Penanganan Inflasi di Papua Pegunungan: Strategi dan Upaya Perbaikan Sistem Logistik
Provinsi Papua Pegunungan, sebuah wilayah yang dikenal dengan ketidakhadiran laut sebagai jalur distribusi, kini menghadapi tantangan besar dalam mengatasi inflasi. Dengan ketergantungan pada transportasi udara untuk logistik, pemerintah setempat terus berupaya melakukan perbaikan signifikan dalam sistem logistik dan ekonomi lokal untuk menstabilkan harga-harga yang menjulang tinggi.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, inflasi di Papua Pegunungan telah mengalami fluktuasi yang signifikan. "Di awal tahun 2024 angka inflasi sekitar 3,93 persen, meningkat menjadi 5,64 persen, tertinggi se-Indonesia, dan kembali menurun menjadi 3,58 persen di bulan Desember 2024. Papua Pegunungan nomor 2 tertinggi, dan nomor 1 adalah Papua Tengah dengan 4,35 persen," ungkapnya.
Situasi inflasi yang ada dikaitkan dengan mahalnya harga barang dan jasa di Papua Pegunungan. Melihat fenomena ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mencari solusi komprehensif yang dapat diimplementasikan guna menurunkan tekanan inflasi. Fokus utama adalah memperbaiki dan memperkuat sistem konektivitas dan logistik di seluruh wilayah pegunungan.
Salah satu upaya utama adalah peningkatan akses di sisi utara melalui jalur darat Trans Papua yang menghubungkan Jayapura ke Wamena sepanjang sekitar 400 km. "Kami telah melakukan pembahasan intensif dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Segmen Mamberamo – Elelim sepanjang 50,14 km dengan nilai investasi mencapai Rp 3,1 triliun," jelas Dr. Velix.
Di sisi selatan, pemerintah setempat bersama Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga berupaya memperbaiki pelabuhan logpon di Dekai. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk utama di selatan dengan memanfaatkan akses sungai yang ada. Demikian pula, peningkatan akses perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang dan konektivitas ke Provinsi Papua Tengah menjadi prioritas penting.
Berbagai pihak meyakini bahwa dengan adanya perbaikan infrastruktur ini, biaya logistik dapat ditekan, sehingga harga barang dan jasa dapat diminimalisasi. "Ini adalah langkah besar untuk mengurangi ketergantungan kita pada transportasi udara yang memang biayanya mahal," tambah Dr. Velix.
Di pusat ibukota Papua Pegunungan, Wamena, perhatian pemerintah juga terfokus pada pengembangan Bandar Udara Wamena. Dengan kolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, perpanjangan landas pacu bandara hingga sepanjang 125 meter akan dilakukan. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas bandara ini, penerbangan kargo dapat lebih sering dan efisien, sehingga dapat membantu menurunkan biaya distribusi.
Dengan inisiatif dan langkah signifikan yang tengah dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat di Papua Pegunungan. Pemerintah daerah optimis langkah-langkah ini akan membawa hasil yang diinginkan dalam menstabilkan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Masyarakat Papua Pegunungan diharapkan dapat merasakan manfaat dari strategi ini dalam waktu dekat, terutama dengan adanya peningkatan akses dan konektivitas yang lebih baik antara daerah pegunungan dan pusat distribusi utama. Seiring berjalannya waktu dan perbaikan infrastruktur yang terus berlanjut, Papua Pegunungan diharapkan dapat menjadi lebih kompetitif dan mandiri secara ekonomi di masa mendatang.
Rekomendasi
