Kekhawatiran Masyarakat terhadap Penagihan Pinjaman Online: Mekanisme dan Aturan yang Berlaku

Kekhawatiran Masyarakat terhadap Penagihan Pinjaman Online: Mekanisme dan Aturan yang Berlaku

Jakarta - Industri pinjaman online (pinjol) telah menjadi sorotan lantaran banyaknya keluhan masyarakat terkait metode penagihan yang dilakukan oleh debt collector. Meskipun sejumlah pinjol telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan jasa penagih utang atau debt collector masih menimbulkan keresahan. Tak jarang pikiran negatif ditujukan kepada layanan pinjol resmi yang sebetulnya masih mengikuti regulasi penagihan dengan ketat.

Pertama-tama, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara pinjol resmi dan ilegal. Pinjaman online resmi adalah layanan keuangan yang tunduk pada regulasi OJK dan wajib memenuhi standar etika dalam penagihan. "Untuk pinjol resmi, kami memastikan bahwa mereka mematuhi aturan agar tidak ada pihak yang dirugikan," ujar Nadila Rezika, juru bicara OJK. Pinjol ilegal, sebaliknya, sering kali mengintimidasi peminjam dengan ancaman atau melakukan penagihan yang jauh dari prinsip profesionalisme. Perbedaan signifikan ini terletak pada transparansi dan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku, Rabu, 8 Januari 2025.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim keuangan yang sehat, OJK telah menetapkan serangkaian aturan yang ketat untuk proses penagihan. Aturan ini antara lain mencakup kerahasiaan data pribadi peminjam. Debt collector yang terlibat dalam penagihan dilarang keras menyebarluaskan informasi tersebut untuk tujuan apa pun, termasuk memberikan tekanan kepada peminjam. Selain itu, bila peminjam merasa diperlakukan tidak sesuai ketentuan, mereka memiliki hak untuk melaporkan kasus tersebut melalui layanan konsumen OJK di nomor 157 atau email resmi.

Penggunaan jasa debt collector oleh pinjol resmi tidak dilarang asalkan memperhatikan sejumlah pedoman yang telah ditetapkan. Debt collector yang ditunjuk harus memiliki identitas yang jelas dan terdaftar secara resmi. Dalam menjalankan tugasnya, mereka dilarang menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, dan hanya boleh menagih langsung kepada peminjam, bukan kepada keluarganya. Selain itu, waktu penagihan pun telah diatur ketat, yaitu hanya boleh dilaksanakan antara pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Untuk menghadapi situasi ini, terdapat beberapa langkah yang disarankan bagi masyarakat yang mengalami penagihan dari debt collector. Pertama, penting untuk memverifikasi identitas penagih dengan meminta kartu identitas atau surat tugas resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, catat dan rekam seluruh proses penagihan sebagai dokumentasi jika terjadi pelanggaran.

Jika masyarakat mengalami intimidasi atau mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mereka disarankan untuk segera melaporkan kejadian ini kepada OJK. Selain itu, jika menghadapi kendala keuangan, diskusikanlah kemungkinan negosiasi dengan pihak pinjol untuk menemukan solusi yang tepat.

"Dalam setiap interaksi, kami sangat menganjurkan transparansi dan etika harus selalu menjadi prioritas," tambah Nadila Rezika. Dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, pinjol resmi dapat memastikan bahwa proses penagihan berjalan secara etis dan profesional. Masyarakat juga diharapkan lebih bijak dan proaktif dalam memanfaatkan hak mereka untuk melaporkan pelanggaran.

Pada akhirnya, perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara otoritas pengawasan, penyedia layanan keuangan, dan masyarakat itu sendiri. Dengan saling berkolaborasi, diharapkan tercipta ekosistem pinjaman online yang lebih sehat dan aman bagi semua pihak yang terlibat.