Urgensi Sidang Isbat: Menjamin Kepastian Publik dan Harmoni Beragama

Urgensi Sidang Isbat: Menjamin Kepastian Publik dan Harmoni Beragama

JAKARTA - Di balik prosesi tahunan penetapan awal bulan hijriah, terdapat peran krusial negara dalam menyelaraskan ritme kehidupan beragama dengan tatanan publik. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa pelaksanaan Sidang Isbat bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan sebuah instrumen penting untuk menjamin hak masyarakat dalam beribadah dengan penuh kepastian. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa langkah ini merupakan perwujudan kehadiran negara yang mengedepankan prinsip kemaslahatan bersama bagi seluruh umat.

“Sidang Isbat adalah bentuk kehadiran negara untuk memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ajaran agama yang berimplikasi pada kehidupan publik. Kepastian ibadah ini menjadi penting, karena berdampak pada operasional perkantoran, layanan masyarakat, hingga perbankan dan kepentingan publik lainnya,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta. Melalui pernyataan ini, Kemenag ingin menegaskan bahwa penetapan tanggal bukan hanya urusan individu, melainkan keputusan yang menggerakkan roda administratif dan ekonomi nasional.

Sidang Isbat Sebagai Sarana Edukasi Astronomi dan Fikih

Baca Juga

Seleksi Ketat MAN IC Bengkulu Tengah: Mencetak Generasi Cerdas Berintegritas

Lebih jauh dari sekadar pengumuman tanggal, forum ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat luas. Abu Rokhmad menjelaskan bahwa Sidang Isbat menjadi sarana edukasi publik bahwa penentuan bulan kamariah harus dilakukan secara hati-hati, karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik yang menuntut ketertiban dan keteraturan. Ketelitian dalam proses ini sangat diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran yang dapat memicu kebingungan di tengah warga.

Pemerintah berkomitmen untuk tidak meninggalkan salah satu metode penentuan, melainkan mencoba mencari titik temu yang paling akurat. “Pemerintah berikhtiar mengintegrasikan metode hisab dan rukyat dalam penentuan posisi hilal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara cermat. Sidang Isbat menjadi wadah ilmiah dan musyawarah mufakat dalam penentuan awal bulan tersebut,” imbuhnya. Upaya integratif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat mengenai kompleksitas penentuan kalender lunar.

Meredam Dikotomi Antara Metode Hisab dan Rukyat

Isu perbedaan metode penentuan awal Ramadan sering kali menjadi perbincangan hangat yang memicu kubu-kubu tertentu di masyarakat. Namun, Kemenag menegaskan bahwa Sidang Isbat tidak dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan tersebut. Sebaliknya, forum ini hadir sebagai sarana tarbiyah atau edukasi terkait metode penentuan bulan kamariah yang beragam. Abu Rokhmad menyadari adanya dikotomi antara hisab dan rukyat yang sering muncul ke permukaan.

“Kemenag ingin mengedukasi masyarakat, bukan mempertajam perbedaan. Pemerintah ingin memberi pemahaman bahwa perbedaan metode memiliki implikasi yang kompleks,” tuturnya. Secara teknis, ia menjelaskan bahwa metode hisab adalah perhitungan matematis dan astronomis yang memiliki landasan dalam Al-Quran. Di sisi lain, metode rukyat merupakan pengamatan hilal secara langsung atau dengan alat bantu, sesuai dengan tradisi yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan para sahabat berdasarkan hadis sahih.

Mengutamakan Musyawarah Mufakat dan Toleransi

Bagi Kemenag, kedua metode tersebut memiliki legitimasi yang kuat dan tidak seharusnya diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Melalui Sidang Isbat, pemerintah berupaya mempertemukan berbagai sudut pandang melalui diskusi yang sehat. “Saya kira kedua metode ini memiliki dasar yang kuat dan tidak untuk dipertentangkan. Karena itu Kemenag menggelar Sidang Isbat untuk mengintegrasikan keduanya melalui musyawarah mufakat antara alim ulama, ahli fikih, dan ahli astronomi,” tegas Abu Rokhmad.

Menghadapi potensi perbedaan awal Ramadan 2026, ia berharap masyarakat tetap tenang dan menjaga kedamaian. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dalam menghadapi perbedaan pandangan keagamaan tanpa merusak persatuan. “Kita telah melewati banyak perbedaan pandangan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Karena itu, mari kita saling menghormati dan menghargai,” pesannya untuk mendinginkan suasana jika nantinya terjadi selisih tanggal mulai puasa.

Klarifikasi Atas Isu Pemborosan Anggaran Sidang Isbat

Di tengah sorotan publik, Kemenag juga memberikan klarifikasi mengenai tudingan pemborosan dana dalam penyelenggaraan acara ini. Abu Rokhmad menepis anggapan bahwa Sidang Isbat merupakan bentuk israf atau perbuatan mubazir. Ia memastikan bahwa prinsip efisiensi tetap menjadi pedoman utama dalam setiap pelaksanaannya, termasuk dalam proses pemantauan hilal di berbagai daerah.

“Sebagian masyarakat menganggap Sidang Isbat sebagai pemborosan atau israf. Kami tegaskan itu tidak benar. Pelaksanaannya mengedepankan efisiensi anggaran, dan 96 titik rukyatul hilal merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak yang membiayai proses tersebut secara mandiri,” tutupnya. Penjelasan ini menekankan bahwa semangat gotong royong antarlembaga menjadi tulang punggung dari proses penentuan awal bulan hijriah di Indonesia, demi memberikan pelayanan terbaik bagi spiritualitas dan keteraturan hidup umat Muslim.