Serbia Desak Uni Eropa dan AS Cegah Teror Etnis di Kosovo
BELGRADE - Direktur Kantor Pemerintah Serbia untuk Kosovo dan Metohija Petar Petkovic mendesak Uni Eropa, AS, Inggris, Jerman, Prancis, serta Italia untuk menghentikan tindakan otoritas Kosovo yang dinilai meneror masyarakat etnis Serbia.
Berdasarkan rilis berita RIA Novosti dari Biograd pada hari Kamis, desakan tersebut dilayangkan lewat surat resmi yang ditujukan kepada kepala utusan Uni Eropa untuk Serbia, perwakilan khusus Uni Eropa untuk Dialog Beograd-Pristina, beserta jajaran kedutaan besar dari negara-negara terkait.
Petkovic mengimbau para perwakilan negara Barat agar tidak bersikap pasif dan membuktikan bahwa prinsip nilai yang mereka gaungkan juga berlaku bagi masyarakat Serbia di wilayah Kosovo yang memisahkan diri, serta provinsi Metohija.
Ia menyatakan bahwa dirinya bakal menginformasikan hal tersebut kepada organisasi internasional serta perwakilan dari pihak-pihak lain guna menjamin keterbukaan informasi yang menyeluruh.
Pengajuan permohonan tersebut dilakukan sebagai reaksi atas tindakan penangkapan empat pemuda etnis Serbia oleh aparat kepolisian Kosovo di kawasan utara Kosovska Mitrovica.
Mereka diamankan akibat berupaya memperbaiki kembali lukisan dinding atau mural yang menampilkan mendiang Patriark Serbia Pavle dan Metropolitan Amfilohije, yang sebelumnya sempat dihapus oleh petugas kebersihan kota dengan pengawalan polisi pada Agustus tahun lalu.
Ia memberikan penegasan bahwa operasional polisi tersebut memicu adanya ketegangan baru yang secara langsung menyasar fondasi jati diri keagamaan, budaya, serta nasional dari bangsa Serbia.
Pihak Kementerian Luar Negeri Serbia pada bulan April lalu mengonfirmasi bahwa kisaran 20 persen masyarakat etnis Serbia telah pergi meninggalkan Kosovo dan Metohija dalam jangka waktu yang cepat.
Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat sudah ada sekitar 137 tindakan kriminalitas berbasis kebencian yang menargetkan warga etnis Serbia di wilayah provinsi tersebut.
Memasuki bulan Juni, jajaran otoritas Kosovo kembali melanjutkan agenda penutupan paksa pada beberapa kantor lembaga milik Serbia di provinsi itu.
Tepat pada tanggal 16 Juni, pihak inspeksi kota di Kosovo membubarkan operasional sebuah klinik kesehatan di Kosovska Kamenica yang selama ini berjalan di bawah naungan sistem kesehatan nasional Serbia.
Satu klinik kesehatan Serbia di kawasan pedesaan Staro Gracko pada bulan Juni ini juga dilaporkan mengalami aksi perusakan namun kasusnya tidak pernah diusut.
Pada bulan April yang lalu, beberapa pusat layanan kesehatan di Suvo Grlo dan Banje ditutup paksa, serta simbol bendera bersama papan nama Serbia dicopot dari bangunan sekolah di Banje dan Srbica.
Tindakan penahanan terhadap jajaran pimpinan institusi pendidikan terpantau meningkat semenjak aparat kepolisian mengamankan dua kepala sekolah Serbia di Kosovska Kamenica pada tanggal 11 Juni atas dugaan kepemilikan senjata api tanpa izin.
Pada fase akhir Mei kemarin, sebanyak tujuh pemimpin instansi medis serta lembaga negara ditahan selama kurun waktu satu bulan atas tuduhan melakukan intimidasi kepada pemilih menjelang ajang pemilu yang digelar di Kosovo pada 7 Juni, sehingga memicu aksi demonstrasi damai dari para staf.
