Trump Kucurkan Dana Rp12,6 Triliun Demi Lindungi Industri Batubara
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan dana investasi dalam jumlah besar yakni menyentuh angka 700 juta dolar AS (atau berkisar Rp12,6 triliun) demi memberikan sokongan bagi lini sektor batu bara, terkhusus dalam rangka mempertahankan eksistensi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, sektor industri pertambangan batu bara, hingga mendanai agenda pembangunan unit terminal ekspor yang baru.
"Investasi 700 juta dolar AS, yang saya umumkan hari ini, akan melindungi 14 PLTU dan 42 tambang batubara, juga untuk membangun dua PLTU baru dan satu terminal ekspor baru yang sangat besar," kata Trump di Gedung Putih, Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (4/6).
Suntikan kucuran dana segar tersebut bakal memberikan andil besar dalam membantu menyelamatkan setidaknya lebih dari 14.000 ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah Amerika Serikat, ia memberikan imbuhan, sekaligus diklaim sanggup menekan besaran pengeluaran biaya listrik warga masyarakat Amerika hingga menyentuh angka 50 billion dolar AS (atau berkisar Rp903 triliun).
Tepat pada momen Maret 2025 yang lalu, Trump sempat mengobral sebuah janji politik untuk membangkitkan kembali gairah sektor industri batu bara di kawasan Amerika Serikat demi mendongkrak level daya saing global terhadap negara China, yang mana notabene mayoritas sektor pembangkit listriknya bertumpu kuat pada bahan batu bara.
Dirinya pun memberikan pelimpahan otoritas penuh kepada segenap jajaran birokrasi pemerintahannya agar secepatnya mengawali roda produksi energi yang disebut oleh dirinya sendiri sebagai "batu bara yang indah dan bersih".
Memasuki periode April di tahun yang sama, Trump meresmikan pemberlakuan empat aturan berupa perintah eksekutif yang dialokasikan khusus untuk memulihkan kembali gairah industri pertambangan batu bara sekaligus menggenjot angka produksi energi nasional.
Melalui instruksi perintah yang pertama, Trump melayangkan instruksi kepada seluruh jajaran departemen serta lembaga federal AS guna menghapuskan bermacam-macam bentuk regulasi yang dinilai mendiskriminasi sektor industri batu bara sekaligus mencabut langkah kebijakan moratorium sewa yang sempat menghalangi jalannya proyek-proyek baru batu bara di atas area lahan milik Amerika.
Untuk instruksi perintah yang kedua, langkah strategis yang diambil yakni berupa penerapan kebijakan moratorium terhadap deretan regulasi dari era masa pemerintahan Joe Biden yang dinilai memiliki potensi mengancam kelangsungan operasional PLTU batu bara hingga terancam gulung tikar ditutup.
Selanjutnya pada instruksi perintah yang ketiga, fokus perhatian Trump diarahkan penuh untuk memperkokoh aspek keamanan serta tingkat keandalan dari sistem jaringan listrik dengan jalan memastikan bahwasanya regulasi jaringan wajib lebih mengutamakan jalannya produksi serta transmisi energi yang aman serta berjalan efektif, ketimbang melaksanakan aturan yang dipandang menyudutkan batu bara ataupun bahan bakar fosil yang lainnya.
Pada aturan perintah eksekutif yang keempat, pihak Departemen Kehakiman AS diminta secara khusus untuk mengusut secara tuntas serta melangsungkan tindakan tegas terhadap regulasi kelompok "kiri radikal" di sejumlah wilayah negara bagian besutan Partai Demokrat, yang ditengarai melancarkan diskriminasi terhadap batu bara melalui kebijakan yang dipandang berlawanan arah dengan konstitusi.
