Pengamat Sebut Pemerintah Terima Aspirasi Mahasiswa Bukti Demokratis
JAKARTA - Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi berpandangan bahwa jajaran administrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan sikap yang cukup demokratis serta tidak bersikap antikritik dalam merespons maraknya gelombang aksi demonstrasi yang dipelopori oleh elemen mahasiswa.
Menurut sudut pandangnya, salah satu indikator nyata yang dapat diamati di lapangan ialah adanya kesediaan dari pihak penguasa untuk menyambut sekaligus memfasilitasi ruang diskusi bersama para mahasiswa.
"Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukkan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak antikritik," kata Alwan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Sikap keterbukaan dari pihak penguasa tersebut, mengacu pada penilaian Alwan, juga tercermin sewaktu jajaran kabinet bersedia menyerap masukan dari kalangan pakar ekonomi serta publik dalam menyikapi dinamika pelemahan nilai tukar rupiah dan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Indikator tersebut tampak saat kebijakan pada sektor fiskal serta moneter kemudian difokuskan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi.
"Perlu dipahami bahwa pelemahan rupiah dan IHSG turun karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, perang, kenaikan suku bunga dunia, ketidakpastian politik atau perlambatan ekonomi domestik. Karena itu, respons pemerintah disesuaikan dengan penyebab utama penurunan tersebut," ujarnya.
Langkah serupa, sambung Alwan, juga diimplementasikan pada program kerja yang tengah ramai menjadi sorotan tajam kelompok mahasiswa, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kendati program tersebut berstatus sebagai sebuah janji politik semasa kampanye, namun Kepala Negara tidak ragu untuk melangsungkan proses evaluasi secara masif.
"Sedangkan MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya bahwa ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melalukan mitigasi dan ruang perbaikan ke depan," ucapnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Alwan berpendapat bahwa intensitas gelombang gerakan mahasiswa semestinya mulai menyusut sewaktu pihak pemerintah telah menunjukkan komitmen serius untuk membenahi iklim perekonomian nasional.
"Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kami berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah. Maka, jika pemerintah sudah berkomitmen memperbaiki dan membuka ruang dialog semestinya eskalasi massa aksi harus berkurang dan dihentikan," kata dia.
