Purbaya Ungkap Modus Nakal Eksportir SDA RI di Singapura & India
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menguak alasan utama di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto mendirikan BUMN khusus ekspor.
Perusahaan milik negara ini ke depannya akan memegang kendali penuh atas aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia, terutama untuk komoditas sumber daya alam tertentu layaknya batu bara, minyak sawit, hingga ferro aloy.
Langkah pendirian BUMN pengelola ekspor komoditas strategis bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tersebut, menurut Purbaya, dilatarbelakangi oleh temuan pemerintah terkait aksi curang para eksportir.
Mereka diketahui mempraktikkan under invoicing—yaitu menjual komoditas ekspor RI di bawah harga pasar sesungguhnya—serta mengaplikasikan taktik transfer pricing lewat anak usaha mereka di luar negeri.
Purbaya menjabarkan bahwa manipulasi under invoicing dan transfer pricing ini amat marak dijumpai dalam bisnis eksportir batu bara serta minyak sawit mentah (CPO).
Para oknum memanfaatkan jaringan anak perusahaan yang sengaja didirikan di negara-negara transit ekspor, beberapa di antaranya Singapura dan India.
"Jadi polanya sama, perusahaan Indonesia kirim ke Amerika misalnya, tapi dikirim dulu, dijual ke anak perusahaannya. Di situ ada transfer pricing di mana harganya dari sini ke sana diperbesar, tapi yang di Indonesia rugi," kata Purbaya, dikutip Kamis (21/5/2026).
"Jadi laporan incomenya juga di Indonesia rugi, atau kecil sekali. Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak," tegasnya.
Tindakan menyimpang ini terdeteksi usai kepala negara merasa geram akibat kekayaan alam Indonesia tidak memberikan sumbangsih maksimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto bahkan dikabarkan telah berulang kali membawa problem under invoicing dan transfer pricing ini ke dalam pembahasan rapat kabinet.
Menanggapi kejengkelan Prabowo, Purbaya bertindak cepat demi menghimpun bukti nyata di lapangan melalui optimalisasi Lembaga National Single Window (LNSW).
"Saya panggil jagoan-jagoan dari Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kami buat namanya tim 10 di situ, itu meng-employ AI segala macam di situ untuk melihat apakah betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," tegas Purbaya.
Melalui tim khusus LNSW yang diinisiasinya, Purbaya melangsungkan uji petik secara acak (random sampling) terhadap 10 perusahaan eksportir, khususnya di sektor CPO.
Dengan memanfaatkan teknologi AI, tim mengawasi pergerakan kapal, nilai transaksi logistik dengan negara tujuan, sampai rekam jejak profil eksportirnya. Lewat penelusuran digital tersebut, Purbaya mengaku mengidentifikasi langsung bukti riil under invoicing pada 3 sampel perusahaan yang diinspeksi.
"Jadi kepongahan jelas sekali yang kami lihat, perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaan di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kami bisa trace siapa yang punya. Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu," papar Purbaya.
"Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kami enggak bisa deteksi, karena kami enggak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya untuk mencari data importasi di Amerika Serikat. Rupanya ada perusahaan yang menjual data itu," ucapnya.
Menurut Purbaya, dari pengamatan pada kapal-kapal sampel, volume komoditas ekspor yang diangkut nilainya tetap sama saat berlayar menuju Singapura hingga mendarat di tujuan akhir, Amerika Serikat. Akan tetapi, aspek harganya berubah drastis menjadi melambung tinggi setelah melewati wilayah Singapura.
"Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kami jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah, setengah ya, setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi kementerian keuangan saya rugi," tutur Purbaya.
"Padahal saya cari income setengah mati kan, sementara di depan mata seperti itu terjadi. kalau saya random sepuluh perusahaan, dan saya random, suruh saya pilih tiga kapal saja random, semuanya seperti itu. Ya berarti itu praktek yang lumrah," ucapnya.
Kecurangan serupa, sambung Purbaya, turut didapati pada sampel eksportir komoditas batu bara yang dikirim melewati India.
Skema inilah yang dituding menjadi pemicu mengapa penjualan kekayaan alam Indonesia malah mendatangkan kerugian alih-alih keuntungan bagi negara, lantaran potensi pendapatan negara justru lenyap ke luar negeri.
Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan bahwa melalui pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menutup segala macam kebocoran hasil ekspor SDA Indonesia.
"Lembaga yang dibentuk presiden nanti itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi, kecuali dia masih sama juga, tapi saya pikir kalau pemerintah gak main-main ya, kalau main-main gue pajakin loh, awas," tegas Purbaya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti praktik under-invoicing dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026). Isu krusial ini diangkat Prabowo sewaktu mengulas tentang kebocoran kekayaan nasional, terkhusus dari sektor perdagangan sumber daya alam.
Dalam pidatonya tersebut, Prabowo menggarisbawahi salah satu kendala besar ekonomi domestik adalah belum seluruh keuntungan aktivitas ekspor mengendap di dalam negeri.
Ia membeberkan bahwa praktik under-invoicing, under accounting, transfer pricing, hingga aksi penyelundupan menjadi celah lebar yang menghambat optimalisasi penerimaan negara.
"Selama 34 tahun, apa yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah fraud atau penipuan. Yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak dari mereka membuat perusahaan di luar negeri," ujar Prabowo dalam pidatonyanya.
