Gubernur Dedi Mulyadi Usul Pajak Kendaraan Dihapus, Ganti Jalan Berbayar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Sumber: NET)

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan ide untuk meniadakan pungutan pajak kendaraan bermotor.

Sebagai substitusi, setiap kendaraan yang menggunakan akses jalan bakal dibebankan tarif jalan berbayar yang dianggap lebih memberikan rasa keadilan.

Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menciptakan infrastruktur jalan yang bermutu tinggi di wilayahnya.

Baca Juga

Hutama Karya ukur dampak serapan karbon dari 17.000 pohon di koridor JTTS

Kriteria jalan berkualitas tersebut mencakup kondisi aspal yang mulus, sistem drainase yang baik, pemasangan CCTV, penerangan jalan yang optimal, hingga ketersediaan pos pengamanan yang dilengkapi unit derek, pemadam kebakaran, ambulans, serta tenaga medis.

"Selanjutnya apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar," kata Dedi Mulyadi, Selasa (12/5/2026).

"Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan tidak usah bayar," sambungnya.

Melansir informasi dari detikJabar, Dedi berpendapat bahwa mekanisme pajak kendaraan saat ini mengandung masalah keadilan karena pemilik tetap wajib membayar pajak walaupun kendaraannya jarang melintasi jalan provinsi.

Oleh sebab itu, muncul pemikiran agar beban biaya dialihkan berdasarkan intensitas penggunaan infrastruktur secara langsung.

"Juga ada pemikiran, kalau pengin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan," ungkapnya.

Lewat skema ini, biaya hanya ditarik dari pengendara yang memang melintasi jalan provinsi, di mana konsepnya menyerupai sistem tarif pada jalan tol.

Kendati demikian, Dedi menekankan bahwa ide ini masih dalam tingkatan wacana awal dan belum mencapai keputusan final.

Fokus utamanya saat ini adalah memastikan standar kualitas jalan provinsi bisa sejajar dengan kualitas jalan tol.

"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan," pungkasnya.