Investasi

Indonesia Sambut Keanggotaan Penuh di BRICS, Berikan Peluang Ekonomi untuk Tingkatkan Perdagangan dan Investasi

Kamis, 09 Januari 2025

Jakarta - Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh dalam kelompok ekonomi BRICS, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi seluas-luasnya bagi tanah air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan berbagai manfaat ekonomi dengan keanggotaan ini. “Indonesia itu sudah diterima oleh BRICS. Jadi baik saja karena berarti dengan berbagai negara di global south kita sudah masuk dalam club,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis, 9 Januari 2025.

Keanggotaan Indonesia di BRICS tidak hanya memperkuat posisi negara ini dalam tatanan ekonomi global, tetapi juga membuka akses untuk memperluas perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggotanya, seperti Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Meskipun sebagian besar negara tersebut tergolong sebagai negara berkembang, namun pada tahun 2023, BRICS menyumbang sekitar 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Airlangga menyoroti keuntungan ekonomi yang akan didapatkan Indonesia melalui keanggotaan ini. “Ya tentu ada manfaat ekonominya. Akses perdagangan dan investasi akan semakin terbuka dengan negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, dan China,” ujarnya. Komentar ini mencerminkan harapan bahwa BRICS dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi melalui kolaborasi dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia yang sedang bangkit.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan sambutan positif terhadap pengumuman penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Pengumuman ini disampaikan oleh Brasil, yang saat ini memegang posisi ketua di kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar ini, pada Senin, 6 Januari 2025 waktu setempat.

Dalam pernyataan resminya, Kemlu menyebutkan bahwa pencapaian ini menggarisbawahi peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen negara untuk memperkuat kerja sama multilateral demi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. "Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan," demikian pernyataan Kemlu, Selasa, 7 Januari 2025.

BRICS bukan sekadar forum ekonomi, tetapi juga platform yang memungkinkan Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, sebuah inisiatif yang penting bagi negara-negara di Global South untuk memastikan suara dan aspirasi mereka terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. "Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera," tambah Kemenlu.

Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan hasil dari keterlibatan aktif yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai pertemuan penting seperti KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia. Partisipasi aktif ini adalah bentuk pelaksanaan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga dan menciptakan tatanan dunia yang lebih baik.

Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan akses yang lebih luas ke pasar dan investasi dari anggota BRICS lainnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan perdagangan internasional, dan menarik lebih banyak investasi asing.

Dengan kemitraan ini, Indonesia siap memanfaatkan potensi-potensi baru yang hadir sebagai bagian dari inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara berkembang. Ini merupakan langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pihak.