Menembus Medan Berat, Bulog Pasok Beras ke Wilayah 3T Papua

JAYAPURA - Memastikan ketersediaan bahan pangan di kawasan Tanah Papua bukanlah sebuah perkara mudah, di mana situasi medan dan akses perhubungan masih sangat terbatas.

Ditambah lagi faktor cuaca yang menjadi hambatan besar dalam memastikan kebutuhan pokok tetap aman bagi masyarakat.

Lewat segala keterbatasan tersebut, pemerintah, melalui Bulog yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN), wajib hadir merangkul warga, hingga ke wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) di Tanah Papua.

Salah satunya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Moda transportasi udara menjadi opsi utama dan bagi banyak distrik, menjadi satu-satunya jalur pendistribusian logistik.

Pesawat perintis dijadikan sarana angkut bahan makanan dari Jayapura menuju Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang.

Hanya saja, proses penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca di lapangan.

Oksibil menjadi pusat pergerakan masyarakat, sekaligus titik sentral distribusi logistik ke distrik-distrik lain di kawasan pegunungan.

Meskipun berstatus pusat pemerintahan, Oksibil tetap menjumpai kendala besar dalam urusan akses pangan.

Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di wilayah tersebut masih dipasok dari luar daerah.

Jalur distribusi utama mengandalkan angkutan udara lantaran akses darat belum tersedia, sehingga area tersebut terkesan terisolasi dari kawasan lainnya.

Saat cuaca memburuk, penerbangan kerap tertunda, bahkan dibatalkan, sehingga pengiriman bahan pangan ikut terhambat.

Dengan kondisi geografis itu membuat harga kebutuhan pokok di Oksibil jauh lebih mahal ketimbang kawasan perkotaan di Papua maupun daerah lain di Indonesia.

Tidak jarang warga terpaksa membeli beras dengan harga tinggi akibat biaya angkut yang menguras kantong, bahkan menyentuh Rp1 juta untuk 50 kilogram beras medium.

Meskipun demikian, pemerintah, melalui Perum Bulog, terus berusaha menjaga ketersediaan pangan di kawasan pegunungan tersebut.

Penyaluran Program Bantuan Pangan (PBP) dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu opsi untuk memastikan warga tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih miring.

Bagi penduduk Oksibil, adanya pasokan pangan dari Bulog, kini mulai dirasakan lebih baik ketimbang beberapa tahun silam.

"Beras Bulog baru masuk ke Oksibil pada 2025," kata salah satu masyarakat Oksibil Antium Uopinabin.

Menurut Antium yang berprofesi sebagai petani di Desa Asua, Distrik Kiwirok, saat ini warga mulai bertumpu pada kelancaran pengiriman beras, mengingat sebagian besar kebutuhan pokok tidak diproduksi sendiri di wilayah itu.

Oleh karena itu, keterlambatan distribusi sangat memengaruhi harga dan ketersediaan barang di pasar.

"Harga beras di sini rata-rata Rp40-60 ribu per kilo, tergantung jenisnya. Untuk itu masyarakat sangat menanti masuknya beras dari PBP,” ujar bapak tiga anak itu.

Bantuan yang diperoleh warga dari PBP bukan cuma beras, namun ada pula minyak goreng.

Untuk itu, walaupun menjumpai tantangan tersebut, warga menganggap program bantuan pangan pemerintah sangat menopang kehidupan mereka sehari-hari.

Bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, bantuan beras menjadi penyangga kebutuhan pokok rumah tangga.

Hal senada diungkapkan Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Oksibil, di mana warga merasakan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan pangan di wilayah pegunungan.

"Saya baru dapat dua kali bantuan ini, sebelumnya tidak dapat,” ujarnya.

Melalui bantuan ini mama Maria merasa sangat terbantu lantaran memangkas pengeluaran rumah tangga untuk membeli minyak goreng.

Di samping itu, kini anak-anak mulai akrab dengan beras, selain umbi-umbian yang biasa dikonsumsi.

Kata ibu dari empat orang anak itu, kualitas beras yang diperoleh sangat bagus, bersih, dan rasanya pun enak.

Oleh sebab itu, pihaknya selalu menanti kedatangan beras.

Bagi warga Oksibil, masalah harga bahan pangan masih menjadi kendala utama.

Tingginya ongkos transportasi memicu harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan.

Maria berharap distribusi pangan bisa semakin konsisten dan menjangkau seluruh kampung yang terletak jauh dari Distrik Oksibil.

"Harapannya pengiriman bisa lebih rutin dan harga lebih stabil. Kami juga berharap ada tambahan bantuan untuk kampung-kampung yang jauh dari Kota Oksibil supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Untuk memperoleh PBP tersebut biasanya warga mendapatkan kabar dari pemerintah melalui aparat kampung atau distrik dan seluruh warga langsung berdatangan membantu mengantarkan ke kampung-kampung dengan berjalan kaki.

Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Agus Taplo, menuturkan pemerintah daerah berkomitmen penuh menyokong dan mengawal agar distribusi bantuan berjalan lancar serta merata, sampai ke masyarakat penerima manfaat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Pegunungan Bintang.

Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar tiba di tangan warga yang membutuhkan, serta menyokong program ketahanan pangan di daerah.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang Barnabas Pedai memaparkan masyarakat menyambut positif kehadiran Bulog karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka.

"Kalau saya sendiri melihat, dengan hadirnya Bulog di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sangat senang dan antusias. Artinya, kehadiran Bulog ini sangat membantu," kata dia.

Menurut Barnabas, program bantuan pangan menjadi bagian krusial dalam merawat ketahanan pangan warga di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses.

“Swasembada ini berkaitan dengan ketersediaan stok. Jangan sampai ada persoalan pangan yang tidak bisa kami atasi. Masyarakat harus benar-benar merasakan kehadiran Bulog,” ujarnya.

Dalam upaya distribusi itu, petugas di lapangan, bahkan mesti menginap selama beberapa hari untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat.

Para petugas dan warga itu, sampai menginap berhari-hari di kampung dan di sungai.

Tujuannya satu, yaitu memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang namanya terdaftar sebagai penerima.

Distribusi pangan di kawasan pegunungan tidak bisa dieksekusi oleh satu pihak saja.

Diperlukan kerja sama antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga warga setempat.

Antusiasme warga terhadap program bantuan pangan ini sangat tinggi lantaran mereka merasakan langsung faedahnya.

Pemerintah daerah akan memperlihatkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk alokasi Februari–Maret ini benar-benar tepat sasaran.

Hubungan dan koordinasi menjadi elemen krusial supaya distribusi bantuan pangan di wilayah pegunungan dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan distribusi pangan ke wilayah Pegunungan Bintang memang memerlukan mekanisme khusus dan penyelarasan panjang akibat keterbatasan akses.

Bulog juga sepakat bahwa terkait pendistribusian beras dan minyak goreng ke daerah 3T akan sulit jika tidak ada kolaborasi.

Proses distribusi berawal dari gudang Bulog, lalu mengarah ke bandara di Jayapura, kemudian ditampung sementara di gudang maskapai.

Apabila cuaca mendukung, maka langsung diterbangkan menuju Oksibil.

Jika cuacanya bagus, penerbangan dalam sehari dapat dilakukan sampai tiga kali, langsung dari Jayapura ke Oksibil.

Penerbangan tersebut biasanya memakan durasi sekitar 45 hingga 55 menit.

Untuk sekali pengiriman hanya mampu membawa lima ton, hingga tujuh ton saja.

Setibanya di Oksibil, bantuan pangan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan distribusi bantuan pangan di wilayah tersebut juga menggandeng aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan selama proses penyaluran.

Program nasional seperti ini memang wajib dikawal, mulai dari gudang utama, kemudian disalurkan ke gudang-gudang distrik, sampai dibagikan kepada masyarakat, sesuai daftar dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data Bulog, jumlah penerima bantuan pangan di Pegunungan Bintang menyentuh 18.237 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 34 distrik dan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026, total bantuan beras yang disalurkan mencapai kisaran 364 ton atau 740 kilogram.

Di samping itu, pemerintah juga menggelontorkan minyak goreng sebanyak 72.948 liter.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan dua liter minyak per bulan.

Jadi untuk dua bulan, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.

Dengan situasi geografis itu, maka distribusi pangan di Pegunungan Bintang memang memerlukan biaya yang sangat besar.

Bulog mencatat, untuk satu kali penerbangan, dengan muatan kurang dari satu ton, menghabiskan biaya hingga Rp26 juga.

Walaupun biaya distribusi sangat tinggi, Bulog tetap berupaya menjaga pasokan pangan agar masyarakat di wilayah pegunungan tetap mendapatkan kebutuhan pokok.

Oleh karena itu dalam penyaluran bantuan pangan ini pihaknya menerapkan program subsidi silang bersama pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus memacu distribusi beras SPHP agar warga yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetap dapat membeli beras dengan harga lebih ekonomis.

Kondisi Pegunungan Bintang menjadi potret nyata betapa pentingnya upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi membuat langkah menghadirkan pangan di wilayah tersebut memerlukan kerja keras dan komitmen besar.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, warga tetap berharap distribusi pangan dapat berjalan lebih baik dari waktu ke waktu.

Harapan mereka sederhana, yakni ketersediaan bahan pokok yang terjaga, harga yang lebih stabil, serta bantuan yang mampu menjangkau seluruh kampung di wilayah pegunungan.

Bagi penduduk Oksibil, bantuan pangan bukan hanya soal beras dan minyak goreng, melainkan juga wujud nyata kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau.

Di tengah kabut pegunungan dan sulitnya akses transportasi, langkah memastikan pangan tetap hadir hingga Oksibil menjadi gambaran kerja panjang yang terus dikerjakan pemerintah dan Bulog agar masyarakat di ujung timur Indonesia tetap merasakan ketahanan pangan yang merata.