sinkronkan Pasar Modal RI dengan Standar Global MSCI

JAKARTA - Pasar modal Indonesia tengah memasuki fase krusial dalam upaya meningkatkan daya tarik bagi investor mancanegara. Di tengah dinamika indeks global, langkah penyelarasan dengan standar internasional menjadi harga mati bagi otoritas untuk menjamin kredibilitas bursa domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengambil langkah proaktif untuk menjawab kriteria transparansi yang ditetapkan oleh Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI), demi memastikan emiten tanah air tetap kompetitif dalam radar investasi dunia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat transparansi, tata kelola, dan integritas pasar modal Indonesia sejalan dengan berbagai persyaratan yang disampaikan oleh MSCI. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan bagian dari reformasi struktural untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat, akuntabel, dan tepercaya bagi seluruh pemangku kepentingan.

Transparansi Struktur Kepemilikan dan Pengungkapan Data Publik

Baca Juga

Lewat Pameran Wewangian Perfume Pop Market 2026, Bank Mandiri Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan

Sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan, OJK bersama regulator bursa telah memulai kebijakan keterbukaan informasi yang lebih mendalam sejak awal tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK telah menyiapkan berbagai langkah bersama Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal untuk meningkatkan transparansi.

Salah satu implementasi konkret adalah publikasi data kepemilikan saham secara lebih komprehensif pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 2026, termasuk pengungkapan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% berdasarkan kategori investor. "Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi dan mendukung pengambilan keputusan investor," ujarnya dalam keterangan resmi.

Adopsi Praktik Internasional dalam Struktur Saham Minoritas

OJK juga menunjukkan sikap kooperatif terhadap masukan teknis yang diberikan oleh MSCI terkait rincian kepemilikan saham minoritas. Transparansi pada level ini dianggap krusial untuk mendeteksi konsentrasi kepemilikan yang tersembunyi. OJK berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham dengan porsi di bawah lima persen yang disertai dengan kategori investor dan struktur kepemilikan.

Regulator memastikan seluruh pengungkapan tersebut dilakukan sejalan dengan praktik terbaik internasional (best practices). "Kami berkomitmen untuk memenuhi seluruh penyesuaian tersebut sesuai dengan best practice internasional," kata Mahendra. Dengan standar ini, investor global diharapkan memiliki pandangan yang lebih jernih mengenai siapa sebenarnya pengendali di balik sebuah emiten.

Standarisasi Free Float dan Kebijakan Exit bagi Emiten

Selain masalah transparansi data, aspek likuiditas saham juga menjadi perhatian serius. Mahendra menyampaikan bahwa SRO pasar modal akan menerbitkan ketentuan mengenai free float minimum sebesar 15 persen dengan penerapan transparansi yang baik. Aturan ini bertujuan agar saham-saham yang tercatat di bursa memiliki jumlah peredaran di publik yang cukup, sehingga meminimalisir risiko manipulasi harga.

Pengawasan atas implementasi kebijakan ini juga akan diperketat. OJK akan menetapkan exit policy bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Langkah tegas ini diambil agar bursa Indonesia hanya dihuni oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap regulasi. Selain itu, OJK akan meminta SRO untuk memberikan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) emiten pasar modal kepada MSCI.

Agenda Reformasi Berkelanjutan dan Potensi Investasi

Mahendra menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi berkelanjutan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pasar modal Indonesia. Proses ini dikawal secara langsung melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. "Ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung agar seluruh proses ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu," tegasnya.

Bagi OJK, sorotan dari MSCI justru merupakan indikator positif bahwa saham-saham Indonesia masih sangat diminati oleh pasar global. Masukan dari MSCI menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. "Apa pun respons dari MSCI terhadap penyesuaian yang sedang dikaji, kami akan memastikan bahwa penyesuaian lebih lanjut, jika diperlukan, akan dilaksanakan sampai final sehingga dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI," kata Mahendra.

Mitigasi Risiko dan Stabilisasi Indeks Harga Saham Gabungan

Di sisi lain, regulator tetap waspada terhadap volatilitas pasar yang terjadi di awal tahun 2026. OJK terus memantau perkembangan pasar secara berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor risiko domestik dan global. Pengawasan intensif dilakukan untuk memastikan pergerakan IHSG tetap berada dalam koridor yang wajar dan tidak terdistorsi oleh kepanikan pasar yang tidak berdasar.

Dalam rangka menjaga stabilitas pasar, OJK bersama BEI telah menyiapkan dan dapat mengoptimalkan sejumlah instrumen kebijakan. Beberapa instrumen tersebut antara lain mekanisme buyback saham tanpa RUPS, trading halt, serta penyesuaian batasan Auto Rejection Bawah (ARB). Strategi ini disiapkan sebagai jaring pengaman jika terjadi gejolak luar biasa yang mengancam ketahanan pasar modal nasional.

Sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan, OJK berkomitmen menjaga kepastian kebijakan dan konsistensi reformasi untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap kredibel dan kompetitif di kancah global. Upaya penguatan transparansi ini diharapkan menjadi katalisator bagi masuknya aliran modal asing yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.