Kawal Isu Nasional, Aliansi Mahasiswa Majalengka Demo Hari Ini
MAJALENGKA - Gabungan aliansi mahasiswa beserta elemen masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengonsepkan rencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di pelataran halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka pada hari Senin (15/6/2026).
Agenda aksi yang mengusung tema besar #MajalengkaBergerak tersebut bertransformasi menjadi salah satu bagian dari jadwal demo hari ini yang diproyeksikan bakal bergulir mulai pukul 13.00 WIB.
Kisaran sebanyak 200 orang peserta yang bersumber dari unsur mahasiswa, jajaran organisasi kemahasiswaan, serta kalangan masyarakat umum diestimasikan bakal hadir memadati lokasi aksi tersebut.
Rombongan massa aksi dikabarkan bakal mengenakan pakaian jas almamater serta beraneka atribut organisasi masing-masing selaku penanda identitas resmi dari peserta.
Ketua BEM Universitas Majalengka atau UNMA, Nendi Nurdiana, mengutarakan bahwa jalannya aksi tersebut digulirkan selaku wujud penyaluran aspirasi terhadap rentetan problematika di kancah nasional.
Berdasarkan sudut pandang Nendi, sejumlah kebijakan yang ditelurkan oleh pihak pemerintah dinilai memberikan imbas efek secara langsung bagi jalannya roda kehidupan masyarakat.
"Dalam aksi yang kami lakukan ada beberapa tuntutan yang menjadi fokus utama untuk disampaikan kepada wakil rakyat," kata Nendi, Kamis (14/6/2026).
Nendi menuturkan, rombongan massa aksi bakal membawa total lima butir tuntutan utama untuk diserahkan kepada pihak DPRD Kabupaten Majalengka dalam momentum demo mahasiswa hari ini.
Butir tuntutan tersebut di antaranya mencakup poin desakan agar pihak pemerintah memangkas aktivitas pemborosan dana APBN serta melangsungkan agenda evaluasi menyeluruh terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Di samping menyoroti variabel APBN dan MBG, kalangan mahasiswa juga ikut menguliti potret kondisi perekonomian nasional.
Massa aksi melayangkan desakan kepada pihak pemerintah untuk secepatnya menanggulangi fenomena melonjaknya harga komoditas BBM serta melemahnya nilai kurs mata uang rupiah.
"Segera mengatasi melonjaknya harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah," ujarnya.
Pihak mahasiswa juga menuntut pertanggungjawaban dari Presiden beserta jajaran pemerintah sekaligus mendesak dilakukannya evaluasi atas kebijakan publik yang dipandang merugikan hajat hidup rakyat.
Nendi menjabarkan, bergulirnya aksi ini bertindak selaku instrumen bagi mahasiswa untuk memperingatkan pemerintah agar bersedia menaruh kembali kepentingan publik di atas skala prioritas utama.
"Harapan daripada aksi dan perjuangan yang kami lakukan, pemerintah segera sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat untuk dapat mementingkan kepentingan rakyat, bukan golongan," katanya.
Rencana jalannya aksi demo 15 Juni 2026 di Majalengka ini bakal dipusatkan sepenuhnya di area halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.
Gerakan aksi tersebut diklaim bertindak sebagai wadah bagi mahasiswa serta warga untuk menyuarakan rasa keresahan atas lahirnya kebijakan nasional yang dirasa belum berpihak kepada rakyat kecil.
Nendi menaruh harapan besar agar pihak pemerintah pusat bersedia untuk lebih membuka diri terhadap bermacam kritik serta aspirasi yang tengah berkembang di tengah lingkaran masyarakat.
Menurut pandangan Nendi, setiap butir aspirasi dari warga perlu direspons secara bersungguh-sungguh lantaran menyangkut perihal arah haluan kebijakan negara.
"Harapannya Pemerintah Republik Indonesia berbenah dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," katanya.
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Jawa Barat, H. Sutrisno, melayangkan imbauan kepada segenap pihak agar senantiasa menghormati jalannya aksi serta penyampaian kritik dari mahasiswa.
Sosok mantan Bupati Majalengka selama dua periode tersebut memandang bahwa kalangan mahasiswa mengantongi hak penuh untuk menyalurkan buah pemikiran mereka terhadap problematika pelik yang tengah dihadapi masyarakat.
"Berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pemikirannya. Asal tidak anarkis," kata Sutrisno, Senin (15/6/2026).
Sutrisno menjabarkan, hembusan kritik dari mahasiswa sepatutnya tidak diposisikan sebagai sebuah bentuk ancaman bagi kelangsungan pemerintah.
Berdasarkan penilaian Sutrisno, gaung suara mahasiswa memegang bagian penting dari kehidupan sistem demokrasi yang wajib diberikan ruang terbuka.
Sutrisno membaca bahwa mayoritas persoalan yang tengah dikuliti oleh mahasiswa sesungguhnya juga dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat luas.
Rentetan problem itu meliputi dinamika kondisi ekonomi, sulitnya ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga bermacam kebijakan publik yang dirasa perlu dilewatkan dalam fase evaluasi.
"Mereka juga memikirkan masa depan bangsa. Karena itu apa yang disampaikan perlu didengar dan dijadikan bahan evaluasi," ujarnya.
Menurut pendapat Sutrisno, tiap butir ketetapan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini bakal memberikan dampak bagi nasib generasi penerus di masa mendatang.
Maka dari itu, sumbangsih suara dari kalangan anak muda wajib diikutsertakan ke dalam ruang dialog perumusan kebijakan publik.
Sutrisno menaruh harapan agar agenda penyampaian aspirasi di wilayah Majalengka ini dapat berjalan dengan kondusif serta damai.
Sutrisno juga memberikan pesan pengingat agar jajaran mahasiswa tetap memprioritaskan landasan argumentasi ilmiah serta sokongan data yang valid dalam menyuarakan kritikan.
Berdasarkan sudut pandang Sutrisno, jalinan dialog yang sehat antara pihak pemerintah dengan mahasiswa teramat krusial demi memelihara mutu kualitas dari sistem demokrasi.
Ruang dialog tersebut juga teramat diperlukan agar setiap produk kebijakan publik tetap konsisten berpihak pada pemenuhan kemaslahatan rakyat.
"Yang tua mungkin tinggal menunggu panggilan Yang Maha Kuasa. Tetapi mereka yang muda inilah yang akan melanjutkan dan memimpin bangsa ke depan. Maka wajar kalau mereka ikut memikirkan arah kebijakan negara," pungkasnya.
Rencana pergerakan aksi di kantor DPRD Majalengka ini memperlihatkan indikator bahwa mahasiswa masih mempercayai lembaga parlemen di daerah selaku lini kanal penyaluran kritik.
Lewat perantara aksi tersebut, mahasiswa menaruh harapan agar butir tuntutan mereka tidak sekadar ditampung secara formalitas administratif belaka, melainkan dapat diteruskan sebagai materi evaluasi kebijakan.
Arah aspirasi dari mahasiswa serta warga Majalengka tersebut utamanya ditargetkan pada sektor isu ekonomi, tata kelola anggaran keuangan negara, hingga program kerja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pelaksanaan aksi damai serta ruang dialog terbuka bertransformasi menjadi kunci utama agar aktivitas penyampaian pendapat tetap bergulir dengan tertib, sekaligus menyajikan ruang bagi pemerintah dalam merespons keresahan publik.
