Pabrik Komponen Otomotif Jepang di Jatim Bakal PHK Karyawan
JAKARTA - Dua pabrik otomotif bakal melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.
Keduanya sama-sama memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang.
Hal tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.
Menurutnya, 'raksasa' komponen otomotif yang belum bisa disebut namanya itu mau mengubah arah bisnis ke mobil listrik.
Itulah mengapa, mereka memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam.
"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (21/6).
Meski belum bisa diungkap nama perusahaannya, namun Said memberikan sedikit bocoran.
Kedua raksasa otomotif itu merupakan PT J dan PT S.
"Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," lanjutnya menjelaskan.
Dia menjelaskan, induk perusahaan di Jepang menganggap, Vietnam lebih produktif dibandingkan Indonesia dalam pengembangan mobil listrik.
Hal tersebut yang menjadi alasan mereka angkat kaki dari sini.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga (yang bisa terkena (PHK)," kata dia.
Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku sudah meminta FSPMI, serikat pekerja di bawah naungannya untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto soal hal ini.
Menurutnya, masalah yang terjadi pada kasus ini adalah berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat.
