Kritisi Program Pemerintah, KM ITB Gelar Aksi Bawa 4 Tuntutan
JAKARTA - Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi unjuk rasa pada hari Rabu 17 Juni 2026 di area halaman kampus.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk lekas membenahi tata kelola pemerintahan demi menstabilkan kembali iklim ekonomi nasional.
"Kami turut prihatin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Dari penilaian kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk," kata Ketua KM ITB Nahdah Nabillah di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
KM ITB memandang bahwa pembagian porsi anggaran negara sejauh ini belum banyak menyentuh sektor-sektor kebutuhan yang mendasar.
Bidang yang terhitung krusial layaknya pendidikan, kesehatan, beserta industrialisasi dinilai belum diposisikan sebagai hal yang utama.
"Berbagai kebijakan yang ada menurut kami belum memprioritaskan hal-hal strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah industrialisasi," jelas dia.
Bukan itu saja, KM ITB pun melayangkan kritik terhadap sederet program prioritas dari jajaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aneka program tersebut dianggap terkesan dikejar tayang serta tidak dilandasi oleh proses kajian riset yang mendalam.
"Dampak dari tekanan moneter ini kian mencekik masyarakat, khususnya kelas menengah dan pekerja muda, yang harus menanggung lonjakan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya produksi, kenaikan harga bahan bakar, hingga beban cicilan akibat tingginya suku bunga," tegasnya.
4 Poin Tuntutan
Pihak KM ITB menyodorkan empat poin tuntutan resmi yang ditujukan bagi jajaran pemerintah.
Di bawah ini merupakan rinciannya:
- Memperkokoh akuntabilitas fiskal lewat sistem kelola pemerintahan yang bertanggung jawab sekaligus membuka kesempatan bagi andil publik secara nyata.
- Menghadirkan regulasi strategis guna mendukung jalannya industrialisasi yang berbasis riset serta manufaktur agar Indonesia mempunyai nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi.
- Menggelar langkah evaluasi internal atas aneka program pemerintah sekaligus membenahi pola komunikasi publik supaya kebijakan yang diputuskan sanggup dipahami oleh masyarakat luas.
- Menjamin tiap-tiap program strategis dirancang berlandaskan hasil kajian ilmiah serta riset yang matang.