JAKARTA - Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini semakin menarik setelah Otorita IKN mengumumkan skema insentif pajak yang signifikan bagi para investor.
Badan Otorita IKN memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%, sebuah mekanisme yang diharapkan dapat mendorong partisipasi swasta dalam percepatan pembangunan kota baru ini.
Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah, menegaskan bahwa insentif ini bukan sekadar pengurangan pajak biasa, tetapi merupakan dorongan nyata bagi investor agar kontribusi mereka memberikan manfaat ekonomi maksimal.
“Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%,” kata Insyafiah.
Mendorong Kontribusi Nyata Investor
Menurut Insyafiah, kontribusi investor tidak hanya berdampak pada pengurangan pajak, tetapi juga meningkatkan pendapatan setelah pajak. Hal ini menjadi salah satu strategi Otorita IKN untuk menggabungkan manfaat fiskal dengan insentif ekonomi yang nyata.
Selain itu, skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024, yang mengatur fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN. Melalui regulasi ini, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta adalah kunci bagi percepatan pembangunan kota baru.
Nilai Tambah Non-Ekonomi
Fasilitas Super Tax Deduction ini tidak hanya memberikan manfaat fiskal. Investor juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding perusahaan.
Dalam konteks pembangunan IKN, fasilitas umum seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat posisi dan reputasi perusahaan di mata publik.
Dampak Ekonomi Berantai
Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menambahkan bahwa fasilitas ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.
Menurutnya, insentif ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif.
“Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujar Dwi.
Insentif fiskal yang besar ini diharapkan tidak hanya menarik investor besar, tetapi juga memacu perusahaan skala menengah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Efek domino dari keterlibatan swasta ini diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan infrastruktur di berbagai sektor.
Mekanisme Pengajuan Fasilitas
Pengajuan permohonan fasilitas pajak dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sesuai dengan ketentuan Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024. Proses ini memungkinkan investor untuk mengakses insentif secara transparan dan efisien.
Dengan sistem OSS, investor dapat mengajukan permohonan dari mana saja tanpa harus mengunjungi berbagai instansi pemerintah. Hal ini diharapkan mempercepat proses administrasi dan mempermudah koordinasi antara investor dan otorita terkait.
Dukungan Infrastruktur dan Investasi
Selain insentif pajak, Otorita IKN menyiapkan berbagai fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan investor. Misalnya, pembangunan halte, ruang terbuka hijau, dan destinasi wisata yang mencantumkan identitas perusahaan.
Hal ini tidak hanya meningkatkan visibilitas perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Dengan demikian, pembangunan IKN menjadi contoh kolaborasi antara sektor publik dan swasta, di mana setiap kontribusi investor memiliki dampak nyata bagi pertumbuhan kota baru dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Pemerintah dalam Mempercepat Pembangunan
Pemerintah menekankan bahwa percepatan pembangunan IKN memerlukan dukungan aktif dari sektor swasta. Dengan pemberian insentif Super Tax Deduction, diharapkan investor merasa terdorong untuk berkontribusi secara lebih signifikan.
Skema ini juga dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal pemerintah dan keuntungan investor. Investor mendapatkan pengurangan pajak hingga 200%, sementara pemerintah memperoleh tambahan kontribusi nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Harapan Jangka Panjang
Otorita IKN menargetkan bahwa keterlibatan sektor swasta tidak hanya berdampak jangka pendek. Dengan fasilitas pajak ini, diharapkan akan muncul investasi berkelanjutan yang mendukung pembangunan kota baru dalam jangka panjang.
Selain itu, keberadaan investor yang berkontribusi nyata juga diharapkan meningkatkan citra IKN sebagai kota modern yang inovatif dan ramah investasi.
Dampak sosial dan ekonomi dari keterlibatan swasta akan terasa bagi masyarakat, mulai dari lapangan kerja, akses fasilitas publik, hingga pertumbuhan ekonomi regional.
Skema Super Tax Deduction hingga 200% yang diterapkan Otorita IKN menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Insentif ini tidak hanya mendorong partisipasi sektor swasta, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan non-ekonomi bagi investor.
Direktur Pendanaan Otorita IKN, Insyafiah, menegaskan bahwa pengurangan penghasilan bruto hingga 200% merupakan peluang signifikan bagi perusahaan untuk berinvestasi sekaligus meningkatkan pendapatan setelah pajak.
Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menambahkan bahwa fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas sektor usaha, dan menciptakan iklim bisnis kondusif di Indonesia.
Pengajuan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS, memudahkan investor untuk mengakses insentif secara cepat dan transparan. Selain itu, pembangunan fasilitas publik yang mencantumkan identitas perusahaan menambah nilai tambah non-ekonomi dan meningkatkan branding investor.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan sektor swasta secara optimal dalam pembangunan IKN, sekaligus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi semua pihak.