Petani Sawit Apresiasi Kinerja PalmCo, Usulkan Bursa CPO Indonesia Segera

Petani Sawit Apresiasi Kinerja PalmCo, Usulkan Bursa CPO Indonesia Segera

JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) memberi apresiasi terhadap capaian kinerja PTPN IV PalmCo yang berhasil memproduksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebanyak 2,7 juta ton sepanjang tahun 2025 dengan sekitar 99 persen diserap pasar domestik, namun juga menyampaikan serangkaian saran strategis untuk memperkuat industri sawit nasional.

Apresiasi Petani Sawit Terhadap Kinerja PalmCo

Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, M.P., C.IMA., C.APO., menyatakan bahwa capaian produksi CPO PalmCo merupakan prestasi signifikan yang patut diapresiasi. Menurutnya, produktivitas kebun yang diperkirakan mencapai sekitar 4,5 ton CPO per hektare per tahun menunjukkan kerja keras dan peningkatan efisiensi dalam operasional perusahaan. Ia menilai peningkatan tersebut sejalan dengan kepemimpinan Direktur Utama Jatmiko K. Santosa, yang dianggap membawa dinamika positif bagi PalmCo sejak menjabat di perusahaan pelat merah ini.

Baca Juga

Kolaborasi Strategis RI-AS: Pertamina–Halliburton Untuk Dorong Produksi Migas Nasional

Gulat menjelaskan bahwa sebagian besar CPO PalmCo selama ini dijual melalui mekanisme tender yang diadakan oleh Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) setiap hari, dengan peserta tender berasal dari perusahaan swasta dalam negeri. Meskipun metode ini memberikan referensi harga bagi petani, APKASINDO menilai perlu dilakukan perubahan mekanisme penjualan untuk memberi dampak lebih luas bagi seluruh pelaku industri sawit Indonesia.

Usulan Pembentukan Bursa CPO Indonesia

Salah satu rekomendasi utama APKASINDO adalah agar CPO PalmCo dan industri sawit pada umumnya tidak hanya dijual melalui mekanisme tender, tetapi diperdagangkan lewat satu Bursa CPO Indonesia. Gulat menegaskan bahwa perdagangan melalui bursa nasional bukan hanya akan menciptakan transparansi harga, namun juga akan memperkuat penggunaan mata uang rupiah dalam seluruh transaksi, termasuk pembelian oleh pelaku asing. Menurutnya, hal ini akan mendukung Program Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang digalakkan pemerintah, karena pembeli asing perlu menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah untuk bertransaksi di bursa.

Gulat meyakini bahwa kehadiran satu bursa akan memberikan keuntungan ganda bagi negara dan pelaku industri. Tidak hanya transaksi akan tercatat dalam sistem yang transparan dan akuntabel, tetapi pula harga referensi CPO yang dihasilkan akan lebih riil sebagai dasar perhitungan be a keluar maupun pungutan ekspor. Hal ini, katanya, juga akan berdampak positif terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani sawit.

Luas Lahan dan Potensi Ketahanan Nasional

APKASINDO juga menyoroti besarnya lahan yang dikelola oleh Holding PTPN, yakni mencapai sekitar 1,17 juta hektare, dengan sekitar 600 ribu hektare di antaranya merupakan perkebunan sawit. Menurut catatan asosiasi, sebagian besar kebun sawit PTPN berada di area yang sangat sesuai untuk budidaya sawit (cluster kesesuaian lahan SS), sehingga produktivitasnya relatif tinggi. Gulat berharap pengalaman manajemen dan praktik terbaik yang dimiliki PalmCo bisa dibagi dengan BUMN sawit lainnya seperti PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sehingga kedua perusahaan milik negara tersebut dapat menjadi benteng ketahanan energi dan pangan nasional.

Komitmen PalmCo pada Standar Keberlanjutan

Menanggapi apresiasi serta saran dari petani sawit, Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa orientasi pasar domestik yang kuat tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap standar keberlanjutan global. Ia menyatakan bahwa kualitas operasional dan perhatian terhadap praktik keberlanjutan tetap harus berada pada standar tertinggi, meskipun hampir seluruh produksinya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Data operasional menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, perusahaan telah mencapai tingkat sertifikasi yang tinggi baik pada standar internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) maupun standar nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Untuk RSPO, sebanyak 67 dari 71 pabrik (94,36 persen) dan 124 dari 149 kebun (83,22 persen) telah tersertifikasi. Sedangkan untuk ISPO, 68 dari 71 pabrik (95,77 persen) dan 136 dari 149 kebun (91,27 persen) telah memenuhi standar nasional tersebut.

Selain itu, PalmCo juga memperkuat sistem keterlacakan traceability bahan baku dari kebun hingga pabrik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasoknya. Beberapa unit operasi telah diverifikasi dengan sistem pelacakan terintegrasi, menjadi contoh implementasi praktik terbaik dalam tata kelola rantai pasok.

Relevansi Bursa CPO dan Tantangan Harga

Diskusi mengenai pembentukan bursa tunggal CPO menjadi semakin relevan di tengah dinamika pasar komoditas minyak nabati global yang mempengaruhi harga CPO. Dengan pasar domestik yang kini menjadi tempat penyerapan utama produksi PalmCo, muncul kebutuhan untuk menjaga harga yang stabil dan transparan agar kesejahteraan petani sawit juga tercapai. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat menjadi alat untuk menciptakan efisiensi pasar serta menjadi rujukan harga yang kuat bagi industri dalam negeri dan pelaku global.

Langkah-langkah strategis seperti ini dinilai penting tidak hanya dalam konteks peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga dalam upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi sektor sawit yang selama ini menjadi tulang punggung bagi jutaan petani di Indonesia.