Kemitraan untuk Kelestarian: PLN IP dan KUPS

JAKARTA— Agung Siswanto, Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, menegaskan komitmen perusahaan sebagai Sub Holding PLN untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs) tahun 2030, termasuk dalam upaya memaksimalkan Program TJSL yang dijalankan.

“Ini adalah upaya yang dijalankan dengan bangga, karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program-program Pemerintah,” kata Agung.

Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan membangun kegiatan yang akan menjaga kelestarian dan produktivitas hutan, terutama melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Program ini direncanakan akan melibatkan 13 provinsi dengan total luas area mencapai 8.114,3 hektar.

Baca Juga

Real Count KPU Pilkada Situbondo 2024: Mas Rio-Ulfiyah Menang, Karna Suswandi-Khoirani Tumbang!

PLN Indonesia Power akan bekerjasama untuk mengembangkan KUPS yang berada di wilayah kerjanya, dengan tujuan mencapai predikat platinum dan menjadi kelompok yang mandiri. Acara ini juga dihadiri oleh Agung Siswanto, Sekretaris Perusahaan PLN Indonesia Power, Rahmi Sukma, Vice President Corporate Communication and CSR, serta IGAN Wardiana, Vice President of Health Safety and Environment.

Diketahui, PLN Indonesia Power merupakan Generation Company terbesar di Asia Tenggara, telah menegaskan komitmennya untuk mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) Pemerintah melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selama tahun 2022, PLN Indonesia Power telah mengimplementasikan lebih dari 5.000 program CSR yang dikelola oleh seluruh unit kerjanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang terbaru, PLN Indonesia Power telah secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap program pemberdayaan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan produktivitas hutan, khususnya dalam konteks Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, mewakili Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Alue Dohong, mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah awal dalam memulai gerakan ekonomi kerakyatan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang telah teruji dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Deklarasi dukungan bersama dengan lima perusahaan yang meraih peringkat Emas dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) ini merupakan tonggak awal bagi gerakan ekonomi kerakyatan. Selain akses, perusahaan-perusahaan ini juga mendapatkan pendampingan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomi. Ini adalah gerakan CSR yang bertujuan untuk saling mensejahterakan, dan kami berharap bahwa lima perusahaan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya," ujar Bambang.

Sementara itu, dalam kesempatan lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Alue Dohong, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mendorong dan membuka akses untuk pengelolaan hutan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga mencapai 5%.