BANDUNG - Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 334 miliar untuk mengelola dan menangani Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada tahun anggaran 2026.
Langkah tersebut diterapkan sebagai wujud kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam mengantisipasi potensi musim kemarau yang diperkirakan oleh BMKG akan berjalan lebih lama dan lebih kering pada tahun ini.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memaparkan, pada awalnya pihak Pemkab mengajukan permohonan dana sebesar Rp 947 miliar kepada pemerintah pusat.
Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembenahan, normalisasi saluran, hingga pembangunan infrastruktur di 546 titik DI yang tersebar di area Kabupaten Bandung.
"Alhamdulillah, pemerintah pusat menyetujui Rp 334 miliar pada 2026. Sisanya akan diberikan pada tahun depan," ujar Dadang saat ditemui seusai rapat koordinasi khusus lintas sektor di Gedung Moh Toha, Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung, Selasa (9/6/2026).
Dadang memastikan, pembenahan ratusan titik irigasi tersebut bukan hanya sekadar persiapan dalam menghadapi kemarau ekstrem.
Tindakan proaktif ini juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Bandung dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional.
Pihaknya merasa optimis, kucuran dana ratusan miliar itu akan menjadi stimulan krusial bagi Kabupaten Bandung untuk mempertahankan serta mendongkrak statusnya sebagai salah satu lumbung beras, menuju swasembada beras nasional.
Selain melakukan normalisasi dan perbaikan fisik pada saluran irigasi, Dadang menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi lain demi menekan risiko penurunan produksi pangan akibat kekeringan.
Penanganan ini, menurut dia, tidak dapat berjalan sendirian melainkan harus melibatkan sinergi aktif lintas sektor.
Saat dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania mengutarakan, dirinya telah mendapatkan perintah dari Bupati untuk segera memetakan skala prioritas dalam pemanfaatan anggaran Rp 334 miliar tersebut.
Dalam penerapannya, Distan akan berbagi peran secara intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung supaya proses pengerjaannya tepat sasaran dan selaras dengan wewenang masing-masing.
Ina menguraikan, walaupun anggaran yang dicairkan baru sepertiga dari total usulan, penanganan yang dilakukan dipastikan akan menyentuh jaringan irigasi dari bagian hulu hingga ke hilir.
Jaringan irigasi primer dan sekunder bakal dikerjakan oleh Dinas PUTR, sementara Distan berfokus pada jaringan irigasi tersier yang bersinggungan langsung dengan kawasan sawah para petani.
"Selain itu, ada pula penanganan yang kewenangannya di provinsi, dan pusat," tutur Ina.
Sebagai bentuk langkah riil dalam menghadapi ancaman kekeringan di sektor hilir, Distan Kabupaten Bandung saat ini mulai menyiagakan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya pompa air, demi menolong para petani yang mengalami hambatan dalam mengairi lahannya.
Ina memaparkan, armada alsintan tersebut disiagakan di Brigade Alsintan kepunyaan Distan serta di tiap-tiap Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dikelola oleh kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) di tingkat desa.
"Petani dapat memanfaatkan alsintan di UPJA," tambah Ina.
Merujuk pada data Distan, dari total 28.000 hektare lahan sawah yang membentang di Kabupaten Bandung, mayoritas atau sekitar 20.000 hektare di antaranya merupakan sawah irigasi teknis.
Kendati mempunyai pasokan air yang terbilang lebih stabil, Ina mengimbau jajarannya beserta para petani agar tidak boleh lengah.
Pihaknya mengaku telah mengirimkan surat edaran resmi kepada para petani, petugas penyuluh lapangan, hingga camat di seluruh kawasan Kabupaten Bandung untuk memantau fluktuasi ketersediaan air secara berkala.
Bagi para petani yang mengelola lahan sawah tadah hujan yang paling rentan terdampak, Distan memberikan rekomendasi khusus agar mereka tidak memaksakan diri untuk menanam padi pada musim kemarau ini.
"Kami pun sudah menyampaikan imbauan melalui surat edaran kepada para petani, petugas lapangan, dan camat selaku pembina wilayah untuk memantau ketersediaan air secara berkala. Bagi petani atau penggarap di sawah tadah hujan, kami mengimbau untuk beralih sementara waktu ke tanaman sayuran yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti caisim atau sosin, kangkung, bayam," kata Ina.