Rupiah Tembus Rp 18.000, Harga Produk Manufaktur Terancam Naik

JAKARTA - Kemerosotan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran terhadap performa sektor manufaktur domestik.

Efeknya memang belum seketika berimbas pada harga jual barang di pasaran.

Akan tetapi, beban terhadap biaya produksi diproyeksikan bakal menguat apabila penyusutan nilai rupiah ini berlangsung dalam tempo yang panjang.

Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Badiul Hadi memaparkan, sejumlah sektor industri masih sanggup meredam efek penurunan rupiah lewat kesepakatan lindung nilai atau hedging.

Meski begitu, proteksi tersebut memiliki sifat temporer serta tidak mampu mengover seluruh keperluan devisa korporasi.

"Pelemahan rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS memang belum langsung diikuti kenaikan harga karena sebagian industri masih terlindungi kontrak hedging. Namun, instrumen ini memiliki batas waktu dan cakupan," ujar Badiul kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).

Menurut pandangannya, para pelaku usaha bakal berhadapan dengan nominal impor yang jauh lebih mahal tatkala kesepakatan lindung nilai tersebut kedaluwarsa.

Sebab, pihak korporasi diwajibkan menebus dollar AS memakai nilai kurs yang jauh lebih tinggi.

Ia menguraikan, kesepakatan hedging jamaknya cuma mengover kisaran 30 persen hingga 70 persen dari total keperluan devisa korporasi.

Tenggat waktunya berkisar antara 3 sampai 12 bulan saja.

Seandainya kurs Rp 18.000 per dollar AS bertahan lebih awet dari masa kesepakatan tersebut, nominal impor untuk komoditas bahan baku berpotensi terkerek naik sebesar 8 persen hingga 15 persen.

Lonjakan tersebut lambat laun bakal mulai memangkas margin keuntungan usaha.

Ia menilai mayoritas sektor industri sejatinya masih sanggup menyesuaikan diri pada kisaran kurs Rp 16.000 sampai Rp 17.000 per dollar AS.

Kendati demikian, beban biaya bakal kian pelik untuk diredam seandainya nilai kurs menetap di atas angka Rp 18.000 dalam kurun beberapa bulan ke depan.

Bidang yang memikul risiko paling besar di antaranya ialah sektor farmasi, elektronik, kimia, serta otomotif.

Dalam situasi demikian, korporasi berpeluang melakukan penyesuaian harga jual seandainya langkah efisiensi serta kebijakan lindung nilai tidak lagi sanggup membendung lonjakan biaya.

"Dalam skenario tersebut, harga produk manufaktur berpotensi naik 3%-7%. Dampaknya, inflasi dapat bertambah sekitar 0,5-1,5 poin persentase dan pertumbuhan ekonomi berisiko terkoreksi 0,2-0,5 poin persentase dari target semula," jelasnya.

Ia berpendapat bahwa kebijakan dari pihak eksekutif tidak boleh sekadar berkonsentrasi pada upaya memelihara stabilitas nilai tukar semata.

Pihak otoritas juga wajib mengakselerasi substitusi impor, memperkokoh sektor industri bahan baku dalam negeri, sekaligus memperluas jangkauan lindung nilai bagi para pelaku industri.

"Tanpa pembenahan struktur industri, setiap pelemahan rupiah akan terus berulang menjadi inflasi, menekan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Beban dari penurunan nilai rupiah kini mulai dirasakan oleh jajaran sektor industri.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI Edy Suyanto memaparkan, industri keramik saat periode sekarang tengah berhadapan dengan tekanan ganda yang bersumber dari lonjakan harga gas serta depresiasi rupiah.

Di samping wajib menebus sebagian keperluan energi memakai mata uang dollar AS, sektor industri keramik pun masih mendatangkan sejumlah bahan baku serta elemen produksi dari luar negeri.

"Jadi satu, harga gas naik ini kami terpukul, kedua kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kami bisa bayangkan ini dua impact," ujar Edy saat ditemui di NICE Tangerang, Kamis (5/6/2026).

Pihak ASAKI mencatat bahwa sektor industri cuma mendapatkan kisaran 40 persen sampai 45 persen pasokan gas memakai skema Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT senilai 7 dollar AS per MMBTU.

Untuk porsi sisanya wajib dipenuhi lewat gas hasil olahan regasifikasi LNG dengan nilai menyentuh angka 21 dollar AS per MMBTU.

Walau pengeluaran produksi mengalami pembengkakan, para pelaku industri keramik belum memproyeksikan opsi untuk mengerek harga jual produk.

Faktor pemicunya ialah rivalitas dengan komoditas impor yang masih berjalan ketat disertai dengan kondisi daya beli warga yang belum begitu kokoh.

Tekanan yang senada turut melanda sektor industri ban domestik.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI Azis Pane memaparkan, lonjakan harga komoditas bahan baku berbasis fosil imbas dari pertikaian di kawasan Timur Tengah serta penurunan nilai rupiah terus mengeskalasi biaya produksi.

Berdasarkan pandangannya, faktor ketidakpastian pasar memicu korporasi menemui jalan buntu untuk mendapatkan proteksi nilai tukar.

"Mau di-hedging, enggak mau lagi lembaga hedging. Karena enggak jelas," katanya kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Sektor komoditas tekstil pun tidak luput dari imbas penurunan nilai mata uang rupiah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSyFI Farhan Aqil Syauqi menuturkan, industri hulu tekstil saat ini dalam kondisi terhimpit oleh depresiasi rupiah serta lonjakan harga minyak dunia.

Menurutnya, lini industri masih mempunyai ketergantungan pada aktivitas impor bahan baku contohnya seperti mono ethylene glycol atau MEG serta paraxylene atau PX.

Situasi tersebut menjadikan pembengkakan biaya produksi bertransformasi menjadi perkara yang sukar dielakkan.

Walau kondisinya demikian, para pelaku usaha menjatuhkan pilihan untuk tetap menggulirkan aktivitas operasional mereka.

Menghentikan proses produksi justru dinilai memicu risiko timbulnya kerugian dalam skala yang jauh lebih masif.

Ia memberikan dorongan agar pemerintah bersama Bank Indonesia lekas mengambil kebijakan strategis demi memelihara stabilitas nilai tukar mata uang rupiah.

Kebijakan tersebut dinilai krusial guna mereduksi tekanan yang mengarah pada lini manufaktur.

Badiul memberikan peringatan bahwa masyarakat berpeluang dihadapkan pada risiko ganda seandainya rupiah menetap di posisi Rp 18.000 per dollar AS dalam jangka waktu yang panjang.

Risiko tersebut berupa lonjakan harga barang akibat faktor imported inflation serta penurunan laju pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi potensi munculnya tekanan inflasi ketika mesin pertumbuhan ekonomi justru kehilangan tenaga," pungkasnya.