Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit, Bareskrim Geledah PT MMS
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan manipulasi data ekspor komoditas kelapa sawit atau praktik under invoicing.
Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol.Setyo K.Heriyatno, lewat keterangan di Jakarta, Sabtu, mengutarakan bahwa di dalam tahapan penanganan perkara, tim penyidik telah melakukan penggeledahan pada sebuah perusahaan eksportir sawit.
“Tim penyidik Subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT MMS yang berada di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara,” katanya tanpa merinci kapan hal itu dilakukan.
Di samping di kantor perusahaan, tim penyidik pun sudah menggeledah gudang korporasi yang bertempat di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/5).
Melalui penggeledahan tersebut, tutur dia, tim penyidik menyita bermacam barang bukti yang diindikasikan berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan, beberapa di antaranya dokumen perusahaan, dokumen invoice, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sampai sejumlah CPU komputer.
Ia menyampaikan bahwa penggeledahan itu bertujuan guna mendalami indikasi adanya praktik manipulasi data ekspor yang dijalankan demi memangkas nilai asli dari komoditas ekspor sawit atau under invoicing.
Praktik tersebut diindikasikan berpotensi memicu kerugian negara lantaran nominal transaksi ekspor yang diinformasikan tidak selaras dengan keadaan aslinya.
Saat ini, ucap dia, tim penyidik masih melangsungkan pendalaman terhadap segenap dokumen serta barang bukti yang sudah disita.
“Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi,” ucapnya.
Ia pun meyakinkan tim penyidik bakal melacak pihak-pihak yang diindikasikan ikut terlibat di dalam praktik manipulasi data ekspor tersebut.
“Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional,” katanya.