Trans Metro Dewata di Bali Terancam Dihentikan, Kementerian Perhubungan Tangguhkan Anggaran

Trans Metro Dewata di Bali Terancam Dihentikan, Kementerian Perhubungan Tangguhkan Anggaran

Operasional layanan angkutan umum Trans Metro Dewata di Provinsi Bali terancam terhenti menyusul pengumuman resmi dari Samsi Gunarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Mulai 1 Januari 2025, layanan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi perkotaan di Bali tersebut akan mengalami penangguhan operasional yang cukup signifikan akibat ketidakpastian dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan RI.

Samsi Gunarta dalam pernyataannya pada Senin malam, 1 Januari 2025, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan rencana sementara untuk menangani potensi dampak dari penghentian layanan Trans Metro Dewata. "Kami sedang menyiapkan tindakan penanganan sementara hingga ada kejelasan pengoperasian Trans Metro Dewata," ungkap Samsi.

Urgensi dari kejelasan operasional ini juga didorong oleh fakta bahwa Trans Metro Dewata telah menjadi sarana transportasi penting bagi masyarakat Bali. Jalur ini melayani daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dan berfungsi sebagai tulang punggung untuk transportasi di perkotaan tersebut.

Sebelumnya, layanan Trans Metro Dewata didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun, penghentian anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI kini menjadi alasan utama terancam dihentikannya layanan ini. "Penghentian anggaran layanan ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan RI," tambah Samsi.

Pasokan layanan angkutan umum yang berkesinambungan sangat penting bagi masyarakat Bali, mengingat kehadiran Trans Metro Dewata berkaitan dengan kebijakan transportasi umum berkelanjutan di bawah payung Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Wisatawan Asing Nomor 2023. Pemerintah Provinsi Bali mengindikasikan komitmen untuk melanjutkan layanan-layanan ini dalam langkah semampu mereka.

Samsi juga menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar untuk pembelian jasa untuk satu koridor, sebagai upaya untuk mempertahankan layanan angkutan publik ini. "Pada Tahun Anggaran 2025, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran pembelian jasa untuk 1 koridor. Dengan anggaran sebesar Rp80 miliar per tahun," jelasnya.

Di tengah kondisi ini, Pemprov Bali terus melakukan upaya negosiasi dengan Kementerian Perhubungan RI dalam mencari solusi berkelanjutan. Dialog berkelanjutan ini dilakukan untuk meminta pemerintah pusat tetap berkomitmen mendanai Trans Metro Dewata demi menjamin penyediaan layanan angkutan umum berkualitas di Provinsi Bali di masa depan.

Pendekatan kolaboratif ini juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai mitra dalam menjaga keberlanjutan layanan Trans Metro Dewata. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat Bali tidak hanya menikmati fasilitas transportasi yang layak tetapi juga dapat mengandalkan layanan angkutan umum sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

Kejelasan mengenai keberlanjutan layanan Trans Metro Dewata masih dinantikan. Namun, upaya keras Pemprov Bali dalam mempertahankan angkutan umum yang vital ini menunjukkan komitmen mereka untuk terus melayani masyarakat dan memastikan bahwa mobilitas di Bali tidak mengalami gangguan besar.

Dalam konteks SEO, berita ini menekankan pentingnya akselerasi masalah kebijakan angkutan umum yang terkini di Bali, dukungan pemerintah pusat terhadap transportasi lokal, dan tantangan yang dihadapi dalam sektor transportasi perkotaan di Indonesia. Dengan memastikan kata kunci seperti "Trans Metro Dewata", "angkutan umum Bali", "Kementerian Perhubungan", dan "anggaran transportasi" dimasukkan secara strategis, berita ini berfungsi sebagai sumber informasi yang otoritatif dan relevan bagi pembaca yang ingin memahami dinamika transportasi publik di Indonesia.