Bank Syariah Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Kemenkeu: Kelola Dana APBN Senilai Rp 40,4 Triliun

Bank Syariah Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Kemenkeu: Kelola Dana APBN Senilai Rp 40,4 Triliun

Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali mendapatkan amanah besar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Kolaborasi strategis ini menggarisbawahi peran penting BSI dalam pengelolaan kas negara, penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengelolaan berbagai transaksi keuangan penting lainnya.

Kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian antara BSI dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kemenkeu. Penandatanganan ini menandai langkah baru yang mengokohkan posisi BSI sebagai bank operasional mitra Kemenkeu dalam pengelolaan keuangan negara untuk berbagai lembaga dan kementerian, Jumat, 24 Januari 2025.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta menegaskan komitmen BSI dalam mendukung penuh kemitraan ini. "Kemenkeu merupakan mitra strategis BSI untuk bersama mengakselerasi pengelolaan kas negara. Untuk itu, kami telah menyiapkan dan memiliki infrastruktur IT dan sistem yang sangat baik untuk memfasilitasi transaksi keuangan negara," jelas Bob dalam siaran pers pada Jumat (24/1).

BSI dipercaya tidak hanya dalam penyaluran dana APBN tetapi juga dalam pengelolaan penerimaan negara, penyaluran anggaran, serta menjadi mitra penting dalam sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Hingga Desember 2024, BSI tercatat sebagai bank urutan ketiga dalam penyaluran gaji bagi sekitar 249.000 ASN, TNI, dan Polri.

Tak hanya itu, BSI juga memainkan peran utama dalam pengelolaan rekening khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta berfungsi sebagai penggerak penting dalam transaksi wakalah Bi Al Istitsmar SBSN. Ini merupakan wujud nyata dari kesiapan BSI dalam mengelola berbagai skenario keuangan di bawah naungan pemerintah.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mempromosikan kewirausahaan, mendorong perkembangan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata. Salah satu pilar utama BSI adalah memperkuat e-channel yang turut memfasilitasi berbagai transaksi keuangan dan pelaporan bagi setiap Kementerian/Lembaga.

Bob menambahkan, “Tahun ini BSI akan terus memperkuat seluruh sistem e-channel BSI untuk memfasilitasi kementerian dalam pengelolaan keuangan negara. Baik superapps BYOND maupun cash management system akan terus di-upgrade, sehingga memudahkan satuan kerja dalam mengelola cashflow, transparansi transaksi keuangan kementerian, dan juga pelaporan yang realtime.”

Selain peran pentingnya dalam mengelola penyaluran dana APBN 2024 senilai Rp 40,4 triliun, BSI juga terintegrasi dengan sistem pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN ini dapat diakses melalui aplikasi superapps BYOND by BSI, yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan dan pelaporan secara komprehensif.

Kerjasama ini menegaskan posisi penting BSI dalam sistem keuangan nasional. Dengan mampu melayani lebih dari 55 kementerian dan lembaga, BSI terbukti mampu menjaga kepercayaan pemerintah sebagai mitra bank operasional yang handal dan efisien. Hal ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian program asta cita pemerintah dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagi BSI, memperkuat peluang kemitraan dengan Kemenkeu dan mengoptimalkan teknologi untuk keperluan pengelolaan keuangan pemerintah merupakan langkah strategis yang selaras dengan misi perusahaan dalam mendorong perekonomian syariah di Indonesia.

Dengan menjalankan fungsi vital dalam pengelolaan keuangan pemerintah, BSI terus berkomitmen untuk menerapkan solusi teknologi inovatif, memperkuat infrastruktur, dan memastikan seluruh proses transaksi serta pelaporan berjalan secara transparan dan efisien.

Ini merupakan bagian penting dari upaya BSI untuk terus mengembangkan layanan perbankan syariah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pemerintah dan masyarakat luas, sambil tetap berpegang pada prinsip syariah yang merupakan landasan utama bagi setiap operasional bank tersebut.