Atasi Defisit, Cisem II Hubungkan Pasokan Gas Jatim ke Jawa Barat
JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas) berpendapat bahwa beroperasinya Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) dapat menanggulangi defisit pasokan gas bumi di area Jawa Barat.
Fari Akhdiar Rachmad selaku Kepala Distrik Tegalgede Pertamina Gas menyampaikan, kehadiran Cisem II bakal menyatukan jaringan pipa gas nasional agar pasokan dari Jawa Timur dapat dialirkan ke area yang kekurangan.
"Intinya, kalau Cisem ini sudah nyambung, jadi semua terintegrasi. Tinggal nanti gas yang berlebih dari Jawa Timur bisa dialirkan ke Jawa Barat," ujar Fari di Stasiun Kompresor Gas Distrik Tegalgede, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (8/7/2026).
Ia menambahkan, tambahan pasokan itu diharapkan bisa mencukupi keperluan gas industri yang belakangan ini sempat kekurangan, terutama di area Jawa Barat.
"Pada akhirnya, kebutuhan yang sempat shortage (mengalami kelangkaan), bisa dicukupi dengan hal itu," kata Fari.
Di waktu yang sama, Sulthani Adil Mangatur selaku Corporate Secretary Pertamina Gas memaparkan, Stasiun Kompresor Gas (SKG) Distrik Tegalgede dibekali dengan 4 unit kompresor yang berkapasitas masing-masing berkisar 70-75 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).
Melalui fasilitas tersebut, total kapasitas pengaliran gas dapat menyentuh angka 280-300 MMSCFD.
Sementara itu, kemampuan pipa transmisi dari SKG menuju ke pelanggan mencapai kisaran 350 MMSCFD.
"Jadi, kami masih bisa untuk 90 persen dari kapasitas pipa itu," ujar Sulthani.
Sebelumnya, nilai jual gas bagi sektor industri di area Jawa Barat, Banten, Bekasi, dan Jakarta sempat melonjak lantaran menyusutnya produksi gas pada beberapa lapangan di area Jawa bagian barat.
Imbasnya, pasokan gas industri di area itu terpaksa dipenuhi lewat liquefied natural gas (LNG) yang dipasok dari luar Jawa, seperti Papua, Sulawesi, serta Kalimantan.
Pemanfaatan LNG tersebut mendongkrak biaya angkut dan regasifikasi, sehingga nilai jual gas yang ditanggung industri sempat menyentuh angka 20-23 dollar AS per MMBTU.
Situasi ini menaikkan biaya operasional pabrik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait kelangsungan bisnis mereka.
Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan nilai jual LNG bagi sektor industri sebesar 13 dollar AS per MMBTU demi menjaga kemampuan bersaing industri nasional sekaligus menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, langkah ini diputuskan lantaran pemerintah mengutamakan keberadaan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," kata Bahlil.
