Penyusunan Program Infrastruktur 2027 Kementerian PU Tetap Berpedoman Asta Cita

Penyusunan Program Infrastruktur 2027 Kementerian PU Tetap Berpedoman Asta Cita

JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan nasional, penyusunan program infrastruktur untuk tahun anggaran 2027 kini memasuki fase penting.

Arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Asta Cita dijadikan sebagai kerangka utama, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh perencanaan disusun secara terintegrasi, selaras dengan potensi wilayah, serta mendukung pemerataan ekonomi. Pendekatan tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau Rakorbangwil yang diselenggarakan di Jakarta.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menekankan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027 bukan sekadar menyusun daftar pekerjaan konstruksi. 

Baca Juga

RPP Penataan Ruang Jadi Instrumen Strategis Perkuat Tata Kelola Nasional

Lebih jauh dari itu, setiap program harus menjawab kebutuhan pembangunan wilayah secara berkeadilan, memastikan terpenuhinya layanan dasar, serta memperkuat hubungan antarkawasan. Dalam pandangannya, arah pembangunan yang jelas dan terukur menjadi kunci agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan merata.

"Pertama, memastikan penyusunan program infrastruktur PU TA 2027 memedomani Asta Cita, dan berbasiskan potensi keunggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan layanan dasar, dan mendukung pemerataan ekonomi wilayah," ujar Diana saat memaparkan tiga strategi utama yang akan dijalankan kementerian.

Strategi Mendukung Pemerataan Infrastruktur di Seluruh Wilayah

Dalam pemaparannya, Diana menyampaikan bahwa strategi kedua berfokus pada kelanjutan infrastruktur yang berkeadilan. Upaya ini diwujudkan melalui dukungan terhadap pembangunan jaringan irigasi untuk kebutuhan pangan, penanganan jalan dan jembatan daerah, penguatan dukungan infrastruktur di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), serta sejumlah fasilitas pelayanan publik lainnya. Termasuk di dalamnya revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menjelaskan bahwa serangkaian dukungan tersebut ditujukan untuk mempercepat pencapaian target instruksi presiden, terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Dengan pemerataan pembangunan, pemerintah ingin memastikan setiap kawasan memiliki fondasi infrastruktur yang kuat untuk bertumbuh.

"Terakhir, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional di bidang infrastruktur," lanjutnya. Menurut Diana, kolaborasi antarlembaga menjadi pondasi penting agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Rakorbangwil sebagai Tahap Awal Penyelarasan Program Nasional

Kegiatan Rakorbangwil yang berlangsung tahun ini menjadi tonggak awal proses pemrograman infrastruktur untuk tahun anggaran 2027. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, menegaskan bahwa forum tersebut merupakan amanat regulasi untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pembukaan Rakorbangwil Tahun 2025 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kick off dimulainya rangkaian penyiapan program dan kegiatan keterpaduan infrastruktur PU Tahun Anggaran 2027," ujar Bob.

Ia menjelaskan bahwa kawasan prioritas yang akan mendapatkan dukungan mencakup wilayah swasembada pangan, air, dan energi nasional, kawasan berbasis komoditas unggulan, wilayah pertumbuhan ekonomi, kawasan afirmasi, serta daerah rawan bencana dan kawasan konservasi. Dengan penentuan fokus yang jelas, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih terarah dan mampu memperkuat ketahanan nasional.

Penyelarasan Catatan Daerah Melalui Sistem Digital

Sebagai bagian dari rangkaian Rakorbangwil, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan catatan dan usulan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemrograman atau SIPro. Proses input dilakukan pada rentang empat hingga sembilan Desember, sebelum memasuki tahap pembahasan lebih detail di Desk Rakorbangwil yang berlangsung pada sebelas hingga tujuh belas Desember.

Pada sesi Desk tersebut, Bob menyampaikan bahwa setiap kawasan prioritas akan dibahas satu per satu untuk memastikan kesiapan teknis, urgensi, serta keselarasan dengan Asta Cita dan Prioritas Nasional 2025–2029. Proses seleksi juga dilakukan untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak signifikan bagi wilayah terkait.

"Kami harapkan di akhir rangkaian kegiatan Rakorbangwil ini, kita dapat menyepakati kawasan atau lokus prioritas beserta dukungan infrastruktur PU yang akan ditangani bersama di Tahun 2027. Penutupan Rakorbangwil akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara K/L dan pemerintah provinsi sebagai dasar penajaman lebih lanjut program PU tahun 2027," kata Bob.

Harapan terhadap Arah Pembangunan Infrastruktur 2027

Melalui penyusunan program yang berbasis Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan sektor infrastruktur tahun 2027 dapat berlangsung lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan yang mengutamakan potensi wilayah, pemerataan ekonomi, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.