Pemerintah Perkuat Infrastruktur Digital di Daerah Terdepan 3T

Pemerintah Perkuat Infrastruktur Digital di Daerah Terdepan 3T

JAKARTA - Di era digital saat ini, akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang dikenal dengan istilah 3T.

Wilayah 3T memiliki karakteristik tersendiri, dengan populasi yang relatif kecil dan aktivitas ekonomi yang belum berkembang pesat. Kondisi ini membuat pengembangan infrastruktur digital di daerah tersebut kurang menarik secara bisnis bagi operator telekomunikasi swasta, sehingga akses digital masih jauh dari kata merata.

Peran Pemerintah Melalui BAKTI dalam Pengembangan Infrastruktur Digital

Baca Juga

Simak! Panduan Lengkap Cara Cek Penerima BSU Kemenag Melalui Aplikasi Simpatika

Menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto, menjelaskan bahwa pemerintah membangun infrastruktur digital di wilayah 3T dengan dukungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

“Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Kominfo, pemerintah hadir membangun BTS dan menyediakan akses internet di daerah-daerah 3T,” ujar Boni.

BAKTI berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah yang secara bisnis dianggap kurang menguntungkan, agar masyarakat di daerah tersebut tidak tertinggal dalam menikmati kemajuan teknologi digital.

Perbedaan Pendekatan antara Wilayah Ekonomi Tinggi dan Daerah 3T

Menurut Boni, di wilayah dengan nilai ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur digital umumnya dilakukan oleh operator telekomunikasi karena potensi bisnis yang menjanjikan. “Ketika BTS dan infrastruktur internet dibangun, otomatis masyarakat terkoneksi dan berbagai kegiatan ekonomi digital bisa tumbuh,” tuturnya.

Namun di daerah 3T, hal tersebut tidak berlaku. Dengan bisnis yang kurang menguntungkan, operator cenderung enggan melakukan investasi besar untuk membangun infrastruktur digital di wilayah-wilayah tersebut. Padahal, masyarakat di sana juga sangat membutuhkan akses internet untuk meningkatkan kualitas hidup dan ikut serta dalam perkembangan ekonomi digital nasional.

Manfaat Infrastruktur Digital untuk Masyarakat 3T

Pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T tidak hanya soal menyediakan jaringan internet semata. Akses digital yang memadai membuka berbagai peluang bagi masyarakat setempat, seperti kemudahan akses pendidikan online, layanan kesehatan jarak jauh, informasi pertanian, hingga pengembangan UMKM berbasis digital.

Dengan jaringan yang stabil, anak-anak di wilayah 3T dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh tanpa hambatan, petani dapat memperoleh informasi harga dan teknik bertani terbaru, dan pelaku usaha kecil bisa memperluas pasar melalui platform digital.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan digital di daerah 3T adalah bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Strategi dan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Digital

Dalam implementasinya, pembangunan BTS dan jaringan internet di daerah 3T dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan lokal. Pemerintah mengerahkan sumber daya dan teknologi yang sesuai untuk memastikan konektivitas dapat berjalan optimal meski di wilayah yang sulit dijangkau.

Pemerintah juga berupaya membangun ekosistem digital yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari operator telekomunikasi, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal untuk mendukung pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Tantangan yang Dihadapi dalam Menghadirkan Infrastruktur Digital

Tidak bisa dipungkiri, pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T menghadapi banyak kendala, seperti medan yang berat, biaya tinggi, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi. Namun, pemerintah terus berkomitmen untuk mengatasi hambatan tersebut melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.

Selain itu, upaya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat di daerah juga dilakukan agar teknologi yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.

Harapan untuk Masa Depan Digital Indonesia

Pemerataan akses digital di wilayah 3T merupakan langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Dengan hadirnya infrastruktur yang memadai, daerah-daerah terluar dan tertinggal dapat mengejar ketertinggalan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Pemerintah terus berupaya menghadirkan akses digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan nilai ekonomi yang belum tinggi, seperti wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T),” ujar Boni Pudjianto menutup pembicaraan.