Fasilitas Minim Terminal Kampung Melayu Picu Warga Pakai Mobil

JAKARTA - Di tengah upaya masif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam mengajak publik untuk berpindah ke angkutan massal, mobilitas para penumpang yang menuju ke Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, justru masih dihadapkan pada beragam kendala.

Terminal yang seyogianya ditunjang oleh sarana yang layak tersebut sampai saat ini nyatanya belum menyediakan rute khusus bagi para pejalan kaki.

Kondisi tersebut memaksa para calon penumpang untuk memakai area yang sama dengan laju kendaraan yang berlalu-lalang di dalam kawasan terminal.

Situasi ini tidak jarang membuat para pengemudi bus Transjakarta ataupun angkutan Jaklingko yang mau memasuki terminal terpaksa menghentikan kendaraan secara mendadak sembari membunyikan klakson agar tidak menabrak orang yang melintas di tengah perlintasan.

Kendati penuh dengan risiko keselamatan, para penumpang tidak mempunyai alternatif lain akibat tidak tersedianya trotoar maupun koridor bagi pejalan kaki di dalam lingkungan terminal tersebut.

Pada sisi yang lain, armada Jaklingko juga kerap kali menurunkan para penumpang di area mana saja di dalam terminal.

Fenomena tersebut menjadikan ritme aktivitas harian di Terminal Kampung Melayu terkesan carut-marut serta tidak terkelola dengan baik.

Pengamat bidang transportasi Deddy Herlambang mengutarakan bahwa Terminal Kampung Melayu pada masa sekarang memang bukan lagi menjadi pusat perpindahan transportasi yang paling padat.

"Dulu kala sebelum ada BRT (Bus Rapid Transit) Transjakarta memang saat masih ada bus Metromini atau Kopaja memang Kampung Melayu dikatakan terpadat, sekarang tidak lagi," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2026).

Walakin, dirinya menilai keadaan itu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengesampingkan pengadaan fasilitas mendasar, termasuk di dalamnya adalah akses khusus untuk pejalan kaki.

Deddy berpandangan bahwa tiadanya jalur pejalan kaki di wilayah Terminal Kampung Melayu adalah bentuk pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Padahal, fasilitas trotoar ataupun akses pejalan kaki merupakan elemen krusial yang sudah semestinya disediakan di sebuah area terminal.

Ia menambahkan, prasarana publik semacam terminal wajib dirancang agar ramah sekaligus aman bagi seluruh kelompok masyarakat.

Tanpa kehadiran trotoar atau lintasan khusus, Terminal Kampung Melayu dinilai belum mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan, seperti para lansia, ibu yang sedang mengandung, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

Bukan cuma persoalan akses bagi pejalan kaki, Deddy pun memberikan catatan kritis terhadap minimnya sarana ruang tunggu bagi penumpang di terminal itu.

Sebab, area penampungan tunggu bagi para calon penumpang di sana terpantau hanya mengandalkan satu buah halte yang memiliki ukuran lebar kisaran lima sampai enam meter saja.

Uniknya, fasilitas halte tersebut terletak di area seberang terminal dan dipisahkan oleh lintasan kendaraan pribadi yang biasa dipakai untuk berputar balik dari arah Jalan Jatinegara Timur menuju ke Jalan Jatinegara Barat.

Imbasnya, banyak pengguna jasa yang justru lebih menyukai menunggu kedatangan armada Jaklingko di dalam kawasan terminal sembari menyandarkan badan pada pembatas jalan daripada harus berjalan kaki menuju ke halte.

Oleh sebab itu, Deddy memberikan masukan agar ruang terminal yang telah ditunjang struktur kanopi dapat diperlebar supaya para penumpang mendapatkan tempat tunggu yang jauh lebih representatif.

Deddy mengingatkan bahwa indikator kesuksesan dari sebuah ekosistem transportasi publik tidak semata-mata dipatok dari seberapa banyak rute ataupun kuantitas armada yang dioperasikan.

Menurutnya, faktor kepraktisan penumpang ketika berganti dari satu jenis transportasi ke moda angkutan yang lain juga memegang peranan yang sangat penting.

Apabila ditinjau secara komprehensif, Deddy menyebut masih terdapat banyak aspek kelayakan di Terminal Kampung Melayu yang belum memenuhi indikator SPM.

Jika keadaan semacam ini tidak segera mendapatkan penanganan dan perbaikan, pihak terminal dikhawatirkan tidak akan sanggup menampung lonjakan jumlah pengguna angkutan massal di masa depan.

Di samping itu, kelangkaan fasilitas pelengkap ini juga memiliki potensi untuk membuat masyarakat menjadi enggan dalam menggunakan transportasi umum kembali.

"Berpotensi mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi," jelas Deddy.

Bila semakin banyak warga yang memutuskan kembali mengendarai kendaraan pribadi, problem kemacetan di kawasan Jakarta diproyeksikan bakal menjadi semakin pelik.

Padahal, sekalipun porsi pengguna angkutan umum pada saat ini sudah tergolong masif, isu kemacetan di Jakarta masih tetap menjadi persoalan besar yang belum tuntas.

Oleh karena itu, jajaran pemerintah dirasa tidak boleh sekadar berfokus pada langkah penambahan unit armada transportasi publik saja, melainkan wajib mendongkrak mutu terminal selaku titik krusial bagi aktivitas naik dan turunnya penumpang.

Sebab, bilamana aksesibilitas ke area terminal dirasa menyulitkan dan fasilitas pendukungnya buruk, warga dipastikan akan semakin enggan beralih ke moda transportasi umum.

Guna membenahi karut-marut di Terminal Kampung Melayu, Deddy memberikan rekomendasi agar wilayah tersebut ditata ulang dengan menerapkan konsep Transit Joint Development (TJD).

TJD sendiri ialah suatu skema pengembangan area yang menyatukan sarana transportasi massal dengan pusat komersial atau bangunan properti, seperti halnya stasiun yang terintegrasi secara langsung dengan gedung-gedung perkantoran.

Ia memaparkan bahwa langkah pengembangan ini dapat diwujudkan lewat skema kemitraan strategis antara pihak jajaran pemerintah, perusahaan operator transportasi, serta sektor korporasi swasta.

"Kalau untuk menjadi Transit Oriented Development (TOD) sulit, paling realistis TJD," tutur dia.

Dirinya menjabarkan bahwa luas area tanah dari Terminal Kampung Melayu yang tercatat hanya berkisar 2.500 meter persegi atau tidak sampai setengah hektare menjadi ganjalan terbesar untuk mengimplementasikan konsep TOD secara utuh.

Pengawas Terminal Kampung Melayu perwakilan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Beni Ismanto, membenarkan bahwa faktor keterbatasan ruang horizontal menjadi hambatan paling utama dalam menata kawasan terminal tersebut.

Ia berpendapat bahwa kondisi lahan tersebut membuat rencana pembangunan trotoar ataupun jalur khusus bagi pejalan kaki di dalam terminal menjadi sulit diwujudkan.

"Saya ingin sekali penumpang yang berpindah moda transportasi bisa lebih nyaman dan aman seperti di Blok M, tapi kembali lagi, kendala utamanya adalah minimnya lahan," ungkap dia saat ditemui di Terminal Kampung Melayu, Selasa.

Selain menghambat realisasi konstruksi trotoar, keterbatasan lahan terminal juga memicu kerumitan dalam mengelola zonasi perlintasan armada kendaraan.

Padahal, penyediaan lajur khusus dianggap sangat vital supaya pola pergerakan bus dan angkutan di dalam terminal menjadi jauh lebih tertib.

Beni menuturkan, dalam kondisi yang ideal, Terminal Kampung Melayu semestinya disokong oleh enam lajur kendaraan agar tiap-tiap armada dapat bersandar sesuai dengan rute trayeknya masing-masing.

Akan tetapi, melihat pada ketersediaan lahan yang ada saat ini, pihak terminal diproyeksikan hanya mampu mengakomodasi sebanyak dua lajur kendaraan saja.

Sementara itu, penggunaan satu lajur secara bersamaan untuk lebih dari satu rute trayek tidak direkomendasikan karena berpotensi membingungkan para penumpang.

"Jadi keterbatasan lahan inilah penyebab belum adanya penataan jalur yang lebih aman seperti trotoar di dalam terminal," ucap Beni.

Walaupun belum dapat dilakukan penataan secara maksimal, Beni mengklaim bahwa kondisi fisik di Terminal Kampung Melayu perlahan sudah mulai memperlihatkan adanya perbaikan.

Jika pada masa-masa sebelumnya kendaraan pribadi diperbolehkan masuk ke dalam kawasan terminal demi memutar arah, sekarang telah disediakan lajur khusus tersendiri pada area sisi utara terminal.

"Di sebelah yang lihat tadi itu memang jalur terusan untuk kendaraan pribadi, bukan masuk ke area terminal. Jadi memang ada jalurnya sendiri," ungkap dia.

Lajur khusus tersebut dirancang memiliki ukuran lebar sekitar tiga meter, sehingga kapasitasnya hanya memadai untuk dilalui oleh satu unit mobil saja.

Namun, dikarenakan daya tampung lajur yang relatif terbatas, masih dijumpai sebagian pengendara yang nekat menerobos masuk ke dalam area terminal untuk berputar balik akibat tidak sabar menunggu antrean kendaraan.

Beni mengonfirmasi bahwa dirinya memahami adanya harapan dari publik agar lintasan kendaraan pribadi tersebut dapat ditutup total dan dialihfungsikan menjadi bagian dari perluasan zona terminal.

Lewat skema itu, kendaraan pribadi nantinya diarahkan untuk memutar balik di area Otista, sehingga lingkungan terminal dapat sepenuhnya steril dari kendaraan non-umum.

Kendati demikian, opsi tersebut belum dapat dieksekusi mengingat hak kepemilikan atas jalan dengan lebar tiga meter itu bukan berada di bawah wewenang Pemprov Jakarta.