Pemkot Makassar Jadikan Medsos Kanal Peringatan Dini Lewat Lontara+

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai sistem peringatan dini melalui ekosistem Lontara+, yakni aplikasi yang dirancang untuk menguatkan layanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem dalam keterangannya di Makassar, Jumat, menuturkan bahwa medsos kini bukan sekadar kanal humas konvensional satu arah, melainkan ruang vital untuk memantau dinamika publik secara sigap.

"Medsos tidak lagi menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi, tetapi sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pendekatan ini memungkinan pemerintah mendeteksi potensi masalah lebih awal, sehingga setiap isu bisa segera direspons sebelum berubah menjadi krisis komunikasi publik berskala besar.

Hal tersebut juga diutarakan Roem saat mengisi sesi sebagai narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terselenggara dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Kota Medan, Kamis (2/7).

Pemkot Makassar turut memberikan atensi khusus pada keberadaan berbagai akun informasi lokal yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik.

Menurutnya, akun-akun tersebut tidak patut sekadar dianggap sebagai tantangan, melainkan harus diposisikan sebagai mitra strategis guna memperluas jangkauan informasi pemerintah.

“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” ucapnya.

Melalui langkah ini, Pemkot Makassar berupaya menciptakan pola komunikasi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, serta ekosistem digital lokal, salah satunya dengan memanfaatkan medsos untuk mensosialisasikan fasilitas publik, layanan kota, hingga program prioritas pemerintah.

Muhammad Roem lebih lanjut menjelaskan bahwa seluruh integrasi data digital, mencakup data layanan publik dan dinamika medsos, bermuara ke dashboard Wali Kota Makassar yang berfungsi sebagai instrumen krusial dalam membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.

Menurutnya, ekosistem digital tersebut juga membantu Pemkot Makassar dalam meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik, sehingga melalui komunikasi terbuka dan berbasis kepercayaan, setiap kebijakan baru dapat diterima lebih baik oleh masyarakat.

Dengan berpartisipasi dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemkot Makassar memperlihatkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, memperbaiki kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan layanan yang lebih adaptif bagi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Forum ini sekaligus menjadi wadah berbagi praktik baik antar-pemerintah kota di Indonesia untuk membangun ketahanan informasi, menguatkan kapasitas komunikasi pemerintah, serta mendorong pelayanan publik yang lebih responsif di era digital.