Halalbihalal REI Malang Raya 1446 H: Perkuat Sinergi Pengembang, Pemerintah, dan Perbankan untuk Majukan Properti Daerah

Halalbihalal REI Malang Raya 1446 H: Perkuat Sinergi Pengembang, Pemerintah, dan Perbankan untuk Majukan Properti Daerah

JAKARTA - Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Malang Raya menggelar acara Halalbihalal 1446 Hijriah sebagai ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pengembang properti, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan. Acara yang berlangsung di Grand Mercure Malang Mirama ini mengusung tema “Mempererat Silaturahmi, Membangun Kolaborasi di Hari Nan Fitri”.

Kegiatan tersebut tak hanya menjadi forum silaturahmi tahunan, melainkan juga menjadi wadah diskusi strategis yang membahas tantangan dan peluang di sektor properti, khususnya dalam wilayah Malang Raya dan Pasuruan Raya. Ketua REI Komisariat Malang Raya dan Pasuruan Raya, Muhammad Yunandi, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pihak untuk mempercepat pertumbuhan sektor perumahan.

“Kami ingin membangun kolaborasi antara pengembang, pemerintah, dan perbankan. Apalagi sekitar 70 hingga 80 persen pembelian rumah mengandalkan KPR, artinya sinergi ini sangat penting,” ujar Yunandi dalam sambutannya.
 

Baca Juga

Kredit dan DPK Tumbuh Dua Digit, Likuiditas Terjaga Dukung Akselerasi Kinerja Bank Mandiri Jelang Tutup Buku 2025

KPR Masih Jadi Tulang Punggung, Kolaborasi Jadi Kunci
 

Yunandi menekankan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di Malang Raya, sangat bergantung pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam membeli hunian. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengembang dan lembaga perbankan menjadi fundamental dalam menyediakan rumah terjangkau sekaligus menjaga kelangsungan bisnis properti.

Lebih jauh, ia menyoroti tantangan keterbatasan lahan di Kota Malang dan Kota Batu, dua wilayah yang kini kian padat dan mengalami tekanan pertumbuhan penduduk. Hal ini memicu perlunya pengalihan pengembangan ke wilayah yang masih memiliki potensi lahan, yaitu Kabupaten Malang.

“Pengembangan ke Kabupaten Malang harus dibarengi dengan kemudahan perizinan. Kami berharap regulasi bisa mendukung pertumbuhan sektor properti, terutama untuk segmen perumahan subsidi dan rumah pertama,” jelas Yunandi.
 

Properti Dorong Ekonomi, Libatkan 170 Industri Turunan
 

Ketua DPD REI Jawa Timur, Muhammad Ilyas, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan pandangannya mengenai kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional dan daerah. Menurutnya, industri properti bukan hanya urusan bangunan, tetapi juga berkaitan langsung dengan lebih dari 170 industri turunan, mulai dari produsen bahan bangunan, transportasi, hingga sektor jasa.

“Satu proyek perumahan bisa menghidupi banyak tenaga kerja. Ini sektor padat karya dan padat modal. Maka dukungan regulasi sangat krusial,” tegas Ilyas.

Ia menyebut, dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sektor properti bisa menjadi motor pemulihan yang signifikan apabila seluruh pihak bergerak dalam satu visi yang sama.
 

Perizinan Masih Jadi Tantangan Utama
 

Namun, di balik potensi besar sektor properti, tantangan nyata masih dihadapi pengembang, terutama dalam hal perizinan. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, secara terbuka mengakui bahwa masih banyak persoalan yang membelit proses perizinan properti di wilayahnya.

“Saat ini masih ada sekitar 60 persen proses perizinan yang belum terselesaikan. Pemerintah Kota Batu berkomitmen mempercepat dan mempermudah proses ini, khususnya untuk investasi properti,” kata Heli.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah pengusaha, termasuk dalam sektor perumahan dan permukiman.