SURABAYA - Elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama dengan BEM Seluruh Indonesia (SI) wilayah Jatim bakal melangsungkan aksi demonstrasi di area depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Rabu (17/6/2026) hari ini.
Agenda aksi tersebut dijadwalkan bakal bergulir mulai pukul 10.00 WIB serta diproyeksikan bakal berakhir pada pukul 17.00 WIB.
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, memaparkan bahwa aksi tersebut diselenggarakan guna menyuarakan kritik terhadap sederet kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif serta membebani postur anggaran negara.
Senja menguraikan, pihaknya telah merumuskan 16 butir tuntutan yang bakal dilayangkan di dalam aksi tersebut.
Dari keseluruhan daftar tuntutan itu, terdapat beberapa poin yang memosisikan diri sebagai fokus utama.
“Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu, ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama,” kata Rizqi, Selasa (16/6/2026).
Di samping hal itu, kalangan mahasiswa turut mendesak adanya percepatan alur pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset beserta RUU Masyarakat Adat.
Mereka pun bakal melayangkan pernyataan penolakan terhadap gejala militerisme serta mendesak pihak militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara selaras dengan prinsip supremasi sipil.
Butir tuntutan lainnya antara lain menyetop tindakan represif dari oknum aparat kepada masyarakat sipil, melepaskan segenap tahanan politik tanpa syarat, memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, beserta tenaga kesehatan, hingga menggaransi kebebasan pers.
“Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucapnya.
Rizqi memprediksikan kisaran 400-500 mahasiswa Unair bakal turun ke jalan dalam pelaksanaan aksi tersebut.
Dirinya pun membuka kans untuk kalangan mahasiswa dari universitas lain guna ikut bergabung bersama.
“Insya Allah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Menurut penuturan Senja, penentuan Grahadi sebagai titik lokasi aksi bukanlah diorientasikan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai media edukasi kepada publik mengenai peta kondisi sosial, politik, serta ekonomi pada saat ini.
“Kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apa pun itu di Grahadi. Tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Sementara itu, didapati 16 tuntutan turunan yang bakal diusung oleh BEM Unair di dalam aksi tersebut: Menuntut penguatan nilai integritas serta independensi lembaga KPK
Mendesak adanya percepatan alur pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset beserta RUU Masyarakat Adat
Menolak gejala militerisme serta mendesak pengembalian fungsi militer pada sektor pertahanan negara selaras dengan prinsip supremasi sipil
Menghentikan kultur antikritik serta menggaransi kebebasan berekspresi di dalam sendi kehidupan demokrasi
Mengusut secara tuntas indikasi dugaan korupsi di dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret pejabat pemerintahan
Mengusut secara tuntas perkara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan institusi Kementerian ESDM
Menyetop proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup kalangan masyarakat serta memulihkan kondisi ekosistem yang telah mendapati kerusakan
Menghentikan jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Menuntut penyampaian permintaan maaf kepada rakyat beserta evaluasi total terhadap rapor kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
Melepaskan segenap tahanan politik tanpa adanya prasyarat
Mengembalikan independensi institusi Bank Indonesia dengan mengedepankan kompetensi serta keahlian moneter di dalam struktur kepemimpinannya
Menyetop segala macam bentuk tindakan represif oknum aparat terhadap kalangan masyarakat sipil
Menggaransi tingkat kesejahteraan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, beserta tenaga kesehatan
Menuntut adanya pemerataan akses serta fasilitas kesehatan dan pendidikan, terkhusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Menyetop praktik eksploitasi terhadap kaum buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dalam dunia kerja
Menyetop segala macam bentuk represivitas terhadap insan pers serta menggaransi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.